CATATAN EKBIS POLITIK

Dapur BGN Rapuh Butuh Evaluasi, Jadi Pertaruhan Dapur Politik Prabowo: 'Kekurangan Dana-Target Meleset'

DEMOCRAZY.ID
Januari 19, 2025
0 Komentar
Beranda
CATATAN
EKBIS
POLITIK
Dapur BGN Rapuh Butuh Evaluasi, Jadi Pertaruhan Dapur Politik Prabowo: 'Kekurangan Dana-Target Meleset'


Dapur BGN Rapuh Butuh Evaluasi, Jadi Pertaruhan Dapur Politik Prabowo: 'Kekurangan Dana-Target Meleset'


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berlangsung tak lepas dari kontroversi. Muncul beberapa fakta yang mengejutkan tentang persoalan yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program. Evaluasi besar terhadap lembaga ini pun menjadi keharusan.


Program MBG telah memicu berbagai kritik sejak diluncurkan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari lalu. Isu utama berkisar pada anggaran jumbo, kualitas menu, distribusi yang bermasalah, hingga potensi menjadi bancakan beberapa pihak. Program ambisius ini seperti berlari sebelum bisa merangkak mencerminkan ketidaksiapan pelaksanaannya di lapangan. 


Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat kecewa dan tak terlihat menghadiri acara peluncuran program prestisius yang menjadi daya tarik utama bagi pemilih ketika kampanyenya. Hal ini diduga berkaitan dengan ketidaksiapan BGN dalam menyiapkan infrastruktur dan mekanisme distribusi yang efektif. 


Sehari sebelum kick off program MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana dikabarkan dipanggil Presiden Prabowo ke Hambalang. Saat itu hadir beberapa menteri. Prabowo menanyakan kesiapan BGN, yang dijawab Dadan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap sebanyak 156. Dengan raut wajah kecewa Prabowo menyahut, ”Ya sudah tidak usah dipaksakan.” 


Dadan langsung menyahut, “Kami siap Pak, nanti setiap hari akan bertambah (jumlah dapur),” katanya seperti ditirukan sumber yang ikut dalam pertemuan tersebut. Padahal dalam laporan Dadan sebelumnya, SPPG yang siap pada 6 Januari sebanyak 937 dapur. 


Namun kenyataannya hanya 156. Bahkan data yang sebenarnya hanya 92. Seperti “mencium” sesuatu yang tidak beres, Presiden Prabowo pun melontarkan pesan. “Jangan macam-macam ya, saya dengar ada yang bermain di BGN.”


Penegasan tentang jangan sampai program ini menjadi bancakan beberapa pihak kembali diungkapkan Presiden Prabowo sesuai menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada Kamis (16/1/2025), di The Ritz Carlton, Jakarta. “Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ucap Presiden.


Dari Urusan Anggaran hingga Keracunan Makanan


Ada beberapa hal yang memicu kritikan terhadap program MGB yang menjadi tanggung jawab BGN. Salah satu kritik utama adalah besarnya anggaran. Program MBG untuk 2025 ini, target pemerintah menjangkau 19,5 juta anak sekolah dan ibu hamil dengan anggaran Rp71 triliun. 



Menurut Dadan, dana itu untuk membeli sekitar 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton ikan, sayur dan buah, serta 4 juta kiloliter susu. 


“Dana total untuk program makan siang gratis tetap Rp71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025,” kata ahli entomologi atau serangga yang dipercaya memimpin BGN itu. 


Saat rapat terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin Presiden Prabowo, Jumat (17/1/2025), Kepala BGN malah mengusulkan agar anggaran tahun ini ditambah Rp100 triliun. Alasannya, agar MBG dapat memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang sampai akhir 2025.


Pemerintah sudah berusaha menekan anggaran program ini. Awalnya anggaran dipatok Rp15 ribu per porsi tetapi dipangkas karena keterbatasan keuangan menjadi Rp10 ribu. Dengan pemotongan anggaran itu, ahli gizi memperingatkan, biaya yang rendah dapat membatasi efektivitas program. 


“Di kota-kota besar, agak sulit mendapatkan makanan bergizi dengan hanya Rp10.000, karena harga bahan makanan relatif mahal,” kata Annis Catur Adi, ahli gizi dari Universitas Airlangga. Ia mengingatkan, alokasi anggaran MBG Rp10 ribu harus diterima 100 persen oleh para pelaksana program di lapangan. Ini menjadi tantangan pemerintah di tengah maraknya korupsi, pungli, ataupun premanisme.


Selain itu, terdapat insiden keracunan makanan yang dialami puluhan siswa SD di Sukoharjo setelah mengonsumsi menu MBG. Kepala BGN mengakui adanya masalah dalam penyediaan makanan dan menyatakan bahwa ayam yang dimarinasi ditarik dan diganti dengan telur setelah beberapa siswa mengalami mual. 


