TPN Ganjar-Mahfud: Pemilu 2024 Berpotensi Jadi Yang 'Terburuk' Sepanjang Sejarah Indonesia!

DEMOCRAZY.ID - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengecam aksi pencopotan 70 lebih alat peraga kampanye (APK) Mahfud MD di sejumlah titik di Banten, disusul pelarangan pemasangan baliho wajah Ganjar-Mahfud di sejumlah tempat di wilayah tersebut.

Seperti diungkap Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, selain peristiwa di Banten, pihaknya mengamati banyak pelanggaran sistematis lain yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia lantas mencontohkan terkait netralitas aparatur sipil negara, dukungan aparat hingga politisasi bansos, serta larangan kehadiran pasangan calon Ganjar-Mahfud di acara-acara tertentu.

Menurutnya, jika cara-cara seperti itu tetap dibiarkan terjadi, Todung menyebut bahwa Pemilu 2024 akan dicatat oleh sejarah sebagai pemilu terburuk.

“Jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu tak dikoreksi, maka Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 akan menjadi pemilu penuh dengan cacat, tidak melahirkan pemerintahan yang punya legitimasi, serta menjadi proses pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Todung yang adalah Wakil Ketua Panwaslu Pusat pada Pemilu 1999 ini mengajak para penyelenggara Pemilu 2024 untuk kembali kepada Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) serta Bawaslu untuk memastikan keadilan bagi semua kandidat pasangan capres-cawapres yang berlaga di pesta demokrasi lima tahunan.

“Kami meminta aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer untuk menjaga harkat pemilu dan pilpres menjadi pemilihan umum yang bersih serta menghadirkan legitimasi bagi pemerintahan yang dihasilkan,” tambahnya.

Lebih jauh, Todung menegaskan bahwa pihaknya telah mengkomunikasikan ke Bawaslu terkait peristiwa di Banten.

Ia berharap segera dilakukan investigasi dan ada sanksi tegas atas tindakan oknum yang tak bertanggung jawab tersebut.

“Itu jelas terencana, bukan spontanitas. Hanya kelompok tertentu yang bisa melakukan hal tersebut,” pungkasnya.

Turut hadir saat jumpa pers sejumlah Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, yakni Ruhut Sitompul, Chico Hakim, Rinto Wardana, dan Boy Agustinus Sahala Pratama.

Baliho Ganjar-Mahfud Banyak Dicopot, Ruhut Sitompul: Kami Sangat Teraniaya

Situasi politik dan hukum di Tanah Air belakangan ini sangat memprihatinkan. Mulai dari adanya kontroversi Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bahwa Anwar Usman saat menjabat Ketua MK dinyatakan melanggar etik, hingga masifnya pencopotan baliho milik pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di sejumlah wilayah di Indonesia.

Demikian dipaparkan Jurubicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ruhut Sitompul, saat jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Ruhut bahkan mengaku merasa teraniaya akibat berbagai peristiwa tersebut.

“Tadi abang kita (Todung Mulya Lubis, red) juga cerita mengenai baliho ya, begitu juga yang lain-lain, kami sangat teraniaya sekarang. Itu yang saya katakan salah satu tempat kami mengadu,” keluh Ruhut.

Menurut Ruhut, wajar apabila rakyat bertanya-tanya tentang putusan MK hingga akhirnya Gibran Rakabuming Raka berhasil lolos menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. 

Tak terkecuali Ganjar Pranowo yang menanyakan Prabowo terkait putusan MK yang melahirkan putusan MKMK saat debat capres perdana pada Selasa lalu (12/12).

“Kaitan dengan putusan MK, siapa yang tidak sensi? Rakyat juga ingin tahu. Karena itu ditanya oleh Pak Ganjar (saat debat capres), kok jadi marah ya? Sampai sekarang masih terbawa-bawa. Tapi faktanya ya, pamannya Gibran yang enggak enak aja ya, Ketua MKMK mengatakan ya, enggak dipecat, ya itu dipecat sebenarnya, itu fakta,” tuturnya.

Atas dasar itu, Ruhut mengkritik kondisi hukum dan politik di Indonesia yang menurutnya sudah sangat keterlaluan dan tidak bisa dibiarkan terjadi seperti sekarang.

“Ini sudah kebangetan,” tegasnya.

Meski demikian, Ruhut tetap mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu yang masih bersikeras untuk melakukan cara-cara yang dinilainya sudah kebangetan ini karena rakyat dan kaum terpelajar terus memonitor.

“Hati-hati, adik-adik kita mahasiswa nanti bisa marah. Mereka moral force, suara moral, kekuatan moral mereka kalau melihat begini, waduh ini sudah kebangetan sekali,” kata Ruhut.

“Kami tetap seperti yang dikatakan Pak Todung Mulia Lubis, ingin semua suasana kondusif, tapi kalau dibeginikan terus, di daerah semua sudah mau nanya kepada kami ya kok jadi begini? Ya memang ya,” imbuhnya.

Turut hadir saat jumpa pers, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, juga para Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud seperti Chico Hakim, Rinto Wardana, dan Boy Agustinus Sahala Pratama. [Democrazy/RMOL]