LPG 3 Kg Membakar Pagar Laut: 'Rakyat Jadi Korban Pengalihan Isu?'

LPG 3 Kg Membakar Pagar Laut: 'Rakyat Jadi Korban Pengalihan Isu?'

Belakangan ini, isu kebijakan LPG 3 kg mendominasi percakapan publik, menggeser perhatian dari isu pagar laut yang sempat menjadi sorotan.

Rakyat pun dibuat resah dengan kelangkaan dan kenaikan harga tabung gas 3 kilogram, yang seharusnya menjadi solusi energi terjangkau bagi masyarakat kecil. 

Namun, di balik hiruk-pikuk ini, ada pertanyaan kritis yang perlu diajukan: mengapa isu pagar laut, yang menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional, tiba-tiba tenggelam?

Antara Kelangkaan dan Ketidakpastian

LPG 3 kg sejatinya adalah program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. 

Namun, belakangan ini, banyak daerah melaporkan kelangkaan tabung gas ini. 

Harga di pasaran pun melambung tinggi, bahkan ada yang menjualnya hingga dua kali lipat dari harga resmi. 

Bagi ibu-ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan warung makan, ini adalah pukulan telak. 

Mereka yang sudah terbiasa menggunakan LPG 3 kg terpaksa beralih ke alternatif lain, seperti kayu bakar atau minyak tanah, yang justru lebih mahal dan tidak ramah lingkungan.

Pemerintah menyatakan, kelangkaan ini disebabkan oleh gangguan distribusi dan tingginya permintaan. Namun, banyak yang curiga ada permainan di balik layar. 

Apakah ini murni masalah teknis, atau ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan transparansi dan akuntabilitas.

Isu Strategis yang Terlupakan

Sementara publik sibuk dengan kelangkaan LPG 3 kg, isu pagar laut yang sempat menyita perhatian nasional seolah tenggelam. 

Padahal, pagar laut adalah maslah strategis yang berkaitan dengan perlindungan wilayah perairan Indonesia dari ancaman keamanan. 

Masalah pagar laut juga bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang kedaulatan negara di tengah maraknya aktivitas ilegal seperti penguasaan lahan atau tanah serta lainnya. 

Mengapa isu sepenting ini tiba-tiba hilang dari radar? Apakah karena kebijakan LPG 3 kg lebih "seksi" secara politis, atau ada upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu strategis yang lebih kompleks? Ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan.

Pengalihan Isu?

Dalam dunia politik, pengalihan isu bukanlah hal baru. Ketika sebuah isu strategis mulai memanas, seringkali muncul isu lain yang lebih "mendesak" untuk mengalihkan perhatian publik. 

Apakah yang terjadi dengan LPG 3 kg dan pagar laut adalah contoh dari fenomena ini? Bisa jadi. Namun, yang jelas, rakyatlah yang selalu menjadi korban.

Ketika LPG 3 kg langka, rakyat kecil yang merasakan dampaknya. Ketika pagar laut tidak lagi menjadi prioritas, nelayan dan masyarakat pesisir yang akan menanggung risikonya. 

Di tengah situasi ini, pemerintah perlu menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan kedua masalah ini secara serius, tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.

Jangan Abaikan Keduanya

Kebijakan LPG 3 kg dan masalah pagar laut adalah dua hal yang sama pentingnya. 

Yang satu menyangkut hajat hidup orang banyak, yang lain menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. 

Pemerintah tidak boleh memilih untuk fokus pada satu isu sambil mengabaikan yang lain. Keduanya perlu ditangani dengan serius, transparan, dan berkeadilan.

Rakyat butuh solusi, bukan pengalihan isu. Mereka butuh kepastian, bukan ketidakpastian. 

Dan yang terpenting, mereka butuh pemimpin yang mampu mengatasi masalah dengan bijaksana, tanpa mengorbankan kepentingan nasional yang lebih besar. 

Semoga isu LPG 3 kg dan pagar laut tidak hanya menjadi bahan perdebatan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. ***

👇👇

Ketika majikannya, si biang kerok bernama Jokowi tidak nyaman dengan kasus yg sedang ramai, maka begundal dan anjing2 penjaganya bikin gaduh dan coba alihkan isu.

Sertifikat tanah membentang di laut Tangerang hingga Makassar https://t.co/B4VQyWSyVx pic.twitter.com/j7DcFI6TrN

— # (@uyoktweet) February 4, 2025

TAGS2