Prabowo Dikuliti Lagi, Kali Ini Milenial dan GEN Z Diwanti-Wanti Rekam Jejak Capres Pelanggar HAM

DEMOCRAZY.ID - Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi pembahasan serius dan atensi khusus bagi semua kalangan.

Sebab, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia masih belum ada komitmen yang pasti dari negara untuk mengadili pelakunya hingga menuju Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Pelaksana, Ali Wafa mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyuarakan sejarah kelam dalam pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia kepada mahasiswa dan aktivis milenial hari ini.

"Milenial dan GEN Z agar memeriksa rekam jejak calon Presiden dan Wakil Presiden menuju Pemilu 2024. Kita konsis menolak secara keras pelaku pelanggar HAM," kata Ali, Sabtu (16/12/2023).

Sementara itu, Dandik, Aktivis 98 Surabaya mengungkapkan pelanggaran HAM adalah soal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 1998.

"Isu HAM tidak akan pernah hilang dalam proses politik di Indonesia selama pelakunya masih berkeliaran dan dipelihara oleh Negara," jelas Dandik.

Dandik menegaskan, jika para pelanggar HAM ini tidak diadili dengan pengadilan HAM, maka isu HAM ini akan menjadi komoditas politik belaka. Dan hal itu, yang tidak diinginkan oleh para keluarga korban.

Disamping itu, kata Dandik, buku ini merupakan bentuk dari protes para aktivis kepada pemerintah yang tidak komitmen dalam urusan HAM.

Dandik juga mengakui, buku ini harus diapresiasi, karena mampu mengelaborasi secara lengkap dan alasan penting mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi Presiden pada Pemilu 2024 nanti.

"Jika Prabowo tidak bisa dihukum secara pengadilan HAM, setidaknya bisa dihukum secara politik," tegas Dandik.

Hasnu Ibrahim Pegiat Pemilu dan Demokrasi menuturkan, kegiatan bedah buku ini dalam rangka memperingati hari HAM Internasional 10 Desember lalu.

Selain itu, jelas Hasnu, buku ini juga mengingatkan memori publik atas tragedi kemanusian sebagai catatan kelam demokrasi di mana yang diduga melibatkan aktor penting di lingkaran kekuasaan.

"Mulai sekarang, kita harus menghidupkan alarm demokrasi sebagai pengingat bahwa tolak dinasti politik dan menghukum pelaku pelanggar HAM secara politik jelang Pemilu 2024 mendatang," tutur Hasnu.

Moh. Khoirul Umam, Pengamat Politik menegaskan, Negara demokrasi prinsip utamannya menghargai hak asasi manusia (HAM).

Umam juga melanjutkan, Pemilu 2024 dijadikan satu fase penting bagi rakyat Indonesia agar dapat mencegah pemimpin yang melanggar prinsip-prinsip kemanusian dan standar moral politik.

"Pelaku pelanggar HAM berat masa lalu tidak pantas dan layak memimpin dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi," jelas Umam.

Seperti diketahui, sebuah buku yang mendokumentasikan jejak hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM diluncurkan di Jakarta,  Minggu, 10 Desember 2023. Peluncuran buki ini bertepatan dengan Hari HAM Internasional.

Dalam buku ini, mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.

Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.

Penulisnya, Azwar Furgudyama, berharap peluncuran buku ini semoga memberi harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM, terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali.

“Pelanggaran HAM adalah soal serius dalaml kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98,” kata Azwar. [Democrazy/PojokSatu]