POLITIK

Akhirnya Terungkap! Hal Ini Diduga Kuat Jadi Alasan Ade Armando Dapat 'Jatah' Komisaris PLN Nusantara Power

Democrazy Media
Juli 04, 2025
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Akhirnya Terungkap! Hal Ini Diduga Kuat Jadi Alasan Ade Armando Dapat 'Jatah' Komisaris PLN Nusantara Power



DEMOCRAZY.ID - Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando terpilih menjadi salah satu komisaris di PT. PLN Nusantara Power.


Sebelum resmi membenarkan kabar tersebut, nama Ade Armando memang sudah muncul dalam desas-desus di X.


Hal ini berkaitan dengan postingan @/murtadhaOne1 yang mengunggah dokumen keterangan jajaran komisaris di PLN Nusantara Power.


Salah satu jajaran komisaris di PLN Nusantara Power adalah Ade Armando. 


Setelah dirinya, ada nama lain yakni Suharyono, M. Pradana Indra Putra, Adam Muhammad dan Muhammad Syafi'i yang juga menjabat sebagai komisaris.


Sementara Edi Srimulyanti sebagai Komisaris Utama dan merangkap Independen.


"Selamat om Ade Armando Akhirnya jadi komisaris juga Komisaris PT. PLN Nusantara Power," kata si admin dalam unggahannya, Kamis, 3 Juli 2025.


Terpilihnya Ade Armando sebagai komisaris di PT PLN Nusantara Power menuai banyak komentar dari warganet. 


Salah satunya hadir dari Denny Siregar, penggiat media sosial dan produser film.


"Saya nggak tahu apa kompetensi bang Ade sehingga dia dipilih jadi Komisaris di anak usaha PLN. Mungkin kasihan karena dulu sering kesetrum," kata produser film Sayap-sayap Patah ini.


Berlanjut ke warganet, di mana hadir komentar cibiran. 


Tudingan bagi-bagi jabatan, hingga keberhasilannya menjadi fans setia Gibran, menghiasai kolom komentar.


"Nggak sia-sia perjuangan dia walaupun sampe bonyok. Akhirnya kebagian kursi komisaris juga, gileeee mantappp kali Pak Prabowo , Erick Thohir," kata @ghc*****.


"Tak sia-sia, beliau telah mendaulat Mas Wapres sebagai Wapres terbaik sepanjang sejarah," sahut @K7_******.


"Hasil dari konsisten memperjuangkan wapres terbaik sepanjang sejarah," kata yang lain.


👇👇



Ucapan tersebut memang tak sepenuhnya salah. Sebab di beberapa kesempatan, Ade Armando terang-terangan memuji Gibran Rakabuming.


Dalam sebuah talk show di salah satu media, Ade Armando mengatakan, "eh naiknya Gibran itu, diangkat jadi wapres, jangan dilihat dia sebagai anak Jokowi. Performance dia, menurut saya mungkin the best Wakil Presiden sepanjang sejarah ini."


Lainnya, Ade Armando juga menyatakan ketidaksukaan saat sang idola, Gibran Rakabuming Raka dianggap menjadi bahan ledekan kaos UMKM yang dipromosikan Melanie Subono.


Saat itu, keduanya hadir di acara ILC. Melanie Subono memberikan kaos hasil UMKM ke Ade Armando.


Namun kader PSI itu menolak menggunakannya karena kaos tersebut bergambar wajah seseorang mirip Gibran Rakabuming yang sedang mencari 19 juta lapangan kerja.


"Oh ini namanya ngeledek. Saya nggak mau pakai ini karena dia sedang menyindir mas Gibran. Saya fansnya Gibran," kata Ade Armando.


👇👇



Di saat suara sumbang itu muncul, mari kita gali latar belakang Ade Armando yang dipercaya menduduki kursi jabatan Komisaris di PT PLN Nusantara Power.


Ade Armando merupakan anak dari mantan diplomat KBRI di Maroko dan Filipina.


Mengikuti jejak sang ayah, Ade Armando masuk FISIP UI untuk jadi diplomat. Namun kemudian, ia pindah ke Ilmu Komunikasi.


Lulus sebagai sarjana, Ade Armando melanjutkan S2 di UI dan meraih gelar doktor.


Bicara soal pekerjaan, Ade Armando pernah menjadi wartawan dan naik ke redaktur di Republika.


Ade Armando juga pernah menjadi peneliti dan Manajer Riset Media Tylor Nelson Sofres.


Terakhir, Ade Armando bergabung ke PSI untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan DKI Jakarta II.


Tanggapan Peneliti


Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penunjukan komisaris atau direksi di badan usaha milik negara seharusnya menjunjung tinggi kapabilitas dan kapasitas individu.


"BUMN merupakan badan usaha milik rakyat, bukan milik rezim. Sudah seharusnya penunjukan direksi maupun komisaris harus melalui seleksi kualitas individu untuk menjaga kualitas BUMN-nya sendiri," kata Huda dikutip pada Jumat, 4 juli 2025.


Dia menegaskan penunjukan jabatan di BUMN harus mengedepankan kualitas dan latar belakang individu, akan berdampak terhadap pengelolaan badan usaha. 


Potensi yang timbul pengelolaan akan sangat tidak profesional dan jauh dari kata good corporate governance (GCG).


Senada dengan Huda, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Bagus Pradana juga menilai penunjukan komisiaris atau direksi BUMN seharusnya berdasarkan kebutuhan. 


Karenanya, kandidat yang maju adalah sosok-sosok yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan.


"Apabila pengangkatan lebih didasarkan pada pertimbangan politik atau terindikasi adanya balas budi politik, besar kemungkinan bahwa orang yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk posisi tersebut. Kondisi ini juga dapat mengganggu kinerja BUMN," katanya.


Sumber: Suara

Penulis blog