Koalisi Masyarakat Sipil: Keberpihakan Presiden Jokowi Bisa Langgengkan Kecurangan

DEMOCRAZY.ID - Ucapan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dalam pilpres sangat mengkhawatirkan. Hal itu bisa membuat terjadinya pelanggengan kecurangan.

“Jokowi justru mengambil sikap politik yang bisa mendorong berbagai praktik kecurangan semakin terbuka dan bahkan mendapat legitimasi," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).

Gufron mengatakan keberpihakan Jokowi semakin terang-benderang dalam Pilpres 2024. Termasuk, menggunakan alat-alat negara untuk menguntungkan dirinya.

"Mulai dari bagi-bagi posisi menteri hingga keterlibatan para menteri dalam mendukung capres-cawapres," papar dia.

Selain itu, ada putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres dan cawapres. 

Putusan itu menjadi karpet merah bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres.

"Keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk mempromosikan calon ini semakin terang. Pengerahan aparat pertahanan dan keamanan dalam kegiatan pemilu semakin terlihat," tuturnya.

Gufron mencontohkan adanya pemasangan baliho bagi pasangan calon yang didukung Jokowi. Sementara baliho pasangan calon lainnya dicabut.

"Puncaknya, pada 21 Januari 2024, di media sosial X, Kementerian Pertahanan mencuit dengan tagar #PrabowoGibran2024," tandasnya. 

Cawe-cawe di Pemilu, Jokowi Didesak Mundur Sebagai Presiden

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diingatkan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk cawe-cawe di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebaliknya Jokowi diminta cuti dari jabatannya lebih dulu.

“Akan jauh lebih baik lagi jika presiden sadar diri untuk mundur dari jabatan presiden dan membuat dirinya bebas dalam berpolitik pemenangan pemilu," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).

Gufron mengungkapkan bahaya besar bila Jokowi tidak cuti bahkan mengundurkan diri. Yakni, adanya potensi kecurangan yang semakin masif.

"Kami juga meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim pemenangan dalam pemilu untuk mundur dari jabatannya," ujar dia.

Gufron menyebut langkah itu lebih terhormat dan terpuji. Sebab, mereka artinya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

"Selain itu mendesak agar presiden mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral," papar dia.

Selain itu, Gufron mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih berani dalam bertugas. 

Terutama dalam menindak setiap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas untuk kepentingan pemilu.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Sumber: MediaIndonesia