Jokowi Sebut Presiden Boleh Tidak Netral dan Kampanye, Cak Imin: Sedih Punya Presiden Begitu!

DEMOCRAZY.ID - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait seorang pemimpin negara boleh tidak netral dan ikut kampanye.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengaku sedih jika memiliki presiden yang tidak bersikap untuk semua.

"Ya, saya sangat bersedih kalau punya presiden untuk kemudian memilih jalan yang tidak untuk semuanya," tutur dia, saat kampanye di Bali, Jumat (26/1/2024).

Kemudian, Wakil DPR RI ini pun mengingatkan kepada Jokowi jika memang mau terang-terangan berpihak dan hendak ikut kampanye maka segera ambil cuti.

Bahkan, Cak Imin meminta Jokowi untuk belajar dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat pada Pak SBY, dan Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," tandas dia.

KPU Minta Jokowi Cuti ke Presiden Kalau Mau Ikut Kampanye, Anies Baswedan: Makanya Ikut Aturan!

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan merespons ucapan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari yang mengatakan jika Joko Widodo (Jokowi) ingin ikut kampanye silakan ambil cuti kepada Presiden.

Hal ini imbas pernyataan Jokowi terkait presiden boleh bersikap tidak netral dan ikut kampanye beberapa waktu lalu.

"Makanya kalau mau bertindak mengikuti aturan, kalau tidak nanti akan menimbulkan keributan yang enggak perlu, dan akhirnya akrobat-akrobat yang enggak perlu begini," ujar Anies, saat kampanye di Maluku Utara, Ternate, Jumat (26/1/2024).

Bahkan eks Gubernur DKI Jakarta ini pun mengatakan pernyataan Jokowi tersebut pun menjadi buah bibir dan bahan obrolan yang tidak produktif.

"Kita ini sedang bernegara, kalau bernegara ikuti aturan, tata kelola negara yang benar. Ini bukan menjalankan selera, ini bukan rumah pribadi, ini adalah negara," jelas dia.

Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun menegaskan Jokowi sebagai presiden harus mengikuti aturan yang ada.

"Buat KPU juga ikutin aturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kebingungan, kan saya dari kemarin bilang, tanyakan pada ahli tata negara," tandas dia.

Sumber: TvOne