Ekonom Kritik BLT Jokowi Rp600 Ribu, Singgung Pencalonan Gibran

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anggaran yang dikeluarkan untuk bansos bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan itu akan menyerap anggaran Rp 11,25 triliun, untuk dibagikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024.

Pengadaan program BLT jelang Pilpres 2024, dan di tengah pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menurut pemerintah masih tinggi di level atas 5% itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Terutama terkait urgensinya.

Ekonom Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Rusli Abdullah menjelaskan, untuk memahami langkah Jokowi mengeluarkan BLT di tengah masih kuatnya tingkat konsumsi masyarakat itu bisa dijelaskan menggunakan teori political budget cycle.

Teori itu menjelaskan bahwa utak-atik anggaran jelang masa Pilpres atau Pemilu untuk program BLT memang polanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan politik dari pihak yang tengah memegang kekuasaan pemerintahan.

"Ini adalah kebijakan fiskal ketika tahun politik atau menjelang tahun politik dalam hal ini adalah pemilu, itu akan cenderung digunakan untuk mendukung program-program yang bisa mendongkrak elektabilitas," kata Rusli kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/1/2024).

Rusli membenarkan, pemegang kekuasaan saat ini, yaitu Presiden Jokowi, memang tidak menjadi peserta pemilu lagi saat ini, karena sudah dua periode memimpin, dan juga bukan merupakan ketua umum partai atau elit partai politik peserta Pemilu.

Namun, ia mengingatkan, anak Jokowi menjadi peserta pemilu dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 yang mendampingi Prabowo Subianto. 

Maka, tak heran, program itu pun dikeluarkan pada penghujung masa pemerintahannya.

"Tapi masalahnya di sini ada puteranya beliau (Gibran Rakabuming Raka), yang memang menjadi calon wakil presiden sehingga ini sebetulnya ada intensi dari incumbent untuk dorong political budget cycle untuk menaikkan elektabilitas 02 karena ada putera beliau," tegas Rusli.

Oleh sebab itu, Rusli menekankan, yang penting dilakukan saat ini ialah pengawasan dari pelaksanaan program yang memakan anggaran negara itu, sebab secara empiris political budget cycle menurutnya diterima bukan atas dasar daya beli masyarakat, melainkan berbasiskan pemilih potensial dari si pemberinya.

"Ini yang harus diwaspadai bahwa bansos ini rawan penyimpangannya, karena memang yang sebenarnya enggak miskin bisa dapat karena memang hanya untuk mendapatkan kepentingannya, menggaet voter atau elektabilitas," tegas Rusli.

Kementerian Keuangan pun sudah memberikan sinyal bahwa APBN akan diutak-atik ulang untuk merealisasikan program itu. Caranya dengan memanfaatkan skema fleksibilitas desain APBN 2024.

"Nah ini tentunya kita akan carikan, dan itu APBN nya akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari selalu strategi kita untuk mengelola apbn itu fleksibel," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

"Jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir," tegasnya.

View this post on Instagram

A post shared by kumparan (@kumparancom)

Sumber: CNBC