DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Aktivis Politisi Muda, Melki Sedek Huang ikut menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan salah satu dari 8 poin tuntutan Purnawirawan TNI-POLRI.
Melalui Podcast Abraham Samad di kanal YouTube, Melki Sedek menyebut, bahwa label Gibran sebagai anak haram konstitusi tidak akan pernah lepas.
"Gerakan mahasiswa tahun 2023, merasa bahwa sampai hari ini Gibran Rakabuming Raka tidak bersih secara konstitusional," jelas Melki Sedek dikutip Rabu, (18/6/2025).
Menurutnya, putusan mahkamah konsitusi (MK) saat itu penuh dengan rekayasa, diwek-cak oleh kekuatan istana dan dipenuhi dengan pelanggaran kode etik.
Bahkan, bagi Melki pencapresan Gibran merupakan bukti nyata dari sebuah cacat konstitusi dan cacat etik.
Sehingga, ia menyebut bahwa orang yang memulai dengan melanggar konstitusi untuk mendapatkan kekuasaan sudah pasti akan memanfaatkan kekuasaan untuk melangar konstitusi habis-habisan.
Dengan itu, Melki menyatakan bahwa isu pemakzulan bukanlah sesuatu yang tergolong berlebihan secara Gibran telah melakukan pelanggaran lebih dari isu yang beredar.
Meski menjadi perbincangan hangat dan perhatian publik, namun Melky menyebut bahwa belum ada respon atau sikap resmi dari PDI-P.
"Sampai hari ini, belum ada sikap resmi bang dari PDI Perjuangan," terangnya.
Di lain sisi, ia juga menyebut bahwa partai yang menaunginya PDI-P merupakan partai dengat taat atas aturan yang diberlakukan konstitusi, dan selalu mengagunkan kebenaran konstitusional.
Sebagai informasi, Melki Sedek Disebut sebagai Legend Universitas Indonesia karena partisipasnya saat di kampus sehingga terpilih menjadi Ketua BEM UI tahun 2023.
Saat ini, Melki Sedek telah bergabung di dalam satu partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
[VIDEO]
Ahli Hukum Tata Negara Beberkan '3 Hal' Yang Bisa Jadi Pintu Masuk Pemakzulan Gibran
.jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar beberkan 3 hal yang mungkin bisa menjadi pintu masuk impeachment atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu diungkapkan oleh Zainal Arifin Mochtar dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema "Forum Purnawirawan TNI Desak MPR Copot Wapres Gibran", Senin (28/4/2025).
“Saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa, misalnya silakan pilih, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah, ya silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu,” ucap Uceng, sapaan Zainal Arifin Mochtar.
Kedua, lanjut Uceng, adalah terkait dugaan perbuatan tercela Gibran meskipun itu dilakukan sebelum menjabat sebagai wakil presiden.
Salah satunya, kata dia, adalah soal dugaan kepemilikan akun fufufafa yang kontennya berisi penghinaan terhadap Prabowo Subianto dan keluarga.
“Perbuatan tercela, nah silakan tuh, apakah konteks fufufafanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya silakan itu yang dielaborasi,” kata Uceng.
“Termasuk kalau pelanggaran pidananya, misalnya, saya nggak tahu, tapi dulu Mas Ubaidilah pernah melaporkan ke KPK misalnya, kalau itu memang terbukti secara pidana maka seharusnya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum ujungnya akan diselesaikan oleh MPR,” ucapnya.
Uceng menegaskan, dalam upaya pemakzulan terhadap Gibran jangan sampai ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan.
“Pelanggaran konstitusi yang dulu dilakukan, tidak berarti bahwa kita melakukan pelanggaran yang sama atau merusak konstitusi karena itu tidak akan membanggakan dalam sebuah proses konstitusional,” ujarnya.
Dalam dialog yang sama, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Agung mengatakan, dalam 6 bulan kepemimpinan Gibran sebagai wapres tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukannya.
“Tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan Mas Gibran dan karena selama 6 bulan ini tidak ada pelanggaran inkonstitusional menurut kacamata saya sebagai analis politik,” ucap Agung.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, usulan para purnawirawan TNI agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari posisi Wakil Presiden (Wapres) RI justru memicu kontraksi politik baru bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Sebab, pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi yang tidak mudah akibat tantangan global.
“Saya kira usulan itu, kita harus lihat secara aturan konstitusi dan seterusnya, secara politik menurut saya tidak menguntungkan untuk hari ini,” ucap Doli.
Sumber: Fajar
