DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah program lumbung pangan atau Food Estate gagal.
Menurutnya butuh waktu cukup lama untuk melihat hasil program dan menjadi penopang ketahanan pangan dalam negeri.
"Persoalan gagal itu tidak bisa judgement dalam waktu yang dekat," kata Moeldoko, saat ditemui di The Westin Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).
"Minimum dalam musim panen bisa 6-7 kali musim panen karena treatment awal asam masih tinggi kita treatment lagi," jelasnya.
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mencontohkan food estate yang ada di Kalimantan Selatan.
Menurutnya lahan pertanian di sana memerlukan penanganan khusus, mulai dari menyamakan kondisi tanah dari rawa disamakan dengan persawahan, hingga pengelolaan air yang baik.
"Tidak hanya dari sisi budi daya tapi memanage water agar in outnya bisa baik. Jadi belum bsa dikatakan gagal tapi perlu waktu untuk dibuktikan pada akhirnya akan hasilkan sesuatu," jelasnya.
Moeldoko juga mencontohkan proyek food estate Keerom, Papua yang dinilai sukses.
Proyek pertanian itu membudidayakan jagung di lahan sawit. Namun, sampai saat ini food estate di Papua belum ada rencana untuk perluas.
"Belum, sementara lahan yang disiapkan untuk jagung 10.000 hektar tapi kemarin land clearing siap untuk tanam itu 500 hektar dan akan berkembang secara bertahap menuju 2.500 hektar," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo juga pernah membantah food estate atau program pengembangan pangan disebut gagal.
Menurut datanya, produktivitas dari hasil penanaman di daerah fokus food estate terus meningkat.
Hal ini dikatakan oleh Syahrul dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2023. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Food estate kita itu adalah antisipasi berkait dengan ahli fungsi lahan. Jadi Kalimantan Tengah ada orang bilang tidak berhasil gak betul, bapak," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2023, yang disiarkan di TV Tani Indonesia, Rabu (25/1/2023).
Tak Mau Akui Program 'Food Estate' Gagasan Jokowi Gagal, Istana Salahkan Alam
DEMOCRAZY.ID - Proyek food estate yang digagas Presiden Jokowi, kelihatannya bakal bernasib suram. Kalau benar mangkrak atau gagal, faktor alam pasti yang disalahkan.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyebut tidak benar kalau food estate di Kalimantan Tengah, disebut terancam gagal. Kalau pun ada hambatan, tentu saja soal alam.
Kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Sabtu (24/12/2022), proyek food estate berada di Kalteng yang kondisi alamnya, tidak mudah.
Khususnya terkait masalah tata ruang air dan kondisi tanah. Di mana, Kalteng posisinya datar sehingga tidak mudah mengelola air.
“Karena sungai yang besar itu selalu membuat kondisi naik turun. Sudah kami perbaiki haranya, tanahnya, tahu-tahu datang lagi air menggenang lagi,” ucap Moeldoko di Jakarta, Kamis (22/12).
Mantan Panglima TNI ini, menjelaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah, terus memperbaiki tata air di kawasan food estate.
Karena masih diupayakan terus maka belum bisa dikatakan gagal, maupun berhasil.
Sebelumnya, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Muhammad Yadi Sofyan Noor menyebut program lumbung pangan di Kalteng perlu dilanjutkan untuk mencapai ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
Yadi mengatakan, program tersebut penting sebagai pengganti penyusutan dan konversi lahan pertanian di pulau Jawa.
Program lumbung pangan di Kalteng masih membutuhkan perbaikan dalam pelaksanaan, seperti tata ruang air dan kondisi tanah.
“Sebagian masih dirapikan, termasuk irigasi. PH tanah juga masih asam, perlu pengapuran. Namun, ada juga yang sudah bagus dan bisa ditanami dengan hasil baik,” ujar dia.
Selain itu, petani juga masih harus terus didorong untuk mengubah kebiasaan ritme tanam padi dari yang hanya satu kali setahun menjadi dua sampai tiga kali tiap tahunnya.
Greenpeace Sebut Proyek Food Estate Akan Gunduli Hutan 3 Juta Hektare
Greenpeace menyebut proyek lumbung pangan atau food estate Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berpotensi akan menggunduli 3 juta hektare hutan.
Greenpeace menyebut pemerintah telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas lewat proyek ini.
"Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan," dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Greenpeace Indonesia, Kamis (10/11).
Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia Syahrul Fitra mengatakan proyek ini mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia.
Ia mencontohkan food estate Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Pemerintah mengonversi area pertanian di daerah itu menjadi lahan menanam singkong.
"Sistem monokultur ini tak hanya gagal menghasilkan singkong yang dijanjikan, tetapi juga meminggirkan kearifan dan pengetahuan masyarakat lokal," ujar Syahrul.
Direktur Save Our Borneo Muhamad Habibi mengatakan food estate di Gunung Mas menghilangkan kearifan lokal.
Dia berkata masyarakat lokal ribuan tahun untuk memproduksi dan mengumpulkan makanan secara berkelanjutan.
Habibi mengatakan proyek food estate juga mengancam kelestarian satwa di sekitar hutan. Dia menyebut food estate Gunung Mas bisa berdampak pada keberadaan orangutan.
"Ini juga merupakan penyimpan keanekaragaman hayati yang tak tergantikan, termasuk habitat orangutan Kalimantan. Sekarang Kementerian Pertahanan telah menerobos masuk dengan tentara, dan membuka hutan untuk program Food Estate monokultur yang membawa bencana," ujarnya.
Belum ada tanggapan dari Kemenhan tentang pernyataan Greenpeace tentang potensi penggundulan hutan.
Namun, sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menggalakkan program food estate dengan alasan ketahanan pangan nasional. Kebijakan itu masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional.
Penguatan Pertahanan
Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estate pada 2021--2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subinto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.
"Ada sinyalemen bahwa presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo pada Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau lahan food estate bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Presiden Jokowi yang juga menanam jagung bersama Mentan tersebut berharap teknologi pertanian modern di Kabupaten Belu dapat mempercepat peningkatan perekonomian.
Food estate, kata Jokowi, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat pelosok perbatasan lintas negara serta mendukung ketahanan pangan nasional.
"Hari ini kita berada di Belu, NTT kita membuka lahan seluas 53 hektare untuk ditanam jagung dan airnya menggunakan springkel yang berasal bendungan Rotiklot yang baru saja diresmikan. Dari sini kita memperluasnya (food estate,- red) hingga 500 hektare. Kalau itu berhasil, produksinya bagus kita melompat ke daerah yang lain yang punya lahan pertanian datar seperti ini seluas 15 ribu hektare," ungkap Jokowi di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Kamis (24/3).
Jokowi menuturkan pembukaan food estate merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dengan menggunakan teknologi modern.
Menurutnya, diperlukan keberanian mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT. [Democrazy/detik]
