DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo sudah bukan menjadi kader PDIP sejak Pilpres 2024.
Djarot menyebut Jokowi telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Otomatis, noh. Begitu melanggar, iya [sejak pilpres]. Begitu tidak sesuai AD/ART kan otomatis bukan kader partai. Gitu aja, kok repot," kata Djarot lewat sambungan telepon, Selasa (19/11).
Djarot tak menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan Jokowi. Namun, pada Pilpres 2024, PDIP berseberangan dengan Jokowi.
PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sementara Jokowi lebih dekat di barisan pendukung Prabowo Subianto yang menggandeng putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Pasangan Prabowo-Gibran keluar sebagai pemenang Pilpres 2024.
Belakangan ini Jokowi aktif menunjukkan dukungannya kepada calon-calon kepala daerah yang diusung KIM Plus.
Dukungan diperlihatkan Jokowi kepada pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta.
Djarot menyebut apa yang dilakukan Jokowi belakangan ini seperti orang dengan gejala post power syndrome atau kondisi seseorang yang tak menerima kehilangan kekuasaan.
"Wis ben wae, wong kayak kena post power syndrome gitu gimana," katanya.
Pernyataan Djarot terkait status Jokowi di PDIP dengan demikian menjadi kali perdana sejak hubungan keduanya merenggang pada Pilpres 2024 lalu.
PDIP sebelumnya tak mau buka suara soal status Jokowi di partai meski pada Pilpres lalu, dia berseberangan dengan PDIP yang mengusungnya di Pilpres 2024.
Dalam beberapa kesempatan, DPP PDIP menyebut Jokowi sebagai Presiden dan milik semua masyarakat.
Penegasan Djarot yang menyebut Jokowi bukan kader bersamaan dengan dukungan terbuka Jokowi kepada Ridwan Kamil.
Dukungan itu juga berseberangan dengan keputusan PDIP yang telah mengusung Pramono Anung-Suswono.
"Pak Jokowi sudah bukan lagi kader partai, iya lah udah otomatis," katanya.
Sumber: CNN