DEMOCRAZY.ID - Baru-baru ini, muncul isu mengenai tabung gas elpiji 3 kilogram yang diduga sengaja diperbesar untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus pagar laut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Jokowi, terus dikaitkan dengan kasus ini.
Terlebih, Jokowi masuk dalam daftar lima pejabat terkorup dunia versi OCCRP.
Menurut pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan, kebijakan yang dikeluarkan Bahlil terkait tabung gas elpiji 3 kilogram patut dicurigai.
Ia menduga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Jokowi dari sorotan negatif yang semakin tajam.
“Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya,” ujar Anthony pada Selasa (4/2/2025).
Anthony juga berpendapat bahwa para Menteri yang diangkat oleh Jokowi tidak hanya menjadi penghalang dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga banyak menghabiskan energi untuk kebijakan yang tidak produktif.
Oleh karena itu, ia menyarankan Prabowo untuk segera memberhentikan seluruh menteri yang berasal dari Jokowi.
“Oleh karena itu, Prabowo sebaiknya memberhentikan semua menteri Jokowi,” tegasnya.
Budiawan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kebijakan Bahlil mengenai gas elpiji 3 kilogram tampaknya dirancang untuk mendiskreditkan Prabowo demi kepentingan Gibran, anak dari Jokowi.
“Kemungkinan besar Jokowi yang mengatur,” katanya.
Ia menyarankan agar untuk memastikan roda pemerintahan Prabowo berjalan sesuai dengan visi dan misinya, orang-orang yang masih loyal kepada Jokowi harus segera disingkirkan.
"Bahlil, dan orang-orang Jokowi lainnya seharusnya tidak boleh lagi dipakai oleh Prabowo," tukasnya.
Anthony juga menjelaskan bahwa para Menteri yang masih memiliki loyalitas tinggi terhadap Jokowi mendapat posisi tersebut berkat permintaan Jokowi kepada Prabowo.
Menurutnya, mereka hanya bekerja untuk kepentingan Gibran, dan hal ini berpotensi untuk mendiskreditkan Prabowo.
“Mereka menjadi menteri atas jasa Jokowi yang minta ke Prabowo,” terangnya.
Namun, Anthony mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam membatalkan kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat. Respon tersebut, menurutnya, sangat positif.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kilogram.
Presiden juga menekankan pentingnya penertiban pengecer yang beralih menjadi agen sub pangkalan secara parsial, serta pengelolaan administrasi yang lebih tepat.
“Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM untuk memfasilitasi pengecer dalam menjalankan kembali usaha mereka,” ujar Dasco melalui akun X @bang_dasco (4/2/2025).
Dasco juga menambahkan bahwa tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan harga gas elpiji yang dijual kepada masyarakat tidak terlalu mahal, serta menjaga kestabilan pasokan gas di pasar.
“Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses transisi pengecer menjadi agen sub pangkalan dapat berjalan lancar tanpa memberatkan pihak terkait,” pungkasnya.
Sumber: Fajar