Pengamat: Debat Cawapres Diubah, Ada Intensi KPU Untungkan Gibran? Awas Blunder!

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik yang merupakan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak blunder terkait format debat Pilpres 2024.

Sesi debat di Pilpres 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2019. Sesi untuk cawapres akan dihadiri capres masing-masing—sebelumnya tidak.

"Kalau narasinya bahwa debat cawapres tidak dibuat khusus namun tetap satu paket dengan paslon, meski porsi cawapres tetap lebih banyak, sulit untuk tidak membuat publik beropini bahwa ada intensi menguntungkan Gibran," kata Titi saat dihubungi, Sabtu (2/12).

Bagaimana pun, menurut Titi, format debat itu harus dibahas bersama dengan semua pasangan calon (paslon). 

"Kalau semua paslon setuju ya artinya kan produk bersama," ujarnya.

"Semestinya KPU kembali pada perintah UU saja, jangan ciptakan blunder baru. Blunder atau kontroversi hanya akan menggerus kepercayaan publik pada KPU. KPU fokus saja bekerja dengan profesional, patuh pada UU, dan lakukan inovasi tanpa melanggar aturan main," kata Titi.

Mestinya Langkah KPU Lebih Matang

Selain itu, menurut Titi, apa pun inovasi atau terobosan yang mau dibuat, harusnya dipersiapkan matang dan menyeluruh. 

Sejatinya waktu KPU sudah lebih banyak untuk persiapkan debat dibanding KPU pada pemilu sebelumnya. 

"Tapi ini kan tidak, jadwal saja berubah-ubah. Lokasi debat pun tarik ulur saat dikemukakan ke publik. KPU segera konsolidasi ulang internalnya supaya kompak dan solid dalam berkomunikasi dengan publik," ujar Titi.

"Debat itu isu yang mudah dipolitisir, jadi kalau KPU tidak serius, maka KPU akan sangat mudah terjebak pada narasi yang diarahkan pada sikap partisan. Makanya KPU harus serius dan fokus mengurusi debat ini. 

Apalagi segmentasi jangkauan publiknya sangat luas dan menjadi agenda yang ditunggu-tunggu banyak orang. Jangan sampai kedodoran lah, Ini menyangkut penilaian atas kapasitas dan profesionalitas KPU saat ini. Makanya, jangan bertaruh," ujar Titi.

"Apalagi KPU kan disokong anggaran yang sangat besar dan cenderung jor-joran. Bimtek di luar negeri saja intesitasnya tinggi. Urusan debat mestinya bisa terkelola baik," kata Titi. [Democrazy/Kumparan]