IKN Terancam, Sejumlah Mega Proyek RI Ini Akhirnya 'Dibatalkan' Usai Ganti Presiden

DEMOCRAZY.ID - Kepastian masa depan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo digoyang habis-habisan dalam masa kampanye Pemilihan Presiden 2024. 

Padahal, proyek tersebut tengah berjalan saat ini dan aparatur negara ditargetkan pindah secara bertahap mulai tahun depan.

Indikasi dibatalkannya mega proyek ini sebenarnya muncul dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang berkali-kali melontarkan kritikan terkait proyek pemindahan ibu kota tersebut.

Jika terpilih kelak, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berjanji akan mengkaji ulang kelanjutan proyek ini. 

Dia mengatakan anggaran yang dimiliki negara sedikit dan lebih baik dipakai untuk kesejahteraan masyarakat.

"Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang," kata Anies Baswedan dalam sebuah acara diskusi di Bandung, Senin (18/12/2023).

Proyek-proyek nasional dengan skala besar seperti IKN memang selalu menjadi keputusan politik, selain pertimbangan ekonomi. Tidak jarang proyek yang digagas satu pemimpin tingkat nasional dibatalkan ketika rezim berganti.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, peristiwa dibatalkannya proyek yang digagas kepala negara pernah beberapa kali terjadi ketika tampuk kepemimpinan nasional berganti. Berikut ini merupakan daftar sejumlah proyek yang dibatalkan karena pergantian presiden.

- Proyek Ibu Kota Jonggol

Presiden Soeharto pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Dalam persiapan sebagai ibu kota, Jonggol hendak dijadikan kota terlebih dahulu.

Presiden Soeharto merilis sebuah Keputusan Presiden Nomor 1/1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri.

Keppres pengembangan kawasan Jonggol itu nantinya akan menjadikan wilayah perkotaan, yang di dalamnya ada ada kawasan permukiman, industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, pusat kota dan pemerintahan. Di sekitarnya akan pula kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk dan bendungan.

Jonggol dipilih karena dekat dengan kawasan Jabotabek yang sudah sangat berkembang pada masa Orde Baru. 

Daerah Jonggol bisa diakses dari Jakarta lewat jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Beberapa perumahan sudah muncul di sekitar Cibubur kala itu.

Dikutip dari buku Perjuangan Keadilan Agraria (2019:152), ribuan hektar tanah di sana tidak memakai izin lokasi berkat rekomendasi daripada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 1998. 

Hingga 1997, PT Bukit Jonggol Asri telah berhasil menempati areal seluas 12.818 hektar dengan rincian 8.918 hektar hutan, 2.100 hektar perkebunan, dan 1.800 hektar lahan rakyat di Bogor.

Ketika proyek itu mulai berjalan, pada akhir tahun 1997, krisis moneter yang berujung tumbangnya rezim Soeharto ikut mengakhiri rencana ini.

- Proyek Mobil Timor

Orde Baru juga pernah memiliki proyek mobil nasional yang dikenal dengan nama Timor. Dengan anggaran yang besar, proyek mobil ini dijalankan oleh PT Timor Putra Nasional yang dimiliki oleh Tommy Soeharto, anak Presiden Soeharto.

Proyek dimulai dengan keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1996 yang memerintahkan sejumlah Kementerian untuk segera mewujudkan industri mobil nasional. 

Proyek tersebut akhirnya batal karena krisis moneter 1997 yang berujung pada lengsernya Soeharto. Proyek tersebut tak dilanjutkan pada masa kepemimpinan presiden selanjutnya.

- Jembatan Selat Sunda

Sejarah proyek jembatan Selat Sunda bisa ditarik hingga tahun 1960 ketika seorang profesor bernama Sedyatmo mencetuskan konsep Tri Nusa Bimasakti, atau interkoneksi antar tiga pulau yakni Jawa-Sumatera-Bali. 

Namun, proyek ini baru mulai digarap cukup serius pada 1986 ketika Presiden Soeharto menugaskan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) untuk mengkaji Tri Nusa Bimasakti. 

Meski demikian hingga rezim Orde Baru tumbang, pelaksanaan pembangunan jembatan tak kunjung berjalan.

Di era Presiden Habibie wacana pembangunan jembatan ultra-panjang kembali bergulir dengan diadakannya kajian tentang proyek ini. 

Namun, rencana pembangunan yang baru mencapai tahap studi itu harus berhenti lantaran krisis ekonomi sebagaimana dikutip dari Detikcom

Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda kembali berlanjut pada 2004. Pemprov Banten dan Lampung bersama Artha Graha memprakarsai rencana pembangunan jembatan ini. 

Dari hasil studi diketahui bahwa dibutuhkan dana mencapai Rp 100 triliun untuk membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa itu.

Untuk membiayai proyek, Pemprov Lampung dan Banten akan menggandeng pihak swasta yang dikomandoi oleh Artha Graha. Proyek diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 100 triliun.

Presiden SBY mendukung rencana tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). 

Lewat Perpres itu, peletakan batu pertama akan dilakukan pada 2014. Namun, rencana itu tidak kunjung terjadi hingga SBY lengser pada 2014.

Rencana pembangunan jembatan ini kemudian tak pernah disinggung lagi oleh Presiden Joko Widodo. Andrinof Chaniago pada Oktober 2014 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan tidak ada rencana dari presiden untuk melanjutkan proyek ini.

"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur," tuturnya 31 Oktober 2014. 

Benar saja, hingga mendekati masa akhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi memang tidak pernah menyatakan untuk melanjutkan proyek itu.

Sumber: CNBC