DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Jokowi itu merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi mengatakan presiden tak hanya pejabat publik. Dia menyebut presiden juga berstatus pejabat politik.
Saat ditanya apakah memihak dalam Pilpres 2024, Jokowi malah bercanda. Dia bertanya balik ke wartawan.
"Itu yang saya mau tanya, memihak ndak," ucap Jokowi terkekeh.
"Itu (berkampanye) boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," ujarnya.
Keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024 telah menjadi perhatian publik.
Pasalnya, putra sulung Jokowi Gibra Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Gibran mendampingi Capres 02 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.
Tidak Langgar Hukum, Pengamat Jelaskan Efek Negatif Presiden Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komraruddin, mengatakan memang tidak ada aturan hukum yang dilanggar Presiden jika cawe-cawe di Pilpres 2024.
"Tetapi persoalanya adalah kalau dia posisinya cawe-cawe itu sebagai Presiden dan bisa menggunakan struktur dan infrasturktur negara maka cawe-cawenya akan menjadi persoalan, kan itu," kata Ujang.
Jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini, tidak salah juga cawe-cawe bila tidak ada kekuatan di belakangnya.
Sementara seorang Presiden, punya power yang memungkinkan untuk digunakan.
"Kalau dianya tangan kosong dukung sana dukung sini cawe-cawe gitu terhadap pilpres ya silahkan, monggo, sebagai warga negara. Tetapi sebagai Presiden nya itu dia punya kekuatan punya power punya telunjuk punya hukum yang ada di dalam genggaman tangan dia," jelas dia.
Apalagi ada keberpihakan pada capres dan cawapres tertentu, menurut Ujang cawe-cawe itu hanya menguntungkan capres tertentu saja.
"Dan itu dianggap sebagai ketidak adilan bahkan lebih jauh lagi kalau struktur atau infrastruktur negara digunakan untuk kepentingan dukung mendukung itu menurut pandangan cawe mencawe itu ya itukan bagian dari abuse of power," jelasnya.
Ujang sependapat, bahwa cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi tidak melanggar hukum. Memang tidak ada yang dilanggar. Tetapi lanjut Ujang, ini tentang etika politik.
Tidak ada masalah dukung mendukung pada capres dan cawapres tertentu. Tetapi jelas Ujang, bila itu dilakukan seorang Presiden RI dan diduga menggunakan struktur dan infrasruktur negara, menurutnya akan menjadi abuse of power, penyalahgunaan wewenang.
"Ini yang harus kita hindari harus kita kritisi yang harus kita jaga bersama untuk demokrasi yang lebih sehat bermartabat," katanya.
Sumber: CNN
