DEMOCRAZY.ID - Polemik pemagaran laut epanjang 30,16 kilometer itu masih belum mendapatkan penanganan gas ari pemerintahan Prabowo Subianto terkait siapa dalang di balik proyek besar yang tersebar di beberapa wilayah di Tangerang.
Melihat fenomena ini mantan Sekretariat Kementerian Badan usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005-2010, Muhammad Said Didu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas terkait masalah pagar laut di beberapa wilayah.
Said Didu menilai keberadaan pagar laut yang dibangun di beberapa wilayah, berpotensi mengganggu kedaulatan negara serta bisnis yang besar.
Said menjelaskan, jika satu hektare lahan dari laut yang diambil di Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Banten.
Maka, dapat dijual kembali per hektare mencapai angka Rp 600 miliar.
Artinya jika satu hektare diambil, maka dia bisa menjual per hektare Rp 600 miliar.
Anda bisa bayangkan kalau dia rencana mengambil laut 1.500 hektare, dan kalau dikalikan hasilnya mencapai sekitar 900 triliun.
Dari nilai rupiah yang telah dihitung, Said Didu mengatakan, bahwa pemagaran laut yang terjadi saat ini dinilai dapat menjadi suatu ladang bisnis untuk mencapai keuntungan yang sangat besar.
Terakhir, Said Didu menilai persoalan pagar laut ini adalah bentuk perampokan negara atas pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sebelumnya, Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Periode 2005-2010, Said Didu, ikut turun langsung.
Dia bahkan membagikan video yang memperlihatkan TNI AL sudah menyiagakan Tank Amfibi.
Said Didu mengatakan proes pembongkaran yang dilakukan oleh TNI ini merupakansimbol hadirnya negara.
Ratusan personel TNI Angkatan Laut, personel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama dengan ratusan nelayan dan warga membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).
👇👇
Oligarki penyiksa rakyat dan perampok negara serta pejabat jongos oligarki - kalian biadab dan dzalim. pic.twitter.com/6Pfy6iB7iS
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) January 22, 2025
Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama Yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan pernyataan pedas terkait polemik yang tengah memanas di kawasan PIK 2.
Said Didu menyinggung sosok yang ia sebut selalu membela oligarki namun mengaku sebagai tokoh agama.
"Ada yang selalu ngotot bela oligarki dan ngaku tokoh agama," ujar Said Didu di X @msaid_didu (23/1/2025).
Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, ia kemudian menambahkan informasi mengejutkan yang diterimanya.
"Info yang saya terima ternyata yang bersangkutan koordinator outsourcing preman yang ditempatkan di kampung-kampung," Said Didu menuturkan.
Said Didu bilang, para preman yang dikoordinasikan tersebut menerima gaji sebesar UMR setiap bulannya.
"Gaji preman per bulan sebesar UMR," tandasnya.
Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu di tengah polemik sengketa kawasan tersebut.
👇👇
Ada yg selalu ngotot bela oligarki dan ngaku tokoh agama.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) January 23, 2025
Info yg saya terima ternyata ybs "koordinator" outsourcing preman yg ditempatkan di kampung-kampung.
Gaji preman per bulan sebesar UMR.
Cuci Tangan Para Menteri Era Jokowi soal HGB Pagar Laut Tangerang
Heboh isu pagar laut Tangerang yang dekat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 yang ternyata punya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bikin geger.
Para mantan menteri yang pernah menjabat di Kementerian ATR/BPN era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pun ikut kena getahnya.
Ketika ditanya para mantan menteri ini justru kelabakan dan terkesan tidak tahu dengan persoalan itu.
Salah satunya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ditanya soal HGB pagar laut ini, AHY mengaku bingung. "Saya juga enggak tahu kok bisa ada HGB di situ," ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
AHY bilang, selama menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, dirinya tidak pernah mendapat laporan soal adanya sertifikat tanah di area pagar laut.
"Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," kata AHY.
AHY sendiri menjabat menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024 hingga 20 Oktober 2024. Kini AHY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu mantan Menteri ATR/BPN lainnya yakni Hadi Tjahjanto juga mengaku tidak mengetahui soal terbitnya sertifikat HGB pagar laut itu.
"Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,” kata Hadi melalui pesan singkatnya kepada media.
Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR/BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut.
“Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yg sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka memberikan klarifikasi,” kata Hadi.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, telah mengambil langkah tegas dengan mencabut seluruh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan di kawasan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang.
Sumber: Riau24