DEMOCRAZY.ID - Tersiar rumor yang menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara langsung via aplikasi zoom sebelum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa KPK Senin (13/1/2025) lalu.
Kabarnya, pembicaraan lewat zoom yang diprakarsai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ini antara lain membahas status hukum Hasto.
Menanggapi rumor ini, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan hubungan baik yang terjalin antara Megawati dan Prabowo tidak dimanfaatkan untuk meloloskan Hasto dari hukuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mewanti-wanti seluruh pihak yang menyimpulkan ada 'bisnis' di antara Megawati dan Prabowo untuk membebaskan Hasto dari kasus tersebut.
“Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk barter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, dikutip Jumat (16/1/2025).
Said menggarisbawahi, Megawati merupakan sosok yang tegas dalam menegakkan hukum.
Namun, Presiden RI ke-5 ini dinilai akan tetap berpedoman menjunjung tinggi hukum meskipun anak buah kepercayaannya tengah tersandung masalah.
“Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum,” tuturnya.
Sekali lagi Said membantah Megawati bernegosiasi dengan Prabowo untuk meloloskan Hasto.
Ia menyatakan isu tersebut bertentangan dengan sikap Megawati yang selalu berpedoman kepada konstitusi.
“Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” jelas Said.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diketahui bicara langsung via aplikasi zoom sebelum Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto diperiksa KPK Senin (13/1/2025) lalu.
Pembicaraan lewat zoom yang diprakarsai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ini antara lain membahas status hukum Hasto.
"Itulah yang membuat Hasto "pede" (Percaya Diri) saat diperiksa KPK. Dia tak jadi ditahan," ungkap sumber.
Memang Hasto yang diperiksa penyidik KPK selama 3,5 jam sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan itu akhirnya tetap melenggang bebas.
Dasco juga menyangkal kabar soal tidak ditahannya Hasto oleh KPK karena Megawati bicara dengan Presiden Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra.
"Kalau ada pertanyaan (terkait), tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada (Prabowo ditelepon Megawati)," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025) lalu.
Meski begitu, Dasco tak menampik kalau banyak pihak yang menanyakan kepada dirinya terkait kabar tersebut.
Menurutnya, proses hukum yang saat ini dilakukan KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
"Kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK. Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini, tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana (KPK)," ujar Dasco.
Sementara Ketua DPP PDIP Puan Maharani hingga berita ini belum mendapat berkomentar, baik sambungan telepon ataupun pesan singkat tidak direspons.
Sumber: Inilah