HOT NEWS POLITIK TRENDING

Makin Terang! Menurut Cerita Ini Terungkap Ada Agenda Jokowi Untuk 'Gulingkan Prabowo'

DEMOCRAZY.ID
Januari 23, 2025
0 Komentar
Beranda
HOT NEWS
POLITIK
TRENDING
Makin Terang! Menurut Cerita Ini Terungkap Ada Agenda Jokowi Untuk 'Gulingkan Prabowo'



DEMOCRAZY.ID - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono di akun X (twitter) memposting video podcast.


"Nah Terang nih.. Kalu menurut Cerita ini ada agenda @jokowi utk gulingkan @prabowo dgn gunakan Pilkada DKI Jakarta.. Tonton dan setuju enga.. Betul2 licik & culas mirip Raja Kurawa dan Paman Sengkuni tunggu di MK gugatan RK-SUS," kata Arief Poyuono di akun twitternya @bumnbersatu, Rabu (22/1/2025).


Dalam podcast itu disebutkan cerita tentang Pilkada Jakarta kemarin...


Dimana Jokowi sangat ngotot ingin Pilkada Jakarta berjalan dua putaran, dimana Ridwan Kamil-Suswono didorong untuk mengajukan gugatan ke MK.


Berkali-kali Jokowi menghubungi Prabowo dan beberapa kali datang langsung ke Jakarta untuk mendesak agar RK-Sus mengajukan gugatan ke MK.


Tapi Prabowo akhirnya tidak setuju mengajukan gugatan ke MK.


Karena... ada indikasi jika sampai mengajukan gugatan MK, dan MK (ada paman Usman) mengabulkan dua putaran, maka ada pihak yang siap membuat chaos Jakarta, istilahnya men-Suriah-kan Jakarta, dan ujungnya kalau Jakarta chaos maka Prabowo bisa dilengserkan. Sebagaimana Presiden Bashar Assad dilengserkan di Suriah.


Makanya di detik-detik akhir Prabowo membatalkan/mengistruksikan untuk membatalkan gugatan ke MK.


Prabowo pun lolos dari 'jebakan'.


Jadi ngototnya Jokowi untuk menggugat MK adalah jebakan.


Simak selengkapnya video yang diunggah mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. 


👇👇


[VIDEO




Sebelum Terlambat Presiden Segeralah Keluarkan Maklumat 'Seret Jokowi'!



Thomas Jefferson mengatakan bahwa penindasan terhadap suatu bangsa lebih banyak dilakukan oleh penguasa dari bangsa itu sendiri daripada oleh penguasa asing.


Kaum Pribumi sebagai Pendiri Negara, Pemilik Negara dan Penguasa Negara, saat ini kembali menjadi budak dan tamu di tanah airnya sendiri.


Mantan Presiden Jokowi sebagai boneka Oligarki telah mengukir karya besar memberi karpet merah kepada Oligarki ikut mengelola negara, sampai pada perbuatan  nekad telah dan akan mendirikan negara dalam negara seperti PIK 1 dan sedang berlangsung membangun Negara Aguan di PIK 2.


Pada hari Senin 20 Januari 2025, menyertai Bapak Said Didu check perkembangan di PIK 2. 


Lokasi pertama yg kita kunjungi adalah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang tempat TNI AL bongkar pagar kemarin - tapi hari ini istirahat.


Sepanjang jalan yang di lalui terlihat dengan jelas pembangunan negara Aguan tetap berjalan, akibat lalu-lalang kendaraan berat jalan rusak parah, tanah yang sudah mereka kuasa ditutup pagar setinggi sekitar 4 meter.


Lokasi yang masih terbuka yang sudah di kuasai berderet deret Dump Truck sedang berlangsung penimbunan tanah, terlihat di sana sini sudah berdiri bangunan (gedung) permanen menjulang tinggi lambang kekuasaan dan keangkuhan PIK 2.


Di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga laut sedang pasang, rakyat dan beberapa tokoh masyarakat yang tahu Said Didu datang menyambut dengan ramah dengan rintihan meminta tolong bebaskan kami masyarakat di sini dari ancaman, penindasan dan kepungan kampung rakyat dari banjir 


Hampir semua kampung bagian dalam, dekat pantai sudah terkepung banjir karena penimbunan tanah sudah tidak peduli lagi dampaknya bagi masyarakat sekitarnya.


Pindah tempat menuju  Desa Tanjung Burung, Kec Teluk Naga, Tangerang - pinggir Sungai Cisadane, bermaksud sewa kapal kecil akan mengitari pantai yang bisa dijangkau.


Dalam persiapan dan kapal kecil sudah merapat datanglah preman mengaku ini wilayah saya. 


Menghindari keributan dan bahaya lainnya terpaksa kita pergi dan rencana sewa kapal, kontak via HP dibatalkan.


Pindah tempat akan masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang di gang masuk di kanan kiri sudah terpasang spanduk / baliho larangan masuk bagi Said Didu dkk. Mobil terus memutar di lokasi yang sedang melakukan penimbunan tanah.


Sosok Said Didu dianggap musuh yang berbahaya bagi Aguan (PIK 2), terpampang foto baliho Said Didu di pintu masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dan desa lainnya. Hebatnya Aguan membuat perlawanan oleh warga pribumi setempat yang sudah menjadi antek dan budaknya.


Semua yang mengikuti perkembangan pembangunan negara dalam negara lebih luas dari negara Singapura khususnya di PIK 2, akan terkecoh kalau hanya fokus di pematokan laut.


Pematokan laut di beberapa tempat sepertinya akan dibangun pelabuhan pantai pendukung Negara Agunan yang tidak lama akan berdiri megah sebagai hunian etnis cina sesuai perintah Xi Jinping.


Jalan keluarnya Presiden Prabowo Subianto keluarkan situasi "DARURAT PERANG, SERET JOKOWI" untuk melawan perampas kedaulatan negara, tangkap adili dengan hukuman mati bagi siapapun yang terlibat. ***


Kejahatan Terungkap: 'Kapan Prabowo Tangkap Jokowi?'



Berbagai tuduhan terhadap Jokowi semakin jelas dan kompleks, terutama dalam kaitannya dengan program Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sejak awal tidak memiliki konsep kejelasan. 


Program ini kini menjadi sorotan, khususnya terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 


Dugaan tersebut muncul akibat indikasi adanya balas jasa melalui bantuan anggaran pembangunan IKN dari pihak swasta, seperti Aguan dan rekan-rekannya, yang melibatkan Proyek Strategis Nasional (PSN). 


Selain itu, terdapat indikasi manipulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara resmi demi memfasilitasi kepentingan tersebut.


Dampak dari semua ini merugikan rakyat dan negara. Dalam pelaksanaannya, proyek PSN diduga melibatkan tindakan kriminal yang sengaja dilakukan, termasuk maladministrasi yang merugikan kepentingan publik. 


Salah satu pelanggaran serius adalah penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut oleh Kepala BPN. 


Tindakan ini tidak hanya ilegal tetapi juga mengancam kedaulatan negara.


Sebelumnya, Aguan secara tersirat menyampaikan keluhan kepada Tempo, sebuah media nasional, mengenai tekanan untuk mengeluarkan dana demi pembangunan IKN. 


Aguan merasa “dipaksa” mengeluarkan anggaran dengan harapan mendatangkan investor asing, yang hingga kini tidak kunjung datang. 


Fakta ini menjadi salah satu elemen penting dalam membangun bukti dugaan tindak pidana, yang meliputi:


  1. Keluhan masyarakat terkait transaksi ganti rugi atas tanah yang tidak masuk akal;
  2. Pemagaran laut oleh kelompok tertentu;
  3. Terbongkarnya 280 sertifikat HGB pada tahun 2023;
  4. Kesaksian Aguan sebagai saksi korban sekaligus pelaku;
  5. Kesaksian dari penduduk setempat dan para aktivis;
  6. Pernyataan Menteri Nusron Wahid yang mendukung temuan ini.


Dengan bukti awal yang cukup, sudah seharusnya Kapolri Listyo Sigit atau Jaksa Agung RI memanggil dan menyelidiki pihak-pihak terkait, termasuk Aguan, Kepala BPN yang menandatangani 280 sertifikat 


HGB tersebut, serta Jokowi sebagai pihak yang diduga menjadi aktor intelektual dalam kasus ini. Proses hukum harus dilakukan secara adil (due process) dan setara (equal before the law). 


Jika bukti-bukti menguat, publik berharap aparat penegak hukum segera menangkap dan menahan Jokowi sesuai prosedur yang berlaku di KUHAP.


Namun, jika Kapolri atau Jaksa Agung menunjukkan sikap acuh atau tidak menjalankan kewenangannya secara presisi, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban untuk memberhentikan Kapolri dari jabatannya.


Apabila pada akhirnya Jokowi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini—baik terkait “sertifikat laut” maupun dugaan lainnya seperti isu ijazah palsu—diharapkan masyarakat dari berbagai lapisan memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. 


Dengan dukungan ini, Prabowo dapat fokus menjalankan program-programnya menuju cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. ***

Penulis blog