.png)
DEMOCRAZY.ID - Gerakan Indonesia Bersih (GIB) mendorong agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan ke pengadilan.
Mengapa Jokowi harus diadili?
"Ya sebetulnya sederhana saja jawabannya. Yang membuat persoalan bangsa, kerusakan bangsa menjadi seperti ini kan Jokowi," kata Adhie M Massardi, pendiri sekaligus koordinator GIB, dikutip dari Youtube RMOLTV, Minggu 6 Juli 2025.
Di antaranya, sebut Adhie, terkait kemiskinan di Indonesia.
Selama Jokowi memimpin 10 tahun jumlah rakyat miskin bertambah menjadi 194,4 juta jiwa, atau sekitar 68,2% dari total populasi.
"Jadi kita ini bangsa negara dengan penduduk rakyat miskin terbesar di dunia. Ini kan jejak dia nih. Dia yang menyebabkan ini," ucap dia.
Alih-alih mensejahterakan rakyat, tambah Adhie, korupsi di zaman Jokowi kian merajalela.
Ia pun mengutip rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia.
Dia menyebut dampak paling serius perbuatan Jokowi selama berkuasa membuat dunia internasional tidak percaya terhadap Indonesia.
"Karena bayangkan coba, orang paling korup di muka bumi (ada) di Indonesia, di negeri ini, tapi bisa touring motor-motoran, open house. Ini kan, dunia jijik lihat bangsa kita ini," tegas Adhie.
Tak hanya itu, Adhie juga menyinggung ijazah Jokowi yang diduga palsu dan menjadi tema yang banyak disorot usai Jokowi lengser ke prabon.
Menurutnya, kasus ini memuat perguruan tinggi di Indonesia dinobatkan menjadi perguruan tinggi nomor dua paling tidak jujur.
"Secara keseluruhan kan terjadi ketidakjujuran. Sehingga, sebagai bangsa ini kan harkat dan martabatnya hancur-hancuran akibat dua periode pemerintahan Joko Widodo," tutur Adhie.
Dampak dari kerusakan yang dibuat Jokowi, menurut Adhe, dirasakan betul oleh pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun Prabowo sudah lawatan ke banyak negara namun bantuan tetap tidak kunjung muncul.
"Karena kalau mereka membantu rakyat nanti jangan-jangan dikorup lagi, kalian korupsi lagi, tidak sampai kepada rakyat. Jadi ketidakpercayaan hukum terhadap negara hukum di kita ini menyebabkan kita juga akan menderita," pungkas Adhie.
'Emang Bisa Adili Jokowi?'
.jpg)
Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Ada-ada aja mau adili Jokowi. Sebagai gerakan moral, boleh dan sah-sah saja. Bahkan harus! Oke.
Secara moral, kita semua punya tanggung jawab untuk mendorong agar hukum itu tegak di negeri ini.
Tegak di atas kepala semua warga negara, tanpa terkecuali. Tapi, itu teorinya. Soal realisasinya? Nanti dulu.
Mau adili Jokowi lewat institusi apa? KPK? Anda tahu keadaan KPK pasca revisi UU KPK?
Terutama setelah pimpinan KPK dipilih oleh pansel yang dibentuk Jokowi jelang Wong Solo ini lengser?
Apa hubungan antara pansel calon pimpinan KPK dengan tuntutan “Adili Jokowi”? Ah, pertanyaan “bego”.
Lalu, kalau tidak libatkan KPK, mau adili Jokowi lewat jalur mana? Kejaksaan atau polri? Jaksa Agung dan Kapolri ini dipilih saat Jokowi masih berkuasa. Kenapa gak diresuffle? Ya, tanyain presiden dong. Kok tanya saya.
Ingat kasus Gibran, putra sulung Jokowi yang diadukan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK? Apakah sampai sekarang ada responnya? Gak ada ! Harapan rakyat: semoga laporan itu “dibaca”. Dibaca itu artinya ya sekedar “dibaca”.
Gak usahlah sampai ke Gibran. Anak presiden dua periode: 2014-2024. Full 10 tahun berkuasa. Kasus PIK-2 saja, siapa yang dijadikan tersangka?
Kepala desa? Ya, hanya sampai kepala desa. Pertanyaannya: emang kepala desa bisa kerja sendirian?
Kasusnya jelas: yaitu pemagaran laut, terbitnya SHM dan HGB ilegal. Pagar laut dibongkar. Sebagian SHM dan HGB dibatalkan.
Jelas bukti-bukti kasusnya. Lalu, kepala desa jadi tersangka dengan minimal dua alat bukti yang amat sangat meyakinkan.
Emang kepala desa kerja sendiri? Tidak ! Ada pihak yang menyuruh kepala desa. Uang dari orang yang menyuruh inilah kepala desa bisa beli beberapa mobil mewah.
Hidupnya mendadak berubah. Apakah orang di belakang kepala desa itu akan ikut jadi tersangka? Ya gak bakal.
Begitulah hukum di Indonesia. Sudah diturunkan dari generasi ke generasi, ya seperti itu. Suka tidak suka, selalu para pion yang dikorbankan. Sementara Oligarki? Aman !
Dalam keadaan seperti ini, dimana logika anda menuntut “Adili Jokowi”? Anda berharap tuntutan “Adili Jokowi” akan mendapat respon dari institusi hukum?
Cukup Kaesang, putra bungsu Jokowi yang merespon. Kaesang tampil di depan publik dengan mengenakan kaos bertulisankan: “Adili Jokowi”.
Foto kaos itu viral. Kalau foto itu benar adanya dan bukan hasil editan, ini tantangan luar biasa dan sangat dahsyat. Trus, anda bisa berbuat apa?
Anda jangan salah paham dengan kalimat-kalimat di dalam tulisan ini. Jangan menafsirkan bahwa tulisan ini adalah bentuk ketidaksetujuan untuk “Adili Jokowi”.
Tidak ! Sama sekali tidak ! Semua rakyat Indonesia “pasti setuju” hukum itu harus ditegakkan. Sekali lagi: “harus ditegakkan”. Tapi ditegakkan kepada siapa?
Dalam setiap kasus yang menimpa seorang penguasa, selalu ada tembok yang terlalu kokoh. Gak mudah dirobohkan. Apalagi hanya dengan demo seratus orang, atau kritik di medsos.
Kok pesimis? Tidak. Ini semata mengungkapkan hasil survei di lapangan. Basisnya data historis. Data historis adalah data yang obyektif. Bukan data harapan?
Lalu, bagaimana caranya tuntutan “Adili Jokowi” bisa direalisasikan?
“Kok Tanya Saya”.
***
0Komentar