DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Putusan MK terkait dengan batas usia capres dan cawapres saat ini memang tengah disorot oleh orang-orang yang mengikuti isu politik.
Hal tersebut membuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK membuat putusan untuk Anwar Usman yang sudah memutuskan batas usia untuk capres dan cawapres.
Doktor Andi Wijadjanto selaku Mantan Gubernur Lemhanas dan pakar keamanan ketahanan pun menjelaskan ancaman yang mungkin terjadi di masa mendatang imbas putusan tersebut.
Meski demikian Andi Wijadjanto percaya bahwa skala ancaman yang muncul tidak akan seperti 97 - 98.
Hal tersebut diungkap dalam sebuah perbincangan kanal YouTube Abraham Samad, dimana Andi Wijadjanto menjelaskan terkait ancaman demokrasi tersebut.
"Ancamannya saya menyebutnya sebagai mendung demokrasi, ancamannya adalah memunculkan arus demokrasi yang mungkin skalanya tidak sampai seperti 97-98," ujarnya.
"Bisa saja diredam kalau semua yang bergerak untuk pemilu 2024 kemudian memutuskan ayo balik ke koridor," sambungnya.
Meskipun skalanya tak seperti 97 98, namun Andi Wijadjanto menjelaskan bahwa momentum tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba.
"Yang saya khawatirkan memang momentum-momentumnya ya, 97-98 itu kan tidak muncul tiba-tiba," jelasnya.
"97-98 sudah melihat bagaimana dari pemilu 92 ke pemilu 97 orang sudah mulai merasa pemerintahnya Pak Harto sudah sangat lama," sambungnya.
Tak hanya itu, dicontohkan Andi Wijadjanto pada tahun 97 orang-orang mengalami krisis ekonomi yang momentumnya mungkin bisa terjadi saat ini.
"Kemudian oligarki yang muncul di dalam pemerintahan orde baru semakin menguat, lalu antar 92 - 97 itu politik dinastinya betul-betul terlihat di permukaan ya terutama lewat bisnis keluarga cedana," ucapnya.
"Lalu akhirnya triggernya adalah ketika ada krisis ekonomi yang ditandai dengan mata uang rupiah yang ambrik," sambungnya.
Perubahan krisis ekonomi itu menurut Andi Wijadjanto berubah menjadi krisis politik yang berujung pada krisis HAM.
"Trigger itu tidak bisa diselesaikan, berlanjut menjadi krisis politik, berlanjut menjadi krisis HAM karena ada penculikan, ada penembakan mahasiswa, dan seterusnya akhirnya menjadi suatu krisis yang kompleks," ungkapnya.
"Kita setengah mati keluar dari masa-masa sulit itu lalu di 99 kita berkomitmen itu bahwa kita tidak ingin itu terjadi lagi, bagaimana caranya kemudian mencegah itu terjadi dengan membangun demokrasi," pungkasnya. [Democrazy/Kilat]
