Serangkaian 'Teror' Pada Ketua BEM UGM Buntut Gelar 'Jokowi Alumnus Memalukan'

DEMOCRAZY.ID - Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM) Gielbran M Noor mengaku mendapatkan intimidasi hingga tudingan miring buntut pemberian gelar ‘Alumnus Paling Memalukan’ kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Serangan itu disebut juga menyasar orang tua Gielbran.

“Beberapa hari yang lalu saya sempat dikabari oleh salah satu fungsionaris di Fakultas Peternakan, karena kebetulan saya mahasiswa Fakultas Peternakan, saya dihubungi oleh wakil dekan dan beliau menyampaikan bahwa ada oknum yang mengaku sebagai intel mendatangi fakultas,” kata Gielbran kepada wartawan, Kamis (21/12/2023).

Gielbran menyebut oknum yang mengaku intel itu meminta data pribadinya ke fakultas. Namun, pihak fakultas melarang memberikan data dirinya tanpa surat tugas.

“Sehingga biodata yang diminta tidak diberikan,” terangnya.

Tak hanya itu, Gielbran mengaku ada juga oknum mengaku intel yang mendatangi rumah Ketua RT tempat tinggalnya untuk bertemu orang tua Gielbran. Namun, Ketua RT tidak memberikan izin oknum tersebut bertemu dengan orang tua Gielbran.

“Dari ketua RT menghalau dan membatasi dan mengimbau untuk tidak usah bertemu dengan orang tua saya, sehingga tidak sampai intel-intel tersebut bertemu dengan keluarga saya. Sudah mengundurkan diri dan tidak mengintervensi secara langsung,” bebernya. Dia menyampaikan tak ada serangan teror langsung dari pihak berwenang ke dirinya.

Selain intimidasi, Gielbran juga mengaku diserang isu miring buntut pemberian gelar itu ke Jokowi. 

Dia menyebut isu liar itu di antaranya dia di-drop out hingga terafiliasi dengan partai politik tertentu.

“Bahkan dari UGM sangat kooperatif tidak ada intervensi, tidak dipanggil oleh wakil Rektor untuk perihal agenda diskusi. Jadi jika ada isu saya di-drop out itu tidaklah benar,” kata Gielbran. Dia menyampaikan tak ada serangan teror langsung yang dialamatkan ke dirinya.

Gielbran pun menepis tudingan terafiliasi dengan partai politik tertentu. Dia menegaskan forum pada Jumat, 8 Desember 2023 itu murni forum diskusi.

“Kemudian saya yang dianggap merupakan anggota partai politik dan agenda diskusi kemarin yang menjadi ajang titipan isu bagi entitas politik tertentu semuanya adalah tidak benar adanya,” lanjutnya.

Dia juga membantah jika kedua orang tuanya adalah caleg partai politik. Dia menerangkan kedua orang tuanya adalah PNS.

“Perlu diketahui bapak ibu saya adalah guru di salah satu kota di Jawa Tengah dan statusnya sebagai PNS. Jadi tidak mungkin terafiliasi dengan partai, anggota partai atau bahkan ikut berkontestasi dalam pemilu 2024,” imbuhnya.

Tegaskan Forum Diskusi

Dia menjelaskan, agenda diskusi ‘Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi Ambruknya Konstitusi dan Kokohnya Politik Dinasti’ yang diselenggarakan oleh BEM-KM UGM di hari Jumat (8/12) kemarin merupakan wujud kritik atas kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Forum diskusi kemarin, merupakan agenda yang berbasis argumentasi dan kajian, yang dibuat oleh teman-teman BEM-KM UGM. Kita sudah membuat kajian, mempersiapkan kajian dan itu kita jadikan sebagai bahan bakar atau sumber argumentasi pelaksanaan diskusi,” ujarnya.

Dia mengatakan hasil diskusi itu kemudian dibuat kajian. Hasil kajian ini pun bakal diserahkan ke istana dan bisa diakses masyarakat. 

Dia menegaskan tak ada motif politik dalam diskusi tersebut apalagi tudingan jika BEM KM UGM berafiliasi dengan parpol tertentu.

“Karena narasi di luar sana cukup liar, kita dituding terafiliasi dengan partai politik tertentu dan pada kesempatan ini kami sampaikan secara jelas bahwa itu tidaklah benar,” tegasnya.

Respons Kapolda dan Danrem

Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Suwondo Nainggolan memberikan tanggapan saat ditanya soal pengakuan Gielbran terkait intimidasi ‘intel’.

“Kenapa harus bertanya itu ke polisi? Apa pemikirannya nanya itu ke polisi? Jangan mungkin (menduga-duga) dong,” jelas Suwondo kepada wartawan usai Rakor Forkopimda di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Kamis (21/12).

Secara umum Suwondo menegaskan, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk melaporkan secara langsung kepada kepolisian jika ada kejadian-kejadian yang dirasa meresahkan atau menjadi ancaman.

“Setiap masyarakat, kalau memang mendapatkan ancaman, baik pihak kampus, silakan melapor. Ancamannya seperti apa, biar kita tahu secara detail. Monggo, kita tunggu laporkan ke kepolisian,” tegasnya.

Suwondo pun mengklaim dirinya secara pribadi maupun mewakili institusi sudah sejak lama telah mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa untuk menyampaikan hal ini.

“Pokoknya ada intimidasi, laporkan. Nanti kita punya bahan dasar penyelidikan. Siapa pun itu, kita proses,” imbuhnya.

Terpisah, Kapenrem 072/Pamungkas Kapten Arh Siswoto saat ditanya hal serupa oleh awak media, mengklaim tidak pernah ada instruksi pengerahan intel dari pihaknya seperti peristiwa yang diceritakan oleh Gielbran.

“Tidak ada, sejauh yang saya ketahui tidak ada informasi atau perintah untuk melaksanakan seperti itu. Ini saya juga dengan Pasi Intel, nggak ada yang melaksanakan kegiatan seperti itu,” tegas Siswoto saat dihubungi wartawan, Kamis (21/12).

“Selama yang saya ketahui seperti itu. Nanti mungkin saya tanyakan lebih lanjut, karena ini mungkin kasus yang baru, nanti biasanya sambil konfirmasi,” tutupnya. [Democrazy/Detik]