'Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik'

DEMOCRAZY.ID - PERNYATAAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi Pilpres 2024 semakin membuktikan hilangnya etika berpolitik di Indonesia. 

Padahal, etika itu selama ini dirawat oleh presiden-presiden terdahulu saat mengakhiri masa jabatan.

"Ini semakin membuktikan memang telah hilangnya etika berpolitik di negara ini, etika yang dijaga betul oleh presiden-presiden sebelumnya," ujar peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor kepada Media Indonesia, Rabu (24/1).

Bagi Firman, keberpihakan Jokowi tidak dapat disamakan dengan praktik yang ditunjukkan oleh presiden di Amerika Serikat. 

Pada Pemilu AS 2016, misalnya, Barack Obama yang menjabat sebagai Presiden AS sempat menyatakan dukungan kepada capres dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Sebab, birokrasi yang berjalan di AS sudah mencapai tahap weberian yang profesional dan tidak ada keharusan untuk mengikuti pilihan politik pemimpinnya. 

Jangankan di level Presiden, Firman mengatakan pengaruh pimpinan terhadap jajaran birokrasi Indonesia bahkan dirasakan di level yang lebih kecil seperti bupati.

"Bisa dipastikan pada akhirnya pemilu ini akan rusak karena objektifitas dan netralitas birokrasi dan perangkat negara karena ikut dalam rombongan penguasa," terangnya.

Jokowi, sambung Firman, juga perlu mengingat posisi Presiden RI sebagai kepala negara, di samping kepala pemerintahan. 

Sebagai kepala negara, seorang presiden seharusnya mampu mengayomi setiap rakyat Indonesia. 

Menurut Firman, cara Jokowi mengakhiri masa jabatan di periode kedua berbeda sekali dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski di akhir masa periode kedua SBY berhembus ide untuk melanjutkan kepemimpinan tiga periode, Firman menyebut bahwa SBY menolaknya. 

Hal itu didasarkan atas kesadaran atas nilai konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Di sisi lain, SBY juga tidak melakukan cawe-cawe sedalam Jokowi.

"Mulai dari mengatur siapa yang bisa berkontestasi, wara-wiri untuk bernegosiasi, membuat statement sampai mengomentari hasil debat. SBY itu menjaga jarak," tandas Firman.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye dan memihak, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. 

Hal itu disampaikannya dalam acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, tadi pagi.

Acara di Halim itu turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. 

Adapun cawapres pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Sumber: MediaIndonesia