Banyak Beban Ditinggalkan Rezim, Said Didu: Kita Tidak Boleh Diam!

DEMOCRAZY.ID - Ada banyak beban yang akan ditinggalkan rezim saat ini, saat masa jabatannya berakhir. 

Untuk itu, masyarakat harus solid dalam langkah menghadirkan perubahan dalam gelaran Pilpres 2024.

Begitu dikatakan Jurubicara Timnas Amin, Said Didu, saat membakar semangat warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Acara itu, dikemas dalam Forum Silaturahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, di Pondok Pesantren Darurrahman, Cimanggis, Sabtu (16/12).

Kata Said Didu, alasan perlunya perubahan rezim pemerintahan, di antaranya rezim yang sekarang telah membuat penderitaan rakyat, juga membebani utang 3-5 generasi yang akan datang.

"Kita tidak boleh diam," tegas Didu.

Sementara Deputi Timnas Pemenangan Amin, Hendry Harmen, mengajak warga Bogor untuk mendukung perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera

"Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia membutuhkan perubahan," ujar Hendry.

Dia menegaskan, akan ada banyak tantangan untuk menghadirkan perubahan. Terutama, dari kelompok yang berambisi mempertahankan kekuasaan.

"Kita harus berjuang menghadapi tantangan dari mereka-mereka yang ingin mempertahan kekuasaan," demikian Hendry.

Adapun tokoh-tokoh Timnas Amin yang hadir adalah Bachtiar Chamsyah (Penasihat Timnas), Hendry Harmen (Deputi Timnas), Said Didu (jubir Timnas),  Adhi Massardi (jubir Timnas), dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko (Tim Pandeglang 41).

Said Didu: Rezim Jokowi Nekat Ubah UU Demi Investor Bukan Demi Rakyat!

Rezim Joko Widodo dianggap nekat mengubah UU dan peraturan perundang-undangan lainnya hanya demi investor, bukan memikirkan kepentingan rakyat Indonesia.

Begitu yang disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, melalui video yang diunggah kanal YouTube MSD berjudul "Pemerintah Sudah Kehilangan Akal. Aturan2 IKN Diubah Demi Investor" pada Senin (5/12).

Said mengatakan, dirinya menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal oversubscribe, serta pernyataan Kepala Otorita IKN bahwa sudah ada 21 negara Eropa yang ingin berinvestasi di IKN.

"Nah problemnya adalah, investasi apa, negara kehilangan apa, negara dapat apa dari investasi tersebut? Kalau menyatakan bahwa tanah itu dijual, ya siapapun mau beli, tapi harga murah. Nah kita kan enggak pernah tahu apa yang dijual, harganya berapa," ujar Said, Selasa (6/12).

Said mengaku waswas dengan nekatnya pemerintah. Apalagi, awalnya pemerintah menawarkan bahwa HGB sesuai dengan UU, kemudian ditawarkan menjadi HGB HGU selama 160 tahun, belum laku juga. Pun saat ditetapkan bebas pajak 30 tahun, tax deduction 350 persen.

Yang dimaksud tax deduction, kata Said, adalah bahwa investor jika sudah melakukan investasi sesuai ketentuan dan bayar pajak, maka dibebaskan pajak 350 persen daripada yang harusnya dibayar.

Apalagi, Kepala Bappenas menyatakan setelah UU IKN muncul, bahwa demi keinginan investor, maka UU harus diubah agar menjadi hak milik.

"Coba bayangkan rezim ini sudah berkali-kali mengubah UU demi investor. Masih ingat dulu waktu diprotes tentang tenaga kerja asing ilegal, maka UU Ketenagakerjaan, Peraturan Kemenaker yang diubah. Masih ingat bahwa UU Cipta Kerja yang dibuat itu adalah dalam rangka memenuhi investor," jelas Said.

Said lantas kembali menyampaikan hipotesanya bahwa rezim Jokowi adalah rezim untuk menjual negara. 

Karena, dari berbagai langkah yang dilakukan adalah semua demi investor, bukan demi rakyat Indonesia.

"Semua kebijakan yang diambil pemerintah termasuk perubahan peraturan perundang-undangan, itu demi investor, bukan demi rakyat Indonesia. Mungkin juga itu lah kenapa Bapak Presiden rambutnya masih hitam. Beliau menyatakan yang mikirin rakyat tuh rambutnya putih. Karena mungkin bapak presiden hanya memikirkan investor dan relawan, sehingga rambutnya masih hitam," pungkas Said. [Democrazy/RMOL]