Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies: Negara Tidak Diatur Pakai Selera!

DEMOCRAZY.ID - CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Kepala Negara boleh kampanye dan memihak di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anies mengingatkan bahwa Indonesia negara yang diatur hukum bukan selera.

"Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, dimana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya," kata Anies di Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Anies mendorong untuk melihat sikap Jokowi itu dari sisi ketentuan hukum, dibolehkan atau tidak. Karena nantinya masyarakat dapat menilai.

"Para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita apa tidak. Karena negara kita masih menggunakan hukum. Jadi kita rujuk kepada aturan hukum saja, sesudahnya nanti rakyat bisa menilai," ucap Anies.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies: Sebelumnya Bilang Netral

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Kepala Negara boleh kampanye dan memihak di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Anies menyerahkan penilaian ke publik dan mengingat bahwa Jokowi pernah bilang jaga netralitas.

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Anies yakin pernyataan Jokowi secara terang-terangan tersebut tak merepotkan pasangan capres-cawapres lainnya secara politik. 

Karena rakyat lebih repot menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

"Biaya hidup mahal, lapangan pekerjaan sulit, jangan ditambah dengan kerepotan tata aturan negara yang tidak ditaati. Tapi bagi kami, serepot-repotnya yang kami hadapi masih lebih repot rakyat," ucap Anies.

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sudah terbiasa mengalami berbagai tantangan dalam kontestasi politik 2024. Anies selalu mengambil hikmahnya.

"Disini dilarang, disana dilarang, malah dapat tempat, dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu, yakin, bahwa tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga," ujar Anies.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sumber: MediaIndonesia