DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerhati sosial dan ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Nurmadi H. Sumarta, menyatakan keraguan publik terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merupakan sesuatu yang masuk akal dan berakar pada akumulasi ketidakpercayaan terhadap narasi dan kebijakan Jokowi selama dua periode menjabat.
“Persoalan ijazah ini bukan hanya soal dokumen, tetapi simbol dari krisis kepercayaan publik. Banyak orang merasa janji dan kenyataan dari Jokowi kerap bertolak belakang, seperti pepatah: sein kiri tapi belok ke kanan,” ujar Nurmadi Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, polemik seputar legalitas ijazah Jokowi bukan hanya soal benar atau salah secara administratif, tetapi juga soal kejujuran kepemimpinan yang menjadi catatan sejarah penting bangsa.
Ia menyoroti bahwa keputusan Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum yang menyetop penyelidikan atas dasar tidak cukup bukti tidak serta merta bisa dianggap sebagai titik akhir dari perkara ini.
“Banyak kasus besar di negeri ini yang berhenti bukan karena jelas, tetapi karena tidak ada keberanian menuntaskan. Dalam kasus ijazah Jokowi, sikap tertutup justru memelihara kecurigaan. Kalau memang asli, kenapa tidak transparan saja sejak awal?” tambahnya.
Nurmadi juga menyentil narasi pembelaan dari sejumlah pendukung Jokowi yang menyebut polemik ijazah tidak relevan karena masa jabatan sang mantan presiden telah usai.
“Logika seperti itu mengabaikan pentingnya rekam jejak moral pemimpin. Jokowi itu simbol negara selama 10 tahun. Bila ada yang tidak tuntas, rakyat berhak tahu. Ini bukan soal menjatuhkan, tapi soal warisan integritas,” tegasnya.
Ia mengibaratkan inkonsistensi Jokowi dalam banyak hal sebagai “king of lip service”, yang membuat kepercayaan masyarakat terus menggerus, bukan hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap lembaga negara yang semestinya objektif menindaklanjuti laporan publik.
“Kalau masyarakat terus dibiarkan bertanya-tanya, dan negara diam saja, maka jangan salahkan publik bila memilih tidak percaya. Rasa percaya itu bukan diwariskan, tapi dibangun dengan transparansi dan kejujuran,” pungkas Nurmadi.
Paiman Raharjo Akui Pernah Punya Kios di Pasar Pramuka, Tapi...
Nama Prof. Dr. Paiman Raharjo kembali mencuat ke publik karena disebut-sebut dalam pusaran isu ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali memanas.
Pernyataan terbaru datang dari politikus senior PDIP, Beathor Suryadi.
Dalam sebuah pernyataan terbuka, Beathor mengklaim telah menemukan titik terang soal dugaan penerbitan ijazah Jokowi yang selama ini dipertanyakan sejumlah pihak.
Menurut Beathor, hasil penelusuran timnya—yang melibatkan kader PDIP DKI Jakarta—mengarah pada satu nama yang dinilainya sentral yakni Paiman Raharjo.
Ia menyebut, selain dikenal sebagai tokoh pendidikan dan mantan Wakil Menteri Desa di era Jokowi, Paiman juga tercatat pernah membuka usaha jasa pengetikan dan fotokopi di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur.
“Pak Paiman dikenal dekat dengan Jokowi, bahkan pernah memimpin relawan Sedulur Jokowi. Dugaan kami, dulu pernah ada pertemuan penting antara mereka di Pasar Pramuka terkait penyusunan dokumen,” ujar Beathor.
Ia mengklaim, dugaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian investigasi timnya, dan menjadi dasar untuk mendesak aparat agar menghentikan proses hukum terhadap para aktivis yang dituduh menyebarkan informasi palsu tentang ijazah Jokowi.
“Jika lokasi dan aktornya sudah teridentifikasi, penyelidikan terhadap aktivis justru seharusnya dihentikan,” tegasnya.
Paiman Klarifikasi
Terpisah, Paiman membenarkan bahwa dirinya memang pernah membuka usaha jasa pengetikan dan fotokopi di Pasar Pramuka sekitar akhir 1990-an hingga awal 2000-an.
Namun ia membantah keras keterlibatannya dalam dugaan pemalsuan dokumen akademik presiden.
“Saya dulu hanya orang kecil yang berjuang untuk kuliah. Usaha itu saya jalankan dari 1997 sampai 2002. Setelah itu saya jual semua, lalu fokus mengajar dan merintis usaha baru,” ujarnya.
Ia mengaku tak memiliki percetakan, tidak kenal dengan siapa pun yang disebut dalam tuduhan, dan tak pernah tahu-menahu soal praktik ilegal seperti pemalsuan ijazah.
“Saya hanya punya kios kecil, bukan percetakan. Dan saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam urusan ijazah siapa pun, termasuk Jokowi.”
Paiman mengaku pasrah atas segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Ia meminta semua pihak untuk menyerahkan persoalan ini pada proses hukum yang berjalan.
“Saya hanya berharap masyarakat tak mudah terpancing. Kita tunggu saja proses hukum yang sah dan adil,” pungkasnya.
Sumber: PikiranRakyat
