Umbar Informasi Jeroan Parpol, Analis Politik: Skandal Politik Memalukan Akhir Masa Jabatan Jokowi!

DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini soal penggunaan informasi intelijen dalam politik memunculkan polemik.

Presiden Jokowi mengungkapkan ke publik memiliki akses ke informasi intelijen tentang jeroan parpol dan arah dukungan untuk Pilpres.

Pangi Syarwi Chaniago, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting merespons pernyataan Jokowi soal informasi intelijen.

Pangi menyebut pernyataan Jokowi soal informasi intelijen memunculkan pertanyaan serius tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi kepentingan politik pragmatis pribadi.

Bahkan kata Pangi, pernyataan tersebut mempunyai implikasi dan ancaman yang sangat serius terhadap kualitas, nilai-nilai dan roh demokrasi itu sendiri.

Sebab organ organ negara, data intelijen tidak tepat dipakai untuk memata-matai ketua umum parpol, memonitor jeroan dan keputusan partai politik, operasi partai politik.

"Tanda tanya besar saya adalah data intelijen ini dipakai untuk apa? Betulkah data intelijen untuk keamanan negara? 

Atau jangan sampai persepsi publik menangkap bahwa data intelijen dipakai untuk operasi partai politik, nakut-nakuti ketua umum parpol dalam rangka mempengaruhi intensitas dan arah koalisi? Seperti seolah-olah presiden terkesan jadi dealer partai politik," kata Pangi, Senin 18 September 2023.

Pangi menekankan pentingnya memahami bahwa penggunaan data intelijen dalam politik adalah isu yang sangat sensitif. 

Data intelijen sejatinya dipakai untuk politik negara bukan politik pemilu musiman 5 tahunan. 

Data intelijen seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu.

Maka menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik adalah tindakan tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilu.

"Yang lebih mengkhawatirkan, Presiden seharusnya netral dan tidak gunakan kekuasaan untuk memuluskan agenda pribadi," kata Pangi.

Survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting per tanggal 2 Agustus 2023 menunjukkan bahwa masyarakat mendukung netralitas Presiden (77,3%), presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus netral, melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

"Temuan menarik kita sebesar 59,0 persen tidak setuju dan sangat tidak setuju presiden Jokowi terlibat aktif dan mempengaruhi (cawe cawe) dalam proses pemilihan presiden 2024, maknanya menolak campur tangan presiden Jokowi, artinya menolak presiden yang partisan. Demokrasi membutuhkan transparansi, keadilan, dan integritas," katanya.

Termasuk ada data sebesar 51,4 persen keterlibatan presiden Jokowi cawe-cawe dalam pilpres 2024 dapat mempengaruhi hasil pemilu, itu artinya ada kemungkinan pemilu bukan lapangan datar dan becek.

Namun angka yang cukup terbilang besar memberikan pengaruh sebesar 36,4 persen endorsement Presiden Jokowi berpengaruh cukup kuat untuk menggiring pemilih kepada salah satu calon/kandidat presiden tertentu.

"Ancaman terhadap demokrasi sangat nyata saat pemimpin gunakan informasi intelijen untuk politik. Ini merusak kepercayaan publik (trust building) dan melemahkan fondasi demokrasi. Penyalahgunaan data intelijen bukan masalah sepele, ini adalah skandal politik yang sangat memalukan," kata Pangi. [Democrazy/Kilat]