Food Estate Bukan Jawaban Ketahanan Pangan di RI, Ini Penjelasannya - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Food Estate Bukan Jawaban Ketahanan Pangan di RI, Ini Penjelasannya

Food Estate Bukan Jawaban Ketahanan Pangan di RI, Ini Penjelasannya

Food Estate Bukan Jawaban Ketahanan Pangan di RI, Ini Penjelasannya


DEMOCRAZY.ID - Sektor pertanian dan pangan menjadi topik panas debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang berlangsung Minggu (21/1/2024) malam. 


Salah satu yang menjadi topik pembahasan adalah food estate yang menurut Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD gagal, namun menurut Gibran Rakabuming Raka adalah proyek jangka panjang demi ketahanan pangan di RI.


Debat soal ketahanan pangan tersebut kemudian jadi sorotan peneliti. Saat berdebat soal food estate, ketiga cawapres dinilai justru terjebak dalam paradigma yang menganggap ketahanan pangan dan swasembada pangan (beras) adalah sama.


"Mereka terperangkap dalam paradigma atau pola pikir yang menganggap bahwa ketahanan pangan atau security itu sama dengan swasembada pangan. Karena itu misalnya kebijakan yang keluar adalah food estate, kebijakan larangan impor atau misalnya perbanyak pupuk," kata Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, Senin (22/1/2024).


"Padahal ketahanan pangan itu bukan lah selalu berarti bahwa kita harus produksi semuanya. Karena pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memproduksi semua komoditi pertanian. Misalnya untuk kedelai atau bawang putih tidak efisien Indonesia untuk memproduksinya karena berbagai faktor," tambahnya.


Dia mencontohkan Singapura yang tak mempunyai lahan pertanian, tapi ketahanan pangan negara itu justru tinggi.


"Singapura misalnya. Nggak punya lahan pertanian yang banyak atau dia nggak produksi produk pertanian, tapi ketahanan pangan nya tinggi. Kenapa? Karena dia punya daya beli dan dia bisa beli di pasar, itu yang penting perlu diperhatikan," tukasrnya.


Untuk itu, imbuh dia, pemerintah perlu menjaga agar harga-harga produk pertanian itu murah dan terjangkau. 


Jangan sampai karena misalnya keinginan untuk swaasembada pangan itu membuat harga-harga menjadi mahal dan kita malah stunting dan kurang gizi.


"Kalaupun kita mau memperbaiki sektor pertanian, perlu diingat bahwa sektor pertanian atau permasalahannya konflik apa kompleks dan banyak sekali, tidak bisa misalnya cuma sekedar perbaikan irigasi," kata Deni.


Hal senada disampaikan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Muhammad Firdaus.


"Kalau swasembada itu artinya kebutuhan dipenuhi sendiri, kalau ketahanan pangan bisa aja dengan daya beli tinggi seperti Singapura tidak memproduksi sendiri tapi punya cadangan yang cukup," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (22/1/2024).


Berbeda dengan Singapura yang tidak memiliki lahan besar untuk pertanian, Indonesia justru sebaliknya sehingga dapat memanfaatkan keunggulan besarnya lahan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 


Di sisi lain, RI juga tidak bisa menggantungkan diri terhadap negara lain karena jumlah penduduknya yang sangat besar.


"Nah Singapura tidak sebesar Indonesia, RI punya penduduk 280 juta dan tingkat pendapatannya banyak yang masih middle income ke bawah atau miskin, sehingga untuk Indonesia konsep swasembada perlu, tapi hanya untuk pangan pokok seperti beras dan jagung, kalau kedelai perlu diupayakan tapi tidak harus swasembada misal 60-70% aja dari kebutuhan," kata Firdaus.


Sebagai contoh, Indonesia memerlukan sekitar 3,5 juta ton kedelai setiap tahun, namun pasokan dalam negeri hanya sekitar 500 ribu ton, sedangkan sisanya harus mengimpor dari beberapa negara seperti Brazil serta Amerika Serikat.


Untuk komoditas ini Indonesia masih jauh dari kata swasembada dan masih berkutat dengan ketahanan pangan.


Sumber: CNBC

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: