DEMOCRAZY.ID - Fitnah dan tuduhan mengenai pagar laut di sekitar Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) semakin menyeruak.
Konsultan Hukum PIK 2, Muannas Alaidid angkat bicara. Ia bahkan mengeluarkan peringatan tegas kepada publik.
"Hati-hati, tetap waspada fitnah dan hoaks said gaduh dan buzzernya sebut pemilik pagar laut diarahkan terus ke PIK 2," tulis Muannas dalam akun Twitter pribadinya seperti dikutip, Kamis, 16 Januari 2025.
Tak hanya itu, lelaki kelahiran 3 Desember 1980 tersebut juga mengatakan bahwa sejumlah media terlibat dalam framing berita yang salah, semata-mata untuk mengejar keuntungan iklan.
"Parahnya hoaks disebarkan sejumlah media ikut-ikutan mem-framing membuat berita hoaks demi mengejar keuntungan iklan (adsense) semata. Banyak pihak cari panggung dan media kejar untung," kata Muannas.
Situasi ini, kata Muannas, semakin diperkeruh oleh pernyataan yang saling bertentangan dari berbagai pejabat.
👇👇
HATI-HATI, Tetap waspada fitnah & hoaks said gaduh dan buzzernya sebut pemilik pagar laut diarahkan terus ke PIK2 parahnya hoaks disebarkan sejumlah media ikut2an memframing membuat berita hoaks demi mengejar keuntungan iklan (adsense) semata. situasi makin diperburuk oleh… pic.twitter.com/CefeMRu9Rg
— Muannas Alaidid, sh, mh, ctl (@muannas_alaidid) January 16, 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten sebelumnya menyatakan bahwa pagar tersebut, saat panjangnya masih 7 km, merupakan bagian dari pemanfaatan laut oleh nelayan.
Namun, ketika panjangnya mencapai 30 km, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, "Negara tak boleh kalah," seolah mencari perhatian.
Muannas menyoroti adanya upaya sistematis untuk membangun opini publik negatif terhadap PIK 2.
"Pagar tersebut jelas-jelas diakui sebagai milik nelayan dan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mencegah abrasi dan budidaya kerang," tegasnya.
PIK 2 juga telah membantah dengan tegas bahwa pagar tersebut bukan milik mereka dan tidak berada di area PIK 2.
Dengan berbagai pihak yang terlibat dan informasi yang simpang siur, Muannas mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
"Jangan sampai kita terjebak dalam pusaran berita yang tidak benar atau menyesatkan," tandasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan ingin memberi peran lebih besar kepada swasta dalam urusan infrastruktur.
Presiden Prabowo juga menepis bahwa dirinya bakal menghentikan proyek-proyek infrastruktur dalam pemerintahannya.
"Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar, saya tidak menghentikan, saya mengubah," katanya.
"Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara sekalian," imbuhnya.
Hal tersebut Presiden Prabowo sampaikan saat menghadiri acara pelantikan Anindya Bakrie jadi Ketua Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Calrton, Jakarta, Kamis (16/1).
Sumber: VIVA