Co-Captain Timnas AMIN: Jokowi Sedang Hidupkan Nepotisme

DEMOCRAZY.ID - KUBU pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghidupkan nepotisme. 

Hal ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak pada pemilihan umum (pemilu).

"Kalau saya nyebutnya nepotisme. Yang mendorong Reformasi (tahun) 98 itu, kan nepotisme yang akut, ya. Sekarang sedang dibangun kembali," kata co-captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Sudirman Said di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Sudirman menegaskan nepotisme harus ditolak. Karena hal itu merusak demokrasi.

"Kita tolak tindakan-tindakan yang lawan demokrasi," ucap dia.

Praktik nepotisme yang dikhawatirkan potensi penyalahgunaan wewenang atau kebijakan pemerintah yang menguntungkan anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka yang ikut sebagai kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau saja putranya tidak ikut dengan cara-cara yang dipaksanakan. kalau saja putranya masuk bukan dengan cara merubah UU, bukan dengan pertolongan pamannya, barangkali memang publik bisa terima. Tapi itu semua diterobos," ujar ucap Sudirman.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Presiden tak Pakai Fasilitas Negara, Mungkinkah?

KUBU pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) menilai sulit memisahkan presiden tak menggunakan fasilitas negara ketika berkampanye. 

Hal ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Kepala Negara boleh berkampanye pada pemilihan umum (pemilu) asalkan tak pakai fasilitas negara.

"Saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan? ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?" kata co-captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Sudirman Said di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Sudirman menuturkan presiden ketika giat selalu dikawal banyak petugas. Karena mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) Kepala Negara.

"Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. Itu aspek teknis," ujar Sudirman.Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). 

Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Sumber: MediaIndonesia