DEMOCRAZY.ID - Pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar kembali membuat pernyataan kontroversial terkait keaslian skripsi mantan Presiden Jokowi.
Tak tanggung-tanggung, Rismon mengancam akan membawa pemilik Percetakan Perdana ke ranah hukum.
Dikatakan Rismon, percetakan tersebut harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan dalam kasus yang ia sebut sebagai “laporan skripsi palsu” yang kini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Perdata Jakarta.
"Pemilik percetakan perdana, siap-siap anda akan dipanggil ke pengadilan atas laporan skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata Jakarta,” kata Rismon di X @SianiparRismon (1/6/2025).
Ia menambahkan bahwa pihak percetakan wajib membuktikan dan merekonstruksi bentuk lembar pengesahan skripsi Jokowi.
Bukan tanpa alasan, Rismon melihat ada hal yang menurutnya mencurigakan karena diduga menggunakan teknologi percetakan modern yang belum tersedia pada 1985.
“Anda harus membuktikan dan merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Jokowi yang menggunakan teknologi sangat modern di tahun 1985!," tegasnya.
Unggahan Rismon juga menyertakan dua foto, satu adalah lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM, dan satu lagi berisi halaman ucapan terima kasih kepada beberapa pihak, termasuk dosen pembimbing.
👇👇
PEMILIK PERCETAKAN PERDANA, siap-siap Anda akan dipanggil ke pengadilan atas LAPORAN SKRIPSI PALSU ke BARESKRIM dan PENGADILAN PERDATA JAKARTA. Anda harus membuktikan dan merekonstruksi LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI JOKOWI yang menggunakan TEKNOLOGI SANGAT MODERN di tahun 1985! pic.twitter.com/zcfRNQhSSB
— Rismon Hasiholan Sianipar (@SianiparRismon) June 1, 2025
Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menyatakan akan menjalin koordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan yang diajukan oleh mantan Presiden RI Jokowi mengenai tudingan ijazah palsu.
Koordinasi ini dilakukan setelah Dittipidum memutuskan untuk menghentikan penyelidikan atas aduan dugaan ijazah Jokowi cacat hukum, yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), karena tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.
“Terkait adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.
Ia juga menyampaikan bahwa laporan yang dilayangkan Jokowi di Polda Metro Jaya masih berada dalam tahap penyelidikan, dan menegaskan bahwa Bareskrim tidak akan melakukan intervensi dalam penanganan perkara tersebut.
“Tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses ini ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa,” katanya.
Rismon Sianipar: Jokowi Ikuti Program Sarjana Muda di UGM, Lalu Darimana Ia Dapat Gelar Insinyur?
Eks Dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar mengkritik surat permohonan registrasi semester II Tahun Akademik 1981/1982 milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Ada beberapa status yang dilingkari salah satunya keterangan bahwa Jokowi memiliki status dalam program Sarjana Muda.
Melalui akun X milik pribadinya @SianiparRismon, ia melontarkan 2 butir pertanyaaan yakni tentang gelar yang disandang oleh Jokowi.
"Jokowi Mengikuti Program Sarjana Muda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu, darimana ia mendapatkan gelar Ir?" tanya tanya Rismon dilansir X Kamis, (29/5/2025).
Butir kedua dari pertanyaan Rismon, adalah tentang hubungan antara program studi dan gelar Jokowi.
"Apakah program Sarjana Muda di UGM bergelar Ir Kehutanan?" tanyanya lagi.
Unggahan tersebut sontak saja dikomentari warganet yang aktif di media sosial X, yang juga mempertanyakan kebingungan yang senada.
"Pertanyaannya bang, saya anak teknik, tapi saya belum pernah dengar ada Tekhnologi Kayu. Jurusan itu apa benar ada? 😆," tanya warganet.
"Kok bisa ya bukti pembayaran semester II tahun 1981 disimpan dan dipamerkan, tapi ijazah gak boleh diperlihatkan ? Lah iya itu keterangannya Sarjana Muda, kok bisa punya gelar Ir," komentar warganet
"Satu persatu bukti terkumpul yg kian melemahkan posisi Jokowi. Di mana Pihak UGM yang selalu diam dg berbagai fakta dan pertanyaan seputar kuliah Jokowi di UGM & ijazah yang telah menimbulkan polemik berkepanjangan Kenapa UGM diam?," ujar warganet.
👇👇
JOKOWI Mengikuti Program Sarjana Muda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu, darimana ia mendapatkan gelar Ir?
— Rismon Hasiholan Sianipar (@SianiparRismon) May 29, 2025
Apakah program Sarjana Muda di UGM bergelar Ir KEHUTANAN? pic.twitter.com/jIPvAV8GK5
Adapun Infomasi terbaru dari isu ijazah palsu itu, yakni Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Bareskrim Polri untuk meminta dilakukannya gelar perkara khusus dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Permintaan gelar perkara khusus itu disampaikan Wakil Ketua TPUA Rizal Fadhillah, pada Senin (26/5/2025).
Rizal Fadhillah menyebut permintaan itu dilakukan lantaran pihaknya keberatan dengan penghentian penyelidikan yang dinilai dilakukan secara sepihak.
"Ada 26 butir yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa kita keberatan atas berhentinya penyelidikan oleh pihak Bareskrim," ujarnya Rizal
Menurutnya proses gelar perkara yang dilakukan Bareskrim Polri sebelumnya hingga berujung dihentikannya kasus ijazah Jokowi cacat hukum karena tidak mengundang pihak pelapor maupun terlapor.
Selain itu, kata dia, terdapat beberapa saksi ahli yang sudah dicantumkan oleh pelapor dalam laporan tapi tak dimintai keterangan. Salah satu saksi ahli yang dimaksud adalah Rismon Sianipar.
"Kita punya ahli Doktor Rismon dan itu masuk dalam bukti kita yang diajukan oleh kita tapi tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangan," ujarnya.
Oleh sebab itu, Rizal mendesak agar Bareskrim Polri dapat melakukan gelar perkara khusus lantaran kasus ijazah palsu Jokowi telah menyita perhatian publik.
"Kami mendorong gelar perkara khusus," ucap Rizal.
Sumber: Fajar