Mengejutkan! Menteri AHY Ikut Terseret Terbitnya Sertifikat HGB Pagar Laut, Jebakan Jokowi?

DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta agar nama ketua umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak diseret dalam kasus pagar laut di Tangerang. 

Agus saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

Jansen mengatakan, Agus Harimurti tak seharusnya dikaitkan dengan terbitnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) terkait pagar laut tersebut. 

"Jangan ada yang mengkaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami mas @AgusYudhoyono," kata Jansen lewat cuitan di akun X pribadi miliknya, @jansen_jsp, dikutip Senin (20/1).

Ia mengatakan, HBG tersebut sudah terbit sejak Agustus 2023. 

Sementara AHY diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di pemerintahan Joko Widodo pada Februari 2024.

"Jadi HGB itu terbit jauh sebelum mas AHY jadi Menteri ATR/BPN," kata Jansen.

Ia mengtakakan, BPN menerbitkan HGB juga tidak dengan tiba-tiba. 

Menurut Jansen prosedur pemberian HGB biasanya didasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Pemda yang menyatakan wilayah tersebut pemukiman.

"Jadi bukan 'ujug-ujug' BPN menerbitkan HGB. Yang bertanggungjawab dan mengenal terhadap wilayah itu ya Pemda," kata dia.

Berdasarkan asumsinya itu, Jansen mengatakan yang pas untuk menjawab berkaitan dengan RTRW itu yakni Pemda Tangerang ataupun Banten.

"Kalau alasannya misalnya: dulu itu tambak atau tanah pasang surut dll, ya silakan saja ditanyakan ke Pemda Tangerang cq Banten untuk menjawabnya. Karena mereka yg paling mengetahui wilayahnya," kata Jansen.

Pernyataan Jansen itu mendapat balasan dari Aktivis Lingkungan dan Tata Kota Mbak Elisa @elisa_jkt yang mengatakan seharusnya Demokrat tak defensif menanggapi temuan soal HGB yang sudah dikantongi. 

"Pak AHY diangkat jadi Menteri ATR pada Februari 2024, dan PIK2 menjadi PSN 3 bulan setelah AHY menjadi Menteri. Menteri ATR dalam konteks PSN bertanggung jawab menyelenggarakan urusan agraria, pertanahan dan tata ruang terkait PSN," cuit Elisa.

Menteri ATR kata dia, dalam konteks PSN bertanggung jawab meyelenggarakan urusan agraria, pertanahan dan tata ruang terkait PSN. 

“Apakah Menteri saat itu sudah melakukan evaluasi thdp pertanahan PIK 2? Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Di bawah Kementerian juga ada tugas PENGAWASAN,” katanya.

Demokrat seharusnya kata dia, waspada kenapa AHY tiba-tiba menjadi Menteri ATR/BPN, sesuatu bidang yang sungguh jauh dari pengalamannya. Bidang yang sangat teknis dan banyak jebakan batman dan ranjau.

“Saya saja curiga kok Mulyono tetiba ganti Menteri ATR deket2 injury time,” akunya.

Menurut dia, tidak bisa sekadar melemparkan kepada Pemkab, karena Kanwil-kanwil BPN adalah koordinasinya langsung vertikal kepada Kementriannya. 

“Soal HGB di desa Kohod, ada berbagai macam HGB di berbagai lokasi.  Ada memang yg di atas daratan. Dan ucapan kaKanwil BPN tidak salah, tapi; tidak menghilangkan kenyataan bahwa ada HGB2 (dan SHM!) di atas laut,” terangnya.

“Jika benar itu hasil reklamasi, maka sebelum ada HGB (dan memang ada HGB nya, silakan dicek di situs/apps BHUMI), jika itu dalam rupa reklamasi, maka sebelumnya ada penerbitan Hak Pengelolaan kepada Pemkab Tangerang/Pemprov Banten. Siapa yang keluarkan? Ya BPN lagi. Dan BPN juga tetap harus datang cek ukur,” katanya.

“Jika pakai Permen Tanah Musnah, ya BPN kan juga tetap harus datang,” imbuhnya.

Menyoal situs BHUMI, Elisa menyampaikan agar memastikan untuk tetap bisa diakses publik seperti biasa. 

Jangan sampai ada gangguan. Sebab transparansi adalah jalan membangun kepercayaan.

