Apa Itu Solusi Dua Negara, Jadi Kunci Perdamaian Israel-Palestina?

DEMOCRAZY.ID - Konflik Israel-Palestina terus memanas. Ini dipicu oleh serangan milisi Gaza Palestina, Hamas, ke wilayah Israel pada 7 Oktober lalu atas dasar pembangunan permukiman ilegal yang terus dilakukan Negeri Yahudi itu di tanah Palestina.

Konflik kali ini merupakan rangkaian panjang konfrontasi antara Israel dan Palestina. 

Sebagian besar negara dunia, termasuk Indonesia, terus mendorong solusi dua negara, yakni keberadaan Palestina sebagai negara berdaulat yang berdampingan dengan Israel.

Namun opsi ini masih ditolak oleh Tel Aviv. Menurut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Palestina tidak boleh menjadi negara yang merdeka seutuhnya dan hanya dapat berdiri dengan batasan-batasan tertentu.

Berikut penjelasan lebih rinci terkait solusi dua negara dan sejarah penolakan Israel atas inisiatif ini.

Mengenal solusi dua negara dan wilayah cakupannya

Secara sederhana, solusi dua negara adalah gagasan bahwa pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel akan mengakhiri krisis ini. Akan ada dua negara bagian di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.

Mengapa sulit dicapai?

Pendudukan Israel adalah isu utama yang menghalangi warga Palestina untuk membentuk negara mereka sendiri. 

Israel mengambil kendali atas wilayah Palestina, Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur, pada tahun 1967 dan sejak itu warga Palestina hidup di bawah kekuasaan militer.

Upaya-upaya perdamaian yang dimediasi secara internasional sejak tahun 1990-an dan seterusnya telah gagal dan akhirnya mengubah status quo.

Sekalipun pendudukan berakhir, hanya ada sedikit lahan yang bisa dijadikan tempat bagi warga Palestina untuk membangun negara. 

Gerakan pemukiman Israel di wilayah Palestina, yang dianggap ilegal oleh dunia internasional, kini dihuni sekitar 700.000 orang.

Bahkan jika Israel ditekan untuk mengakhiri kekuasaan militernya, masyarakat Palestina sendiri masih terpecah belah, dengan kelompok-kelompok seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang diakui secara internasional mendukung Solusi Dua Negara, sementara gerakan Islam Hamas berupaya menghancurkan Israel.

Kata Netanyahu

Netanyahu tidak pernah menerima gagasan negara Palestina yang sejati.

Pada tahun 2009, Netanyahu mengatakan bahwa "negara Palestina" secara teori bisa berdiri berdampingan dengan Israel, namun persyaratannya sangat ketat sehingga tidak dapat dianggap sebagai negara berdaulat, tanpa militer atau kendali atas wilayah udaranya sendiri.

Pada tahun 2017, ia mengatakan Palestina bisa saja mengalami "negara minus". Politisi Israel itu kemudian berbicara tentang mempertahankan "kendali keamanan" atas seluruh wilayah, yang dianggap oleh orang Palestina hanyalah kedok mempertahankan kekuasaan.

Kata dunia terkait penolakan Netanyahu

Pernyataan Netanyahu telah menempatkan sekutu Israel, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam posisi yang sulit. 

Washington dan London telah lama melindungi Israel dari tekanan internasional dengan menegaskan bahwa Solusi Dua Negara adalah kunci.

Komentar Netanyahu mengungkap kegagalan kebijakan tersebut. Para diplomat kini mempertimbangkan bagaimana Israel dapat dipaksa, mungkin melalui sanksi, untuk mengakhiri pendudukan.

Menggabungkan Israel dan Palestina

Banyak warga Palestina dan sebagian warga Israel kini menganjurkan "solusi satu negara" dengan membentuk negara sekuler binasional. 

Pemerintah Israel menganggap hal ini tidak dapat diterima karena akan menjadi akhir dari negara Yahudi.

Warga Palestina, serta beberapa Yahudi Zionis yang mendukungnya, mengatakan bahwa situasi saat ini sebenarnya merupakan "realitas satu negara". 

Namun mereka menilai Israel memiliki kendali penuh dengan menerapkan rezim apartheid, yang berbasis pada hak-hak yang tidak setara.

Sumber: CNBC