Democrazy Media
DEMOCRAZY.ID - Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, enggan berkomentar terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Ia justru bercerita Gus Dur sempat didatangi pejabat terkait masalah ijazah.
Saat itu, kata Yenny, pejabat tersebut mengeluh kepada Gus Dur karena ijazahnya dianggap palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.
"Gus Dur dulu pernah kedatangan seorang pejabat, dia mengeluhkan soal ijazahnya yang dianggap palsu ketika mendaftar sebagai bupati," kata Yenny di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (1/5/2025).
Yenny menyebut pejabat tersebut tidak terima jika ijazahnya dianggap palsu.
Yenny sambil tertawa menceritakan itu.
"Dia (pejabat) marah karena dia membela diri 'ini tidak palsu, kata yang jual ini asli kok' gitu," pungkasnya sambil berlalu pergi meninggalkan awak media tanpa menjelaskan maksud cerita tersebut.
Respons Yenny Wahid soal Desakan Pencopotan Gibran-Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Yenny Wahid menanggapi perihal desakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya dan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diungkapkan ditemui di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (1/5/2025). Berikut rangkumannya.
Desakan Pencopotan Gibran Jadi Cambuk Perbaiki Diri
Yenny Wahid turut merespons tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak agar Gibran dicopot dari jabatannya.
Menurut Yenny, desakan yang disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI itu sebagai hal yang wajar.
"Saya rasa pemerintah di manapun seluruh dunia, wajar saja kalau kemudian menerima kritik. Itu bagian dari paket menjadi seorang pemimpin adalah menerima kritik," kata Yenny.
Yenny mengatakan pemimpin yang baik harus bisa menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
Dia lantas menyarankan Gibran untuk menerima kritik tersebut secara lapang dada.
"Saya boleh berikan saran untuk Mas Gibran terima saja dengan lapang dada. Jadikan cambuk perbaiki diri," imbuh Yenny.
Yenny mendorong pemerintah untuk menampung kegelisahan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI tersebut.
Di sisi lain, putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menjelaskan pencopotan seorang pejabat tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dia menegaskan demokrasi menjamin setiap warga negara menyampaikan aspirasi.
Meski begitu, dia berujar, proses politik tetap harus melalui DPR sebagai wakil rakyat.
"Tetapi ini dilihat ada masalah, ada hal-hal yang harus disikapi secara politik, semua harus dikembalikan mekanisme demokrasi itu juga," pungkasnya.
Sumber: Detik
