CATATAN POLITIK

'Bahlil Yang Bahlul Sedang Tes Ombak'

DEMOCRAZY.ID
Februari 05, 2025
0 Komentar
Beranda
CATATAN
POLITIK
'Bahlil Yang Bahlul Sedang Tes Ombak'


'Bahlil Yang Bahlul Sedang Tes Ombak'


Oleh: Memet Hakim

Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI


Bisnis.com, 1.2.2025, menulis bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa penjualan LPG 3 kg lewat pengecer atau warung bakal dilarang mulai 1 Februari 2025. Pembelian gas melon itu harus langsung ke pangkalan resmi. 


Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah. 


“Ini kita kan lagi menata. Ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025)


Hal yang sama dilaporkan oleh Tempo.Co,3.2.2025, bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengumumkan kebijakan baru terkait distribusi LPG 3 kg. Mulai 1 Februari 2025, gas bersubsidi ini tidak akan lagi tersedia di pasaran secara eceran. 


Masyarakat yang ingin mendapatkan LPG 3 kg harus membelinya langsung di pangkalan resmi yang telah terdaftar di Pertamina. 


Sedang ANTARA, 3 Februari 2025 menyampaikan bertujuan untuk mengendalikan harga jual di masyarakat, agar tidak ada yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). 


“Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya,” ucap Bahlil.


Akan tetapi JawaPos.com, 2.2.2025 menyampaikan bahwa di lapangan, masih banyak pengecer yang belum mengetahui aturan ini dan tetap berjualan seperti biasa. 


Beberapa dari mereka mengaku tidak mendapat sosialisasi yang jelas dari pihak berwenang dan kini khawatir akan kehilangan sumber pendapatan.


Berita viral tentang antrian emak2 untuk mendapatkan Gas LPG 3 kg telah menelan korban, akibat tidak ada persiapan yang matang. Begitu diumumkan, begitu diberlakukan, pemerintah tidak siap mengantisipasinya. 


Dibungkus dengan tujuan ingin menertibkan harga, faktanya malah menjadi kacau balau, keresahan yang timbul, jeritan ibu terutama digolongan bawah terlihat menderita. 


Gas LPg 3 kg, telah terlanjur digunakan oleh Masyarakat luas, sekarang tiba2 tata niaganya diganti, tentu saja rakyat juga yang menjadi korban. 


Apalagi yang membeli ke pangkalan katanya harus membawa KTP segala, persis pola pikir komunis.


Melihat waktu dan cara mengumumkan perubahan Tata Niaga LPG 3 kg ini, secara politik dapat dibaca dalam 2 arti sbb :


1. Adanya keinginan membantu rakyat, menurunkan harga LPG ditingkat eceran, tentu ini harus dilakukan secara teliti dan harus mempunyai persiapan yang matang. 


Faktanya Kementerian ESDM tidak memiliki perencanaan yang matang, pedagang eceran tidak disiapkan menjadi pedagang pangkalan, pedagang pangkalan tidak disiapkan untuk mengontrol harga ditingkat eceran. Jadi tujuan untuk berbuat baik ini dapat diabaikan.


2. Kita ketahui bahwa Bahlil Ladahlia yang gelar Doktornya dicabut lagi ini adalah loyalis Joko Widodo, kalau dibaca dari arah ini, Bahlil ini berupaya menenggekamkan isu Tangkap dan Adili Jokowi, terutama yang terkait dengan kasus PSN & PIK 2. 


Memang betul akhirnya sementara ini berita tentang kekacauan distribusi LPG ini dapat mengurani berita penuntutan Jokowi.


3. Ada kesan bahwa Bahlil sedang mengetes keberanian Presiden Prabowo, apakah berani mencopot Bahlil sebagai Menteri. 


Hal yang sama dilakukan oleh Menteri KKP, Menkop dan Kapolri. Bahlil sendiri telah membuat gaduh pada kasus Rempang. 


Jakarta, IDN Times, 18.9.2023, Kepala BKPM saat itu, Bahlil Lahadalia menegaskan, rencana investasi di Pulau Rempang Batam harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Anehnya jelas rakyat dirugikan, oleh karena itu rakyat setempat menolak proyek ini. 


Apa mungkin yang dimaksud rakyat oleh Bahlil ini adalah rakyat Cina ? jika benar demikian, pantas saja segala cara termasuk penindasan dilakukan.


4. Bisa juga dibaca sebagai cara menjegal Prabowo secara halus, untuk memberikan kesan Prabowo gagal menjadi Presiden


Akibat dari perbuatan Bahlil ini, maka Presiden Prabowolah yang dianggap menyusahkan rakyat, karena presiden yang bertanggung jawab atas seluruh perbuatan para Menterinya. 


Prabowo sendiri sekarang sedang ada dipersimpangan jalan, terlihat ada keraguan untuk keluar dari pengaruh Jokowi dan Gibran. ***

Penulis blog