PBNU Sebut Isu Pelanggaran HAM Saat Orde Baru Tak Boleh Dilupakan, Ini Alasannya

DEMOCRAZY.ID - Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dituding hanya dijadikan komoditas untuk menyerang personal Calon Presiden Prabowo Subianto. Isu itu hanya muncul tiap 5 tahun saat pagelaran Pemilihan Presiden (Pilpres).

Mantan aktivis 98 yang juga pengurus Nahdhatul Ulama (NU), Savic Ali, mengatakan, isu pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Orde baru (Orba) tidak boleh dilupakan.

"Sebuah negara sulit berada di track yang benar, kalau dia selalu lupa atas peristiwa masa lalunya. Karena dia nggak akan bisa belajar dari sejarah kita sebagai bangsa dan negara," ungkapnya saat menjadi narasumber bedah buku 'Buku Hitam Prabowo Subianto', di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (18/12/23).

Menurutnya, kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo tahun 98 akan selalu diperjuangkan agar selalu diingat masyarakat. 

Apalagi jika mantan Pangkostrad itu terus berambisi ingin merebut kekuasaan melalui Pilpres.

"Karena kalau semua orang berhasil dibuat lupa oleh kekuasaan, ya sudah dia bisa mendapatkan apapun yang dia ingini, padahal dia tidak layak seperti Prabowo," paparnya.

Dia sendiri mengkritik upaya setengah hati terhadap penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Prabowo. 

"Mestinya kita sebagai bangsa, kalau ada seseorang bersalah pidana dan itu tidak diadili meskinya kita secara politik sebagai bangsa harus menghukumnya," terangnya.

"Tetapi ironisnya hari ini kita saksikan bahwa politik Indonesia tidak berhasil menghukum Prabowo dan bahkan memberi jalan buat dia untuk membangun partai dan terlibat dalam 3 dan sekarang 4 Pemilu," imbuhnya.

Pengurus PBNU itu memastikan bahwa isu pelanggaran HAM akan selalu muncul manakala Prabowo maju dalam Pilpres. 

Sebab hingga saat ini tak ada kepastian hukum atas kejahatan masa lalu yang dilakukannya.

"Mereka mengatakan bahwa ini isu 5 tahun tiap Pilpres? ya karena dia tiap Pilpres nyalon. Coba kau dia sadar diri, dia nggak nyalon ya kita juga nggak ngeributin," pungkasnya.

Diketahui, Kelompok aktivis reformasi dari Gerak 98, kembali menggelar diskusi dan bedah Buku Hitam Prabowo Subianto, Sejarah Kelam Reformasi 98. Bedah buku itu dilangsungkan di Saung Kang Ashly, Ciputat, Banten pada Senin (18/12/2023).

Penulis buku, Buya Azwar Furgudyama yang hadir sebagai pembicara kunci mengingatkan bahwa masa depan demokrasi kali ini berada dalam ancaman nyata.

Menurutnya, rekam jejak Prabowo Subianto sarat dengan sejarah kelam dan kini tampil kembali dalam kontestasi Pilpres 2024. 

Ia menambahkan, realitas demokrasi saat ini berpotensi besar kembali ke masa Suharto di masa lalu dengan dimensi yang baru.

"Persandingan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming, merupakan model ancaman sempurna yang berpotensi untuk memutar kembali haluan demokrasi yang telah susah payah kita bangun melalui gerakan Reformasi 98. Kita semua tahu bagaimana proses politik Gibran yang dengan terang benderang menerima manfaat dari putusan kontroversial MK. Terlebih rekam jejak Prabowo yang belum tuntas sepenuhnya dari sejarah masa lalunya," tegasnya.

Ia melanjutkan, bisa saja Presiden Jokowi saat ini dapat menitipkan agenda politiknya kepada Prabowo Subianto melalui putranya yaitu Gibran. 

Namun, Buya mengingatkan, potensi Prabowo untuk berkhianat itu sangat besar dan itu terlihat pula dari rekam jejaknya.

"Soeharto saat itu kekuasaannya sedang lumpuh. Jokowi nanti tidak lagi menjadi Presiden dan berkuasa seperti saat ini. Jadi potensi pengkhianatan akan terjadi. Apalagi Prabowo punya partai dengan suara besar, sedangkan Jokowi tidak," sambungnya.

Sementara itu, aktivis NU Savic Alieha yang turut hadir sebagai narasumber mendorong semua kelompok masyarakat sipil untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan kemanusiaan dalam konstruksi demokratis. 

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses demokratisasi agar tidak kembali ke masa otoriterianisme.

"Buku ini adalah bagian dari merawat ingatan publik untuk terus menyuarakan kebenaran dan keresahan para korban dan keluarga korban. Kita siap untuk terus kembali menjadi garda depan melawan dan menggagalkan orang yang tidak layak memimpin di negeri ini," ujarnya.

Narasumber lain, aktivis 98 Firman Tendry turut mengapresiasi kehadiran buku ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Buya Azwar merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh khalayak luas, terkhsusu generasi muda.

"Bagi saya buku ini penting untuk generasi muda karena segmen muda memang sudah tidak paham dan mengetahui apa yang terjadi di masa-masa akhir kejatuhan rezim Suharto. Melalui buku ini pula, Buya Azwar mengingatkan kepada kita semua untuk mendasari proses demokratisasi pada konstruksi etik dan keadaban publik," terangnya.

Sedangkan Direktur Lima, Ray Rangkuti yang turut diundang sebagai narasumber mengingatkan agar publik tidak terbuai dengan politik gimik Gemoy. 

Ia juga menegaskan bahwa citra itu sengaja dibuat untuk menutupi karakter asli Prabowo Subianto.

"Politik gemoy adalah politik pencitraan untuk menutupi karakter aslinya. Menurut saya itu memang sengaja dibuat entah oleh konsultannya atau siapa dan dapat dengan mudah di viralkan. Apa artinya? Ya menurut saya, itu menandai bahwa selain mereka tidak punya visi juga jauh dari unsur kelayakan memimpin bangsa sebesar Indonesia yang dibangun dari pondasi keadaban," tukasnya. [Democrazy/Oke]