“Sebagai Menko, Pak AHY bisa memerintahkan Menteri ATR utk melakukan audit internal – tmsk kepada Kepala BPN yg Anda kutip.  Cabut jika memang terjadi maladministrasi, penyelewengan dll. 

Dari kutipan saja jelas aneh sekali prosesnya. kok bisa keluar HGB di atas laut bisa keluar? Apakah tanpa ada pengukuran datang ke lokasi? Selamat bertugas. Ini kesempatan Pak AHY untuk bersinar,” tandasnya.

Di sisi lain, berdasarkan data di laman sistem pertanahan daring milik Kementerian ATR/BPN di sekitar pagar laut telah tersertifikasi dengan Hak Guna Bangunan (HGB).

Sementara itu, juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai ada upaya untuk mendiskreditkan partainya dengan menyeret nama AHY ke pusaran kasus pagar laut. 

Ia menilai ada unsur politis lantaran kasus kini melebar pada persoalan HGB. 

“Sudah jelas, ya. Yang dikejar itu yang bangun pagar laut & otoritas terkait. Bukan Mas @AgusYudhoyono yang tidak ada hubungannya. Kini, malah bawa-bawa HGB, yang ternyata terbit di era sebelumnya. Pesanan siapa nih, coba alih-alihkan isu dan tanggung jawab?” ujar Herzaki lewat unggahan di akun twitter miliknya. 

Persoalan pagar laut menyeruak usai Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat aduan masyarakat mengenai adanya pagar sepanjang 30 kilometer lebih di laut Tangerang, Banten. 

Belakangan pagar laut juga ditemukan di wilayah Bekasi meski dengan bentuk berbeda. 

👇👇

Saran kepada Kader Demokrat dan Menteri AHY:
1. Jangan defensif kayak gini. Tidak ada manfaatnya utk AHY dan Demokrat.

2. Pak AHY diangkat jadi Menteri ATR pada Februari 2024, dan PIK2 menjadi PSN 3 bulan setelah AHY menjadi Menteri.
Menteri ATR dlm konteks PSN bertanggung… https://t.co/bRpdEmeSk0

— Elisa (@elisa_jkt) January 19, 2025

1) Jangan ada yg mengkaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami mas @AgusYudhoyono. HGB nya itu terbit sudah sejak Agustus 2023 (sebagaimana keterangan dalam foto dibawah). Sedangkan mas AHY jadi Menteri ATR/BPN baru Februari 2024.

2) Jadi HGB itu terbit jauh sebelum mas… pic.twitter.com/otRKAa4PSX

— Jansen Sitindaon (@jansen_jsp) January 19, 2025

Sudah jelas, ya. Yang dikejar itu yang bangun pagar laut & otoritas terkait. Bukan Mas @AgusYudhoyono yang tidak ada hubungannya. Kini, malah bawa2 HGB, yang ternyata terbit di era sebelum2nya. Pesanan siapa, nih, coba alih-alihkan isu & tanggung jawab?pic.twitter.com/32Q004Kw0c

— Herzaky Mahendra Putra (@Herzaky__MP) January 19, 2025

Polemik Pagar Laut Tangerang, AHY Tegaskan Bukan Wewenang Kemenko Infrastruktur

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang bukan berada di bawah otoritasnya.

“Tata ruang wilayah laut sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ini berada di luar koordinasi Kemenko Infrastruktur,” jelas AHY, Selasa (14/1/2025).

Meski demikian, AHY memastikan pihaknya tetap memantau perkembangan isu tersebut. 

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan investigasi mendalam terkait alasan di balik pembangunan pagar laut yang menuai kontroversi ini.

“Kita harus mencermati bersama. Saat ini masih dalam tahap investigasi bersama, termasuk melibatkan pemerintah daerah setempat. Kami perlu memastikan statusnya secara jelas sebelum mengambil langkah lebih jauh,” ujar AHY.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam setiap aspek kehidupan. 

“Semua kegiatan harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pelanggaran hukum di sini,” tegasnya.

👇👇

Menteri ATR/BPN Ungkap Pemilik Sertifikat HGB Sekitar Pagar Laut Tangerang.

Benar ada 263 bidang SHGB di desa Kohod, kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang, Banten atas nama:
1. PT. Intan Agung Makmur 234 bidang
2. PT. Cahaya Inti Sentosa 20 bidang
3. Atas nama Perseorangan 9 bidang
4.… pic.twitter.com/xrvP4cDbdd

— t°Jabar (@tijabar) January 20, 2025

Sumber: TvOne