Kuasa Hukum: Jokowi Tak Umbar Ijazah Karena Lindungi Rakyat, Bukan Karena Tak Punya!

DEMOCRAZY.ID - Kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana Pangaribuan, angkat suara soal alasan mantan Presiden RI itu tak menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka ke publik.

Menurutnya, keputusan Jokowi untuk hanya memperlihatkannya kepada wartawan bukan bentuk penghindaran, melainkan bentuk kepedulian terhadap ketertiban sosial.

“Bapak (Jokowi) memperlihatkan ke wartawan, karena memang tidak ada kewajiban memperlihatkan kepada semua orang. 

Tapi itu bukan karena sembunyi, justru karena ingin melindungi rakyat dari kegaduhan yang tak perlu,” kata Firmanto dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa 22 April 2025.

Menurut Firmanto, di tengah maraknya tuduhan palsu yang menyeret nama kepala daerah hingga menteri, Jokowi memilih bersikap tenang.

“Ini bukan soal ijazah lagi, tapi soal logika hukum. Yang nuduh malah enggak bisa buktiin, yang dituduh malah dipaksa klarifikasi. Itu anomali,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa langkah Jokowi bukan hanya defensif, tetapi edukatif. 

“Sikap beliau ini bisa jadi contoh. Jangan semua ditanggapi dengan emosi. Ada waktunya rakyat melihat mana yang tenang dan mana yang gaduh,” lanjutnya.

Sementara itu, di sisi lain polemik soal keaslian ijazah Jokowi terus menuai perhatian. 

Salah satunya datang dari Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, yang sebelumnya sempat mendatangi kediaman Jokowi di Solo bersama rombongan.

“Kami datang silaturahmi dan ingin konfirmasi langsung soal ijazah. Tapi ternyata ada massa lain yang sudah di sana lebih dulu, akhirnya hanya sebagian dari kami yang bisa masuk,” ujar Rizal.

Rizal mengklaim, niat awal rombongan TPUA—yang datang menggunakan satu bus berisi 50 orang—adalah untuk melihat langsung dokumen yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. 

Namun, karena situasi yang tidak kondusif, hanya perwakilan yang akhirnya diizinkan masuk.

Sementara itu, Firmanto menegaskan bahwa seluruh tuduhan ijazah palsu telah terbantahkan, termasuk lewat klarifikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Bapak bilang, saya punya hak hukum, dan akan saya gunakan. Ini bukan soal kehormatan pribadi saja, tapi agar fitnah serupa tidak terus diproduksi dan didaur ulang,” pungkas Firmanto.

***

Pihak Jokowi Resmi Laporkan 4 Orang soal Dugaan Ijazah Palsu yang Dituding Sebarkan Narasi Provokasi

Sebanyak empat orang resmi dilaporkan ke polisi imbas tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Patriot Nusantara bersama sejumlah relawan Jokowi resmi melaporkan dugaan penghasutan ke Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut, bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat sudah dilampirkan.

"Akibat penghasutan itu, terjadi kegaduhan, misalnya ada orang yang menggeruduk UGM, ke Solo, bahkan ke sekitar rumah Pak Jokowi," ungkap Rusdiansyah.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya juga membawa sejumlah saksi.

"Kami juga bawa beberapa saksi-saksi yang bisa menunjukkan bahwa di masyarakat itu sebetulnya ada pergerakan-pergerakan yang kalau tidak segera diantisipasi itu bisa terjadi signifikan besar pergerakannya," ujar Andi.

"Respons atas pelaku-pelaku yang menuduh ijazah Pak Jokowi sebagai ijazah yang palsu, sehingga kami harus cepat. Mestinya ini tanpa dilapor karena ini adalah delik biasa itu, mestinya bisa langsung diproses hukum," katanya.

Berikut adalah empat sosok yang dilaporkan tersebut.

1. Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo
2. Ahli digital forensik Rismon Sianipar
3. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah
4. Dokter Tifauzia Tyassuma

Sumber: Sawitku