Tolak Keras Praktik Politik Dinasti, BEM UIN Raden Fatah Palembang Singgung Jokowi dan MK

DEMOCRAZY.ID - Gerakan mahasiswa yang menolak praktik politik dinasti di Indonesia makin kencang di berbagai daerah. 

Bahkan, mereka juga menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa kekuasannya.

Bahkan, para mahasiswa itu sampai menyebut kecenderungan rusaknya demokrasi Indonesia di tangan pemerintahan Jokowi saat ini.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (BEM UIN) Raden Fatah Palembang, bahkan secara gamblang menilai Presiden Jokowi telah merusak demokrasi Indonesia.

BEM UIN Palembang menolak keras praktik politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi yang belakangan marak diperbincangkan khalayak.

“Tentunya sangat disayangkan oleh kawan-kawan BEM UIN adalah Indonesia yang disebut negara demokrasi dan negara hukum ini, malah diciderai oleh kepala negaranya sendiri yaitu Presiden Jokowi,” kata Ketua BEM UIN Palembang, M. Yoga Prasetyo dalam keterangannya, dilansir dari JPNN, Senin (18/12).

Yoga mengatakan, pada awalnya Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang dianggap mampu bersentuhan langsung dengan rakyat. 

Namun, belakangan justru diam-diam mempersiapkan keluarganya untuk berkuasa dengan cara mencederai proses hukum dan demokrasi.

Yoga menambahkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang dinyatakan oleh Majelis Kehormatan MK terbukti adanya pelanggaran kode etik berat, BEM UIN langsung menggelar aksi mimbar bebas di simpang lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

“BEM UIN menentang dan mengecam putusan MK 90 dan menuntut agar putusan tersebut direvisi, karena cacat administratif dan tidak sesuai dengan aturan yang ada apalagi ketua MK adalah paman Gibran itu sendiri,” tambahnya.

BEM UIN Palembang juga mengecam upaya Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan yang telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

“Proses demokrasi yang ada di negara ini sudah dihancurkan oleh kepala negara itu sendiri, dan dampaknya sangat besar. Mahasiswa dan rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap demokrasi yang ada di negara ini,” tegasnya.

BEM UIN Palembang juga menyesalkan sikap penguasa yang tidak netral dan sangat terlihat berat sebelah dengan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.

“Sudah menjadi rahasia umum, ini bukan lagi indikasi tetapi ini sudah real bahwa Jokowi sudah mencederai dan mengotak-atik demokrasi dan negara ini dengan ikut terlibat di Pemilu 2024,” terangnya.

Yoga mengungkapkan hari ini mahasiswa sudah melek akan politik dan tidak mudah tertipu. 

Dia menegaskan sisa-sisa waktu mendekati pemilu ini, BEM UIN Palembang akan konsisten mengawal proses demokrasi sampai pada puncak terpilihnya presiden dan wakil presiden yang bersih tanpa cacat hukum. [Democrazy/Fajar]