DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengingatkan bahwa bansos harusnya menjadi representasi dari tanggung jawab negara, bukan personal branding seorang pejabat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang membagikan bansos bertuliskan 'Bantuan Wapres Gibran' kepada korban banjir di Jakarta Timur.
Tindakan itu menuai kontroversi karena dinilai seharusnya tidak perlu dikerjakan langsung oleh wapres, melainkan menjadi tugas dari Kementerian Sosial.
"Dalam konteks pemerintahan, bantuan sosial semestinya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara, bukan pemberian personal dari pejabat tertentu," kata Sabiq saat dihubungi, Selasa (3/12/2024).
Menurut Sabiq, mengaitkan bansos langsung dengan nama seorang pejabat, apalagi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, berpotensi mengaburkan batas antara peran institusional dan kepentingan politik pribadi.
Ia menekankan bahwa bansos harus mencerminkan negara, bukan individu.
"Sudah seharusnya bansos merepresentasikan negara, bukan perseorangan. Jangan sampai bansos dijadikan instrumen pencitraan politik, yang bertentangan dengan etika pejabat negara untuk bekerja demi kepentingan rakyat tanpa embel-embel personal branding," tuturnya.
Apabila praktik seperti yang dilakukan Gibran terus dibiarkan, menurutnya, dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintah.
"Praktik seperti ini bisa menjadi preseden buruk yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dalam memberikan bantuan," tegasnya.
Bantuan Wapres Gibran Aksi Kemanusiaan atau Strategi Politik Jangka Panjang?
Pembagian sembako oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada korban banjir di Jakarta Timur dinilai bias kepentingan.
Pengamat politik Universitas Soedirman, Ahmad Sabiq, menyebut kalau langkah itu tidak hanya menunjukkan sisi kemanusiaan tetapi juga strategi komunikasi politik.
"Pembagian bansos ini selain bisa dilihat sebagai aksi kemanusiaan juga menunjukkan strategi Gibran untuk memperkuat citra sebagai pemimpin yang peka terhadap kebutuhan rakyat, apalagi di tengah bencana," kata Ahmad saat dihubungi, Selasa (3/12/2024).
Aksi langsung Gibran dalam membagikan bantuan berisi sembako itu menuai pro dan kontra publik.
Karena pembagian bansos seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kementerian Sosial.
Walau demikian, Ahmad belum melihat kegiatan itu menimbulkan gesekan dalam relasi kekuasaan antara Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo.
"Untuk saat ini, langkah Gibran tampaknya belum berpotensi memengaruhi relasi keseimbangan kekuasaan dengan Prabowo. Masih dianggap sebagai hal yang wajar oleh Prabowo," ujar Ahmad.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa aksi serupa bisa digunakan untuk membangun basis elektoral di masa depan.
"Distribusi bansos memang sering dimanfaatkan untuk memperkuat koneksi politik jangka panjang. Jadi, sangat mungkin ini adalah langkah awal dalam membangun basis elektoral," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan bansos untuk korban banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11) lalu.
Aktivitas itu langsung jadi sorotan publik. Sebab, bantuan tersebut diberikan menggunakan tas warna biru bertuliskan Bantuan Wapres Gibran lengkap dengan gambar istana wakil presiden.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menanggapi ramai sorotan mengenai Bantuan Wapres Gibran.
Menurutnya, tidak masalah terkait bantuan sosial yang bertuliskan Wapres Gibran dengan gambar Istana Wakil Presiden.
"Ya menurut saya tidak ada masalah ya. Ndak ada masalah nanti semua tahu lah program pemerintah, atau dari pihak-pihak swasta kan semua tahu ya," kata Saifullah di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).
Ia menilai tidak perlu ada perdebatan mengenai bansos tersebut. Dia menekankan bahwa yang terpenting manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Sumber: Suara
