Jokowi Dinilai Tak Bisa Bedakan Antara Menjadi Kepala Negara Dengan Kepala Rumah Tangga - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Jokowi Dinilai Tak Bisa Bedakan Antara Menjadi Kepala Negara Dengan Kepala Rumah Tangga

Jokowi Dinilai Tak Bisa Bedakan Antara Menjadi Kepala Negara Dengan Kepala Rumah Tangga

Jokowi Dinilai Tak Bisa Bedakan Antara Menjadi Kepala Negara Dengan Kepala Rumah Tangga


DEMOCRAZY.ID - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengambil cuti. 


Sebab, Jokowi sudah tidak dapat lagi membedakan antara menjadi kepala negara dengan kepala rumah tangga. 


"Presiden dalam hal ini jadi disfungsi, karena dia tidak bisa membedakan kapan menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala rumah tangga alias bapaknya (cawapres) Gibran," ujar pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, dalam acara diskusi publik bertajuk Pemilu Curang: Menyoal Netralitas Presiden, Hingga Pelaporan Kemhan ke Bawaslu, di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.


Connie menjelaskan masyarakat tak akan lagi mempermasalahkan sikap Jokowi ketika cuti. 


Sehingga, mantan Wali Kota Solo itu bebas mendukung anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. 


"Dia mau gendong-gendong Gibran, tangannya mau dua mau apa terserah, tidak ada masalah," jelasnya. 


Namun, Connie mengingatkan jangan sampai Jokowi menggunakan fasilitas negara. 


Baik itu pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga akomodasi milik negara.


"Jadi paham ya ketika tidak menggunakan fasilitas negara clear, kalau cuman bicara, tapi masih dikawal-kawal itu masih pakai fasilitas (negara)," pungkasnya. 


Pernyataan Jokowi Tunjukkan Indonesia sudah tak Punya Aturan


PEMIMPIN di Indonesia dinilai tak lagi mengindahkan aturan yang ada. 


Mereka yang dipercaya untuk menakhodai bangsa justru ada di barisan depan menabrak dan mengabaikan berbagai aturan-aturan.


Demikian dikatakan Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio saat dihubungi, Kamis (25/1). 


Hal itu berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa kepala negara dapat memihak pada salah satu calon di dalam pemilu selama tak menggunakan fasilitas negara.


Namun di saat yang sama diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi, sapaan karib Joko Widodo gencar membagi-bagikan bansos ke daerah-daerah. 


"Dia ini bukan sekali saja seperti ini. Kadang ngomong ini, nanti ngomong itu. Itu tabiatnya dia seperti itu. Mau pakai aturan yang seperti apa lagi? Karena dia memang sudah menyalahi aturan yang ada. Konstitusi pun ditabrak," kata Agus.


"Kan sudah jelas-jelas presiden ini, tidak usah tahun politik, di tahun-tahun biasa saja ditabrak semua. Apalagi ini tahun politik. Bansos itu kan tidak mungkin dia pakai uang sendiri. Aparat penjaganya pun itu dibayar negara," lanjut dia.


Agus menilai, presiden memiliki sejumlah fasilitas melekat dan dibiayai dari APBN yang sedianya merupakan uang rakyat. 


Dus, memihak tanpa menggunakan fasilitas negara merupakan isapan jempol belaka.


Hal itu juga berlaku bagi para menteri-menteri yang secara terang-terangan mulai sibuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu kali ini. 


"Apa presiden mau pergi sendiri naik pesawat bayar sendiri? Kan tidak. Menteri juga sama. Pasti akan ada aparat yang disuruh untuk menjemput di daerah, menyediakan Alphard, menyediakan hotel bintang 7," tutur Agus.


"Apakah presiden pergi sendiri naik becak ke daerah? Kan tidak, bensin, kendaraan, avtur, perangkat kepresidenannya siapa yang bayar? Itu kan negara. Karena itu fasilitas yang melekat dengan presiden. Jadi ini sangat tidak elok," sambungnya.


Karenanya, Agus menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang tak memiliki aturan. 


Sebab, pimpinan tertinggi negara sekali pun kerap menabrak dan mengabaikan aturan-aturan yang semestinya dipatuhi dan dilaksanakan.


"Jadi memang menyalahi aturan itu sudah menjadi trademark dari presiden. Jadi rakyat tidak akan percaya lagi. Memang itu (bansos, pakai fasilitas negara, diikuti kampanye) tidak boleh. Kecuali dia mundur dari presiden, itu boleh," jelas Agus.


"Pemimpin tertinggi itu harusnya memberikan contoh. Jadi buat saya aturan-aturan yang ada ini memang dianggap tidak berlaku lagi. Buat saya memang negara ini sudah tidak ada aturannya. Saya sebagai kebijakan publik sudah tidak percaya bahwa negara ini dikendalikan dengan aturan, padahal seharusnya demikian," pungkasnya. 


Sumber: MediaIndonesia

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: