DEMOCRAZY.ID
.jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Dalam perkembangan politik dan kebijakan nasional, proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berada di persimpangan jalan.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran infrastruktur, termasuk IKN, demi mengalihkan prioritas pada program kesejahteraan rakyat, seperti makan siang gratis.
Langkah ini memicu berbagai reaksi, baik dari kalangan pendukung maupun pengamat politik.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa keputusan Prabowo untuk merasionalisasi anggaran adalah bentuk keberpihakan pada rakyat.
“Pada akhirnya, batas dari ambisi politik adalah anggaran. Prabowo menunjukkan bahwa kepentingan rakyat, seperti makan siang bergizi, lebih utama daripada melanjutkan proyek yang menelan banyak biaya seperti IKN,” ujarnya dikutip dari channel Youtubenya, Sabtu 18 Januari 2025.
Rocky juga menyoroti bahwa proyek IKN adalah simbol ambisi pribadi Jokowi untuk meninggalkan warisan besar, tetapi ambisi tersebut dinilai telah mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia menambahkan bahwa proyek sebesar ini membutuhkan alokasi dana yang sangat besar dan sulit diwujudkan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Prabowo Subianto diketahui telah memutuskan untuk mengevaluasi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) peninggalan Jokowi, termasuk IKN.
Langkah ini dinilai oleh partai koalisinya sebagai keputusan rasional untuk mengatasi beban keuangan negara yang semakin berat.
“Tidak mungkin kita terus mengalokasikan anggaran besar untuk proyek seperti IKN sementara masih banyak rakyat yang membutuhkan bantuan langsung seperti akses pangan bergizi dan pelayanan kesehatan,” ujar Dasco, salah satu tokoh politik dari Gerindra.
Namun, keputusan ini menuai kritik dari pihak pendukung Jokowi, yang menilai bahwa Prabowo telah mengingkari janji politiknya untuk melanjutkan proyek-proyek yang sudah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya.
Kritik ini, menurut pengamat politik, adalah hal yang wajar dalam dunia politik, di mana janji sering kali disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual.
Proyek IKN, yang awalnya dirancang untuk menjadi simbol kemajuan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, kini terancam mangkrak.
Banyak pihak memprediksi bahwa realisasi penuh dari proyek ini mungkin baru akan tercapai dalam 50 tahun mendatang, jika tidak ada perubahan besar dalam prioritas anggaran dan kebijakan.
IKN adalah proyek besar yang membutuhkan investasi besar pula, baik dari APBN maupun pihak swasta.
Jika anggaran negara terus difokuskan pada kebutuhan mendesak rakyat, maka IKN akan kehilangan momentum sebagai proyek utama pemerintahan.
Sebagai mantan presiden, Jokowi tentu ingin melihat proyek IKN sebagai simbol keberhasilan kepemimpinannya.
Namun, dengan keputusan Prabowo untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat, ambisi Jokowi ini harus tertunda.
Menurut Rocky Gerung, situasi ini menjadi pelajaran penting bagi Jokowi dan para pendukungnya untuk memahami bahwa kebijakan yang tidak langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat cenderung tidak bertahan lama.
Keputusan Prabowo mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.
Sebagian besar mendukung langkah ini, mengingat kondisi ekonomi saat ini yang membutuhkan perhatian lebih pada kebutuhan dasar rakyat.
Namun, tidak sedikit juga yang menyayangkan potensi terbengkalainya proyek IKN yang telah menelan banyak biaya awal.
Jika memang prioritas saat ini adalah makan siang bergizi untuk anak-anak sekolah dan bantuan langsung untuk masyarakat miskin, maka proyek seperti IKN benar-benar akan ditinggalkan begitu saja.
Keputusan Prabowo untuk mengalihkan fokus dari proyek infrastruktur besar seperti IKN ke program kesejahteraan rakyat adalah langkah yang menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Namun, tantangan besar menanti, termasuk bagaimana menangani kritik dari pendukung Jokowi dan memastikan bahwa kebijakan ini tetap membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
[VIDEO]
Sumber: PorosJakarta
