DEMOCRAZY.ID - Dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut menyeruak. Hal tersebut, menyusul ditemukannya 243 sertifikat HGB yang terbit.
Selama AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“243 SHGB Pagar laut terbit di era AHY sebagai menteri ATR/BPN,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dalam unggahannya di X, Rabu (29/1/2025).
Jhon meminta Demokrat tidak perlu defensif terkait hal tersebut. Hal itu dia diungkapkan Jhon menanggapi sejumlah kader Demokrat yang bereaksi atas dihubungkannya AHY dengan sertifikat HGB di atas laut.
“Baiknya Demokrat gak perlu terlalu defensif, gak usah tutup-tutupi fakta,” jelasnya.
Ketimbang defensif, Jhon meminta AHY kooperatif. Membuka atas perintah siapa sertifikat tersebut terbit.
“Mending buka aja kalo itu atas perintah siapa dan kepentingan siapa. Itu baru namanya GEBUK MAFIA TANAH, bukan peluk mafia tanah. Kecuali itu memang atas perintah dan kepentingan AHY sendiri, ya silakan gigit jari sambil makan ulat dan serangga,” jelasnya.
👇👇
Baiknya Demokrat ga perlu terlalu defensif, ga usah TUTUP-TUTUPI fakta
— Jhon Sitorus (@JhonSitorus_18) January 28, 2025
243 SHGB Pagar laut terbit di era AHY sebagai menteri ATR/BPN
Mending buka aja kalo itu atas perintah siapa dan kepentingan siapa. Itu baru namanya GEBUK MAFIA TANAH, bukan peluk mafia tanah
Kecuali itu… pic.twitter.com/yq1EW6qNM9
Kabar ini mencuat melalui unggahan seorang pegiat media sosial, Bang Nalar, yang menyebut dokumen tersebut mengindikasikan keterlibatan di era kepemimpinan AHY.
"Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024," tulisnya di X @PaltiWest2024 (26/1/2025).
Bang Nalar juga menyinggung partai Demokrat yang dianggapnya dalam posisi tertekan.
"Panik nih kayaknya Demokrat," tambahnya.
👇👇
Update terbaru!!!
— Bang #Nalar ☕️ (@PaltiWest2024) January 26, 2025
Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024.
Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang.
Panik nih kayaknya Demokrat.. pic.twitter.com/TLx3VVxpUv
Sementara itu, menurut kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid, penerbitan SHGB tersebut sudah sesuai proses dan prosedur.
Muanas mengklaim kliennya telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Kami beli dari rakyat (berstatus sertifikat hak milik/SHM) dan dibalik nama resmi, bayar pajak dan ada SK surat izin lokasi/PKKPR,” katanya, Kamis (23/1/2025).
Dokumen yang ada memperlihatkan setidaknya 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2024.
Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang. Adapun luas lahan yang diurus menjadi SHGB terpecah dalam berbagai ukuran di bawah 2 hektare.
Dalam dokumen tersebut tertera penerbitan SHGB paling awal dilakukan pada 14 Maret 2024. Adapun SHBG paling akhir dikeluarkan pada 11 September 2024.
AHY yang kini menjabat menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan mengaku tak tahu-menahu soal penerbitan SHGB perairan di laut Tangerang yang dibatasi pagar bambu.
Dia menjabat sebagai menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024 hingga berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024.
"Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu, kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar. Saya masuk (ke kabinet Presiden Jokowi), kan, 2024," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025) lalu.
Menteri AHY Terseret Isu Penerbitan HGB di Area Pagar Laut, Rocky Gerung Duga 'Mulyono' Jebak SBY
Pengamat politik Rocky Gerung bicara mengenai terseretnya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak gua bangunan (HGB) di area pagar laut di Tangerang.
Ketua Umum Demokrat itu sempat menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di era akhir Presiden Jokowi, 2023-2024.
Kini, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menjabat Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Menurut Rocky, kasus pagar laut harus terungkap dari pertanyaan inti tentang kepentingan siapa yang ada di baliknya.
"Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?"
"Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan."
"Mau menterinya AHY atau siapapun tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh oleh PIK 2," kata Rocky di channel Youtube Rocky Gerung Official, tayang Rabu (29/1/2025).
Dalam menyelidiki dalang pagar laut, Rocky menekankan pentingnya latar waktu penerbitan HGB dan SHM, yakni sebelum Jokowi lengser.
"Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan? Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian kan."
"Mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat kejaksaan, polisi, KPK, itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal entah itu sifatnya penelitian, penyelidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan siapa," ujar Rocky.
Rocky menganalisis adanya kaitan antara pagar laut dengan penunjukkan AHY menjadi menteri oleh Presiden Jokowi pada 2023, akhir masa jabatannya.
Menurutnya, publik menduga Jokowi membuat "jebakan batman" terhadap AHY yang juga menjerat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan ayah AHY.
"Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu karena menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi, misalnya," kata Rocky.
Sumber: MonitorIndonesia