POLITIK

Tak Bermanfaat Buat Negara, Lapor Mas Wapres Lebih Baik Dihentikan: Sekadar Pencitraan!

DEMOCRAZY.ID
Januari 31, 2025
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Tak Bermanfaat Buat Negara, Lapor Mas Wapres Lebih Baik Dihentikan: Sekadar Pencitraan!



DEMOCRAZY.ID - Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, blak-blakan menyebut, program 'Lapor Mas Wapres' tidak bermanfaat bagi negara.


Hal ini diungkapkan Ferdinand setelah program yang sempat digaungkan Gibran Rakabuming Raka ini terkesan hilang di pusaran publik.


"Yang saya dengar memang program ini masih ada. Tetapi tidak efektif dan tidak menjadi solusi," ujar Ferdinand, Jumat (31/1/2025).


Dikatakan Ferdinand, apa yang ia lihat pada program itu hanya sekadar pencitraan belaka. Sama seperti apa yang dilakukan Jokowi sebelumnya.


"Saya dapat informasi di istana Wapres itu memang tim yang menangani ini masih ada tapi pergerakannya begitu-begitu saja," tukasnya.


Merespons kabar dari istana Wapres, Ferdinand menantang Gibran untuk menghentikan program tersebut.


"Daripada hanya pencitraan belaka. Bagi saya, seorang Wapres kalau meluncurkan program mestinya bergerak dan menghasilkan sesuatu," Ferdinand menuturkan.


Selain tidak menghasilkan apa-apa, Ferdinand juga melihat bahwa program tersebut hanya menguras energi orang banyak.


"Masalah-masalah yang disampaikan ke sana itu kan yang kita dengar semuanya masalah remeh temeh tapi membuat sibuk banyak orang. Itu ternyata tidak bermanfaat untuk negara," tandasnya.


Terpisah, Pegiat media sosial, Stefan Antonio, juga menyindir program "Lapor Mas" yang digagas oleh Wapres Gibran Rakabuming.


Stefan mempertanyakan kelanjutan program tersebut dan mengkritisi janji yang pernah disampaikan terkait penyelesaian laporan.


"Ada yang tau kelanjutan ini Program?," ujar Stefan di X @StetanAntonio_ (31/1/2025).


Ia mempertanyakan mengenai laporan yang sudah masuk ke anak sulung Presiden ke-7 Indonesia ini.


"Udah brapa ratus laporan yang dikelarin Gibran Rakabuming?," imbuhnya.


Ia juga melontarkan sindiran pedas terkait transparansi program tersebut, dengan menggoda tentang keberadaan tempat laporan yang disebutnya kini mungkin sudah tutup


"Waktu dibuka ini laporan, janjinya dua minggu beres laporannya," cetusnya.


"Apa jangan-jangan malah dah tutup tuh tempat ngelapornya di Istana Boneka, eh Istana Wapres," kuncinya.



Sebelumnya, Analis Politik, Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa langkah Lapor Mas Wapres yang dilakukan tanpa melibatkan kementerian dan koordinasi dengan Presiden bisa menimbulkan masalah besar bagi pemerintahan.


Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.


Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.


"Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem," ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).


Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.


"Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029," cetusnya.


Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.


"Kementerian (harus) dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan Presidennya," Ujang menuturkan.


Ujang menambahkan, koordinasi dengan Presiden sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara lembaga-lembaga pemerintahan.


"Presiden harus tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain," tambahnya.


Kata Ujang, jika Wapres melakukan langkah-langkah tanpa memberi tahu Presiden, hal itu bisa menyebabkan frekuensi yang berbeda dalam kebijakan pemerintahan.


"Jadi kalau Wapresnya kerja apa, presiden harus tahu. Kalau kepentingan yang kompak, sama, oke. Tapi kalau frekuensi berbeda ini yang jadi persoalan," tandasnya.


Ujang juga memberi contoh kasus di tingkat daerah, di mana hubungan yang kurang harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa mengganggu jalannya pemerintahan.


"Sama di Kepala Daerah juga gitu kan, kalau Kepala Daerah dan Wakilnya kompak itu ko problem. Pasti akan jalan," kuncinya.


Sumber: Fajar

Penulis blog