DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Presiden dan Jaksa Agung dinilai tak berani menyentuh dalang kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero).
Hal itu dinilai Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto melalui cuitannya di akun X pribadinya, Kamis (6/3/2025).
Awalnya, Henri Subiakto menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebuah subsistem yang di bawahi langsung oleh sistem dalam hal ini Pemerintahan.
Lantas dia menyindir terkait sistem jika dikelola tidak baik dan tranparan oleh para koruptor, maka hal itu juga berpengaruh ke BUMN sebagai subsistem.
“BUMN itu subsistem dari sistem yang lebih besar yaitu pemerintahan dan negara. Kalau sistem pemerintahnya dikelola tidak transparan oleh elit-elit yang korup, maka BUMN sebagai subsistem juga akan memiliki karakter yang sama dengan sifat korupnya sistem besar yang menaunginya,” tuturnya.
Lanjut, menurutnya upaya pembersihan para koruptor jika ingin dilakukan di BUMN harus dilakukan dari pemerintahan dulu.
Henri menyebutkan beberapa alasan mengapa jalan inilah yang harus diambil jika ingin melakukan pembersihan.
“Membersihkan BUMN dari para pelaku korupsi, maka harus juga dimulai dengan membersihkan pemerintahan dari para pelaku korupsi. Kenapa demikian? Karena yang mengendalikan BUMN itu orang Pemerintah. Level menteri ke atas."
"Dirut dan Komut BUMN itu hanya pelaksana. Hanya kepanjangan tangan pemerintah. Ibarat seni, mereka adalah wayang yang dimainkan. Sedangkan dalangnya adalah Menteri dan atasannya,” timpalnya.
Nah, teruntuk kasus Korupsi di Pertamina, ia menyebut Presiden dan Jaksa Agung masih kurang berani untuk menyentuh dalangnya.
“Terkait korupsi besar di Pertamina nampaknya Presiden dan Jaksa Agung ngeper, tak berani menyentuh dalang dan penentunya. Karena bisa merembet kemana mana,” jelasnya.
“Berbagai alasan sudah dilontarkan. Rakyat harus sabar menerima kenyataan, bahwa negeri ini penegakkan hukumnya memang tidak baik baik saja. Hanya yang kecil-kecil dan pinggiran yang jadi sasaran yang dikenakan. Sedangkan biangnya yang di atas cenderung gelap,” imbuhnya.
BUMN itu subsistem dari sistem yang lebih besar yaitu pemerintahan dan negara. Kalau sistem pemerintahnya dikelola tidak transparan oleh elit elit yg korup, maka BUMN sebagai sub sistem juga akan memiliki karakter yg sama dengan sifat korupnya sistem besar yang menaunginya.… pic.twitter.com/3wR8ynbkZH
— Henri Subiakto (@henrysubiakto) March 5, 2025
Diberitakan, bahwa Kejagung mengaku tidak menemukan dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir serta, sang kakak, Giribaldi 'Boy' Thohir di kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik seperti informasi yang beredar di media sosial.
"Enggak ada informasi fakta soal itu," kata Harli, Rabu (5/3/2025).
Ia lantas mempertanyakan dasar informasi yang menuding keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut.
Pasalnya, kata dia, hal itu tidak berbasis pada fakta-fakta penyidikan.
"Dari mana sebenarnya informasi-informasi seperti itu," tuturnya.
Kejagung juga membantah kabar adanya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Riza Chalid yang bocor di media sosial.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut isu adanya catatan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang bocor tidak benar dan menyesatkan.
"Itu tidak benar, bocor apanya, dan gesekan apa," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (4/3).
Hal tersebut disampaikan Harli merespon video viral di media sosial TikTok yang menyebut adanya dokumen catatan penyidik hasil penggeledahan yang bocor.
Dalam video singkat tersebut dinarasikan bahwa dari catatan yang didapati penyidik terdapat keterlibatan sejumlah tokoh di kasus korupsi minyak Pertamina.
Sumber: MonitorIndonesia
