DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kamera menyala tanpa banyak basa-basi. Di balik mikrofon, suara Dokter Tifa terdengar dingin tapi penuh tekanan, menyusup ke setiap ruang digital publik: “Kami punya temuan baru. Dokumen hilang. Ada indikasi sistemik.”
Diapit dua pengacara—Abdullah Alkatiri dan Ismar Syafruddin—Dokter Tifa menyingkap babak lanjutan dari kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
Konperensi pers Dokter Tifa cs yang digelar pada Ahad, 22 Juni 2025 dan disiarkan langsung lewat kanal YouTube Refly Harun ini sontak menambah panas kontroversi yang sejak 2019 tak pernah benar-benar mati.
Dokumen hilang, arsip diamankan, dan pasar terbakar
Salah satu temuan yang mencuat datang dari Dr. Rismon Sianipar, peneliti independen yang melakukan investigasi langsung ke Solo, Boyolali, dan Yogyakarta.
Ia menyoroti edisi 18 Juli 1980 dari harian Kedaulatan Rakyat yang seharusnya memuat daftar calon mahasiswa, namun kini menghilang.
“Kami ke Perpustakaan Daerah Yogyakarta bersama Sentana TV. Tapi dokumen itu tidak ada. Petugas bilang sudah diamankan oleh Bareskrim pada April 2025,” ungkap Dokter Tifa.
Temuan lain muncul dari catatan peristiwa kebakaran Pasar Pojok Pramuka pada Desember 2024, yang disebut-sebut sebagai tempat produksi ijazah palsu sejak 2012.
Keterangan ini dikuatkan oleh Bambang Beator Suryadi, politisi yang juga tokoh penggerak investigasi.
“Pasar itu sejak lama dikenal sebagai pusat dokumen palsu. Ini memperkuat validitas data kami,” tegas Dr. Tifa.
Kebebasan informasi vs kriminalisasi: Siapa sebenarnya melanggar?
Abdullah Alkatiri dari tim kuasa hukum menyoroti pentingnya membedakan dokumen pribadi dan dokumen publik.
Dalam konteks pencalonan pejabat negara, menurutnya, ijazah menjadi dokumen publik yang wajib dibuka.
“Dasar hukumnya jelas: Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, UU KIP No. 14 Tahun 2008, dan putusan MK. Tapi ketika kami minta transparansi, malah dituduh menyebar hoaks.”
Ia mengkritik keras langkah Bareskrim yang disebut melakukan forensik ijazah tanpa prosedur hukum lengkap, termasuk tidak adanya berita acara penyitaan dan saksi ahli dari pihak luar.
Ismar Syafruddin menambahkan kritik terhadap karakter kepemimpinan Joko Widodo yang dinilainya tidak konsisten.
“Dulu bilang alumni SMK, lalu bukan. Anak tidak mau berpolitik, tapi kini jadi kepala daerah. Janji tak pindahkan ibu kota, sekarang ada IKN.”
Seruan aksi: 4.000 kampus dan BEM diajak bergerak
Gerakan ini, kata Dr. Tifa, bukan sekadar protes. Ini bentuk perlawanan terhadap kebohongan sistemik.
“Kami mengajak 4.000 universitas, BEM, dan mahasiswa ikut menegakkan kebenaran. Jangan biarkan negara compang-camping karena kebohongan yang kita diamkan.”
Ia juga mendesak Kapolri Listyo Sigit untuk menggelar perkara ulang, membuka pintu bagi timnya membawa bukti dan saksi ahli, termasuk dari Paris Senifar dan Risurio. Di akhir konferensi, Ismar menutup dengan pernyataan tajam:
“Kami bukan orang yang sakit hati. Kami waras. Kami hanya tidak terima negara ini dibohongi."
👇👇
Sumber: MSN
