Antara Profesionalisme dan Representasi Politik, Ini Kekurangan 'Zaken Kabinet' Bila Diterapkan

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung pasangan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rabuming Raka, hari-hari ini mulai membahas secara intensif komposisi menteri pada kabinet untuk pemerintahan mendatang.

Saat ini muncul wacana kabinet zaken seperti yang digulirkan Prabowo Subianto. Pemilihan menteri dalam kabinet zaken, representasi partai politik tidak menjadi prioritas.

Dengan lebih mengedepankan unsur profesional, diharapkan performa menteri yang ditunjuk bisa fokus pada implementasi program, tanpa beban atau target tertentu dari partai pengusulnya.

Sejarah Zaken Kabinet di Indonesia terjadi pada tahun 1957 pada kabinet Djuanda. Seperti diketahui, kabinet Djuanda merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Kabinet ini berhasil mengatasi berbagai masalah yang kompleks dan menciptakan stabilitas politik serta ekonomi yang relatif lebih baik.

Warisan Kabinet Djuanda masih relevan hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi para pemimpin bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Namun demikian, kabinet yang diisi oleh para profesional di bidangnya ini bukan tidak mungkin tanpa kekurangan.

Berikut kekurangan Zaken kabinet yang diambil dari berbagai sumber:

Kurang representatif: Kabinet zaken seringkali dianggap kurang representatif karena tidak mencerminkan suara partai politik yang memiliki dukungan rakyat. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan masyarakat dan partai politik.

Sulit membangun konsensus: Membentuk kabinet zaken yang solid dan kompak dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama jika para menteri berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Potensi konflik kepentingan: Jika para menteri memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang kuat, maka dapat menghambat pengambilan keputusan yang objektif.

Kurang fleksibel: Kabinet zaken cenderung kurang fleksibel dalam merespons perubahan situasi politik dan sosial. Hal ini disebabkan karena para menteri tidak memiliki basis dukungan politik yang kuat.

Keunggulan Kabinet Zaken Bila Diterapkan Prabowo Subianto di Pemerintahannya Kelak

Dinilai Efisien

Para menteri yang dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi di bidangnya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mereka dapat langsung bekerja tanpa perlu melalui proses negosiasi yang panjang dengan partai politik.

Lebih Stabil

Kabinet zaken cenderung lebih stabil dibandingkan kabinet koalisi yang seringkali diwarnai oleh perselisihan antar partai. Stabilitas ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Orientasi Pada Kepentingan Nasional

Kabinet zaken bisa lebih berorientasi pada kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. 

Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Menteri Punya Keahilan Spesifik

Para menteri yang dipilih berdasarkan keahliannya dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang kompleks, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan.

Sumber: Suara