Curhat Menteri PDIP: Distribusi Bansos Tidak Dilibatkan, Bila Rapat Kabinet Diperiksa Ketat - DEMOCRAZY News | Berita dan Politik Indonesia

Breaking

logo

Curhat Menteri PDIP: Distribusi Bansos Tidak Dilibatkan, Bila Rapat Kabinet Diperiksa Ketat

Curhat Menteri PDIP: Distribusi Bansos Tidak Dilibatkan, Bila Rapat Kabinet Diperiksa Ketat

Curhat Menteri PDIP: Distribusi Bansos Tidak Dilibatkan, Bila Rapat Kabinet Diperiksa Ketat


DEMOCRAZY.ID - Setelah dukungan Presiden Joko Widodo lebih kuat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, para menteri PDIP tak lagi nyaman.


Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat makan bakso bersama. Terkait hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersandingan dengan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, membenarkan posisi Jokowi di Pilpres 2024.


Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid mengatakan, acara makan bersama tersebut menunjukkan Presiden Jokowi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


“Ya dampaknya (positif). Alhamdulillah semakin meyakinkan pemilihan bapak Jokowi memang pilihannya adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ucap Nusron, Selasa (30/1/2024).


Lebih lanjut, Nusron menuturkan bahwa saat ini masih banyak pihak yang mengklaim dukungan dari Presiden Jokowi.  Namun, makan bakso tersebut semakin menandakan dukungan dari Jokowi. 


“Karena masih ada pihak-pihak yang mencoba klaim bahwa Prabowo bukan Jokowi, Jokowi bukan Prabowo,” tukasnya.


Sebelumnya, Ada momen menarik seusai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto meresmikan graha utama akademi militer di Magelang, Jawa Tengah.


Kali ini, keduanya tampak makan bakso pinggir jalan. Pantauan Tribunnews.com, Senin (29/1/2024), Jokowi dan Prabowo tampak tiba sekira pukul 13.00 WIB di warung bakso pinggir jalan di Magelang. 


Jokowi terlihat memakai batik berwarna coklat dan Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna putih.


Seusai tiba di lokasi, Prabowo dan Jokowi langsung duduk semeja untuk menyantap bakso. Tak lama kemudian, pelayan pun memberikan kelapa muda hingga teh manis hangat kepada Prabowo dan Jokowi. 


Sebelum menunggu makanan tiba, Jokowi tampak serius berbincang dan memberikan arahan kepada Prabowo.


Namun, tidak terdengar obrolan yang dibicarakan mereka berdua. Hanya saja, Presiden Jokowi sesekali menunjuk Prabowo seperti memberikan instruksi.


Selanjutnya, Prabowo pun mengangguk seolah mengikuti arahan dari Presiden Jokowi. Namun, kehadiran keduanya pun membuat riuh ribuan masyarakat sekitar. 


Mereka pun terus menerus meneriakan nama Prabowo dan Jokowi sembari memberikan simbol dua jari.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap pembicaraan yang dibahas saat makan bakso pinggir jalan bareng Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1/2024). 


Dia pun mengungkap kegiatan makan bakso itu dilakukan secara sengaja setelah peremisan graha utama akademi militer.


“Ya ini kan tadi baru ini kan baru saja saya dengan pak Prabowo meresmikan graha utama di akademi militer magelang, setelah itu, makan bakso, sudah,” ucap Jokowi.


Jokowi pun mengungkap apa saja pembicaraan yang dibahas selama makan bakso berdua. Dia menyebut tidak ada pembahasan lain yang dibahas selain bakso.


“Ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, udah gitu,” katanya. “Makan bakso, baksonya enak, udah gitu aja,” sambungnya.


Jokowi juga menjawab pertanyaan awak media apakah makannya bersama Prabowo bentuk dirinya turun gunung memenangkan paslon nomor urut 2 di Pilpres. Terkait hal ini, ia tidak menjawab secara jelas.


Menteri dari PDIP Sudah Merasa Kurang Nyaman


Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri kabinet Indonesia Maju. 


Ia menyebut fragmentasi (perpecahan) itu dipicu oleh salah satunya pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye.


Hasto awalnya menyebut fragmentasi di tubuh kabinet Jokowi kian kuat sehingga suasana di kabinet tak lagi kondusif.  


Dugaan itu, kata dia, semakin diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial yang juga kader PDIP Tri Rismaharini atau Risma.


“Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya,” kata Hasto, Selasa (30/1/2024).


Kata Hasto, pemeriksaan terhadap menteri diperketat ketika hendak mengikuti rapat. Ia meyakini saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.


“Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh udah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi,” ujar Hasto.


Hasto pun meminta agar Jokowi fokus melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Mengingat, amanat sebagai presiden telah tercantum salam konstitusi RI.


“Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan wospodo,” tegasnya.


Meski demikian, Hasto menekankan bahwa hal ini tidak mempengaruhi Risma untuk tetap bekerja dengan penuh dedikasi. 


Risma tetap diakui mementingkan kepentingan rakyat dan bangsa dengan menggunakan integritasnya.


“Meskipun harus melewati berbagai kenyamanan, Ibu Risma tetap fokus pada tugasnya untuk rakyat, bangsa, dan negara dengan mempertahankan integritas dan prinsip,” tambahnya.


Luhut: Silakan saja mundur


Di sisi lain, terkait hal ini, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjawab singkat jika Menteri ingin mundur.


Dia mengatakan menteri tersebut sudah ditawarkan untuk mundur dari kabinet, tetapi tak kunjung melepaskan jabatannya.


“Silakan saja mundur. Sudah ditawari mundur enggak mundur-mundur,” ucap Luhut.


PDIP Kritik Presiden Jokowi Tak Libatkan Mensos Tri Rismaharini dalam Penyaluran Bansos


Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengkritik Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.


“Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).


Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.


Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres. 


“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik,” kata Hasto.


Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos. 


“Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” tandas Hasto.


Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu. 


“Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran,” kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).


Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.  


“Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo),” ujarnya.


Ketua DPP PDI Perjuangan (ini) menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos.


Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.


“Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu,” ungkap Said.


Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK. 


“Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan,” ucapnya.


Dia mengusulkan agar jatah bansos pada tiga bulan pertama, yakni Januari-Maret 2024 disalurkan Minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.


Menurut Said, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.


Sumber: Tribun

BERITA TERKAIT

Tidak ada komentar: