DEMOCRAZY.ID - Analis Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bantuan sembako yang diberikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk korban banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, layak dipersoalkan.
Pasalnya, kata dia, bantuan tersebut tak layak disebut "Bantuan Wapres Gibran" jika anggarannya menggunakan APBN.
"Bantuan itu layak dipersoalkan karena sembako ditempatkan di tas warna biru yang bertuliskan Bantuan Wapres Gibran. Penyebutan Bantuan Wapres Gibran sangat tak layak bila anggaran sembako itu bersumber dari APBN," kata Jamiluddin, Sabtu (30/11/2024).
Menurutnya, kalau sembako itu didanai dari APBN, maka idealnya disebut Bantuan Pemerintah atau Bantuan Negara. Dengan begitu, bantuan itu tidak di persepsi orang sebagai bantuan pribadi.
Selain itu, kata dia, bila pemberian sembako sebagai bantuan pemerintah atau bantuan negara, maka lebih baik itu dilakukan Kementerian Sosial. Sebab hal itu memang bagian tugas dari kementerian tersebut.
"Dengan begitu, pemberian bantuan, termasuk sembako, sudah diberikan oleh lembaga yang tepat. Hal ini akan menjauhkan persepsi di tengah masyarakat bahwa bantuan itu bernuansa politis," katanya.
"Orang juga tidak menafsirkan pemberian bantuan itu sebagai persiapan Pilpres 2029," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, sudah saatnya Gibran sebagai Wapres tidak lagi membagi-bagi sembako yang pendanaannya dari APBN.
Selain bisa ditafsirkan sangat politis, juga tak elok kalau Wapres tugasnya hanya bagi-bagi sembako dan kegiatan serimonial.
"Hal itu tentu dapat mendegradasi derajat seorang wapres. Wapres harus dikembalikan sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," katanya.
"Pembagian sembako sudah selayaknya diserahkan ke Menteri sosial. Dengan begitu, wapres sudah menempatkan Kementerian Sosial sesuai fungsi dan tugasnya secara proporsional," Jamiluddin menambahkan.
Gibran Bagi-bagi Sembako Bertuliskan Bantuan Wapres, Ray Rangkuti Desak Transparansi Dana yang Dipakai
Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mendesak Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjelaskan sumber dana bantuan sembako yang diberikan bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran".
"Dan di atas semua itu harus ada transparansi sumber dana yang dipakai," kata Ray saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).
Ia menegaskan, soal adanya sembako yang diberikan kepada warga Jakarta Timur bertuliskan Bantuan Wapres Gibran tidak tepat dilakukan.
"Tentu langkah ini kurang tepat dilakukan. Cara-cara seperti ini sudah semestinya ditanggalkan. Sebab, tidak ada bantuan presiden atau wakil presiden. Yang ada adalah bantuan pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, itu satu kesatuan sistem dari presiden, wakil presiden, menteri dan sebagainya. Jadi, kata dia, tidak tepat hanya disebutkan bantuan Wapres.
"Kecuali, tentu saja, bantuan itu berasal dari dana sendiri. Bukan negara," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, jika bantuan itu dari kantong pribadi Gibran maka cukup dalam bantuan dituliskan nama pemberi dan tidak harus ada jabatan.
"Jikapun itu dilakukan, seharusnya tidak membawa jabatan wakil presiden. Cukup menyatakan nama tanpa embel-embel jabatan negaranya," pungkasnya.
1990an : Bantuan Negara
— Jhon Sitorus (@JhonSitorus_18) November 29, 2024
2010an : Bantuan Presiden Republik Indonesia
2024 : Bantuan Wapres Gibran
Sama2 menggunakan APBN. Tapi dulu tujuannya benar2 membantu, sekarang tujuannya kampanye dini demi pilpres berikutnya (2029).
Lalu berharap Gibran merasa bersalah, meminta… pic.twitter.com/yeE3kAiJNN
Gibran bener-bener pakai textbook Bapaknya dari sejak hari pertama menjabat.
— Nabiyla Risfa Izzati (@nabiylarisfa) November 28, 2024
Kerja “langsung” lewat blusukan dan lapor wapres.
Gimmick naik pesawat ekonomi.
Ngasih “Bantuan Wapres Gibran”.
Branding. Branding. Branding. https://t.co/UgattjxZT1
Bantuan wapres Gibran pic.twitter.com/cIM1oTKyRf
— Jejak digital. (@ARSIPAJA) November 28, 2024
(((Bantuan Wapres Gibran)))
— ` (@itsquaileggs) November 28, 2024
Ini pake uang pribadi gibran kah? Atau pake APBN/uang rakyat? Kalo pake APBN brati memang persis mulyono dulu, bansos untuk rakyat yg sumbernya dari uang rakyat tapi diklaim "bansos jokowi" seolah-olah itu berasal dari kedermawanan mulyono💀 https://t.co/4FoA3A3rxf pic.twitter.com/n66ha4LOuR
Yang seharusnya “Bantuan sembako Pemerintah Pusat atau Bantuan Negara Republik Indonesia”
— Muhammad Amin (@emgininamakuu) November 29, 2024
Sangat disayangkan, APBN digunakan untuk kepentingan pribadi. pic.twitter.com/PjWunOpKzk
Sumber: Suara