Terdapat pula dugaan monopoli dalam penyediaan makanan MBG. Ada oknum dituding memonopoli penyediaan ompreng (wadah makanan). Sumber Inilah.com mengungkap indikasi permainan dimulai dari spesifikasi yang sulit dan rinci, seperti wadah dengan lima sekat dari stainless SUS304. Ukurannya harus 28x22x4 cm, dengan ketebalan 0,4 mm. Kandungan nikel wajib di bawah 10 persen dan tingkat cromium-nya 8.


Pengamat Politik Citra Institute Efriza menilai program MBG saat ini masih ditemukan banyak masalah. Efriza menuturkan Badan Gizi Nasional masih lemah dalam aturan, praktik, maupun perangkat kerja di daerah. “Masih banyak PR. Ini membuktikan bahwa program ini berjalan secara trial and error masih tidak siap,” katanya, kepada Inilah.com, kemarin.


Terlihat bukan hanya terkendala, tapi ada ketidaksiapan, dan tidak ada kontrol atau pengawasan yang ketat. Dalam kasus keracunan di Sukoharjo, katanya, berarti tidak ada pengawasan, tidak yang mengecek menu dan kualitas makanannya alias quality control yang lemah.


Evaluasi Ketat BGN


Dalam ratas dengan sejumlah sejumlah menteri termasuk Kepala BGN, Jumat (17/1/2025), Prabowo merasa gelisah lantaran dapur MBG gagal penuhi target. 


“Ya tentu, tentu. Saya sudah jelaskan, bahwa beliau (Presiden Prabowo) gelisah banyak anak-anak yang iri kenapa yang lain sudah dapat,” kata Dadan. 


Dari catatan Inilah.com, program MBG sampai saat ini sudah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia, dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi. Jumlah ini masih jauh dari laporan sebelumnya, yakni 937 dapur atau target total BGN 5.000 dapur umum SPPG.


Mengingat pencapaian dan pentingnya program ini, evaluasi dan audit lengkap terhadap kegiatan BGN menjadi keharusan. Termasuk mekanisme pengadaan, distribusi, dan kualitas makanannya. Evaluasi juga termasuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran untuk memastikan dana digunakan efektif dan efisien.


“Bukan tidak mungkin program ini akan banyak masalah dalam praktiknya, baik penyalahgunaan oleh oknum, maupun praktik korupsi yang dilakukan pejabat terkaitnya,” tegas Efriza. Maka, untuk mencegah bancakan korupsi dalam program MBG, BGN perlu memperkuat seluruh regulasi seperti petunjuk pelaksana dan teknis, aturan kerja sama maupun pengawasan dan sanksinya.


Evaluasi terhadap BGN termasuk meninjau kembali anggaran per porsi dan memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar gizi yang ditetapkan serta tidak berkurang karena korupsi. Yang juga harus menjadi perhatian adalah meningkatkan pengawasan terhadap proses penyediaan dan distribusi untuk mencegah insiden keracunan terulang kembali.


Efriza kembali menjelaskan, ketika evaluasi dilakukan, pertama harus dilihat di tiap daerah dan nanti mengerucut berapa persen yang berhasil serta berapa persen yang gagal. Kemudian solusinya apa setelah dievaluasi lalu bagaimana penerapannya.


Pemerintah, lanjutnya, tidak boleh tinggal diam. Misalnya kalau penyebab keracunan dari satu tempat makan, harus dilakukan penyelidikan dan tak boleh dibiarkan tanpa evaluasi. Nanti malah menimbulkan khawatiran saat makan makanan MBG. “Kalau seandainya ternyata grafiknya lebih banyak kegagalan di daerah-daerah berarti itu bukan keberhasilan. Maka perlu pejabatnya diganti,” katanya.


Menurut Efriza, evaluasi sebaiknya tidak perlu menunggu sampai 6 bulan, paling cepat 1 bulan. Karena ini juga menyangkut dana besar APBN dan sangat penting mengurangi stunting. “Kalau dibiarkan berlanjut-lanjut sebelum 100 hari, tidak ada evaluasi, tidak ada perbaikan, bisa dikatakan program ini gagal dan berpotensi menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat,” tambahnya


Sementara peneliti politik dari Populi Centre, Usep Saiful Ahyar, menilai kebijakan MBG akan menjadi pertaruhan bagi ‘dapur’ politik Presiden Prabowo. “Jika program ini diimplementasikan dengan baik, dapat memunculkan kepercayaan pada pemerintah. Bukan tidak mungkin keterpilihan Prabowo di periode kedua menjadi garansi. Sebab calon presiden petahana biasanya ditopang program-program unggulannya,” kata Usep.


Keberhasilan program juga bisa berdampak pada tingkat penerimaan publik terhadap Prabowo. “Jika berhasil hingga lima tahun maka Prabowo menuai benefit politik elektoral,” tambah Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.


Yang jelas, program MBG memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat nyata, tapi eksekusi yang ceroboh hanya akan membuat program ini menjadi "mimpi buruk gizi nasional." Kita berharap semua pihak terutama BGN segera berbenah. Kalau tidak, jangan salahkan publik kalau mereka lebih percaya pada warung pecel lele atau warteg di ujung jalan daripada dapur-dapur BGN. 


Sumber: INILAH

Penulis blog