Biaya HUT RI di IKN Bengkak, Banggar DPR Singgung Badai PHK dan Subsidi BPJS

DEMOCRAZY.ID - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Netty Prasetiyani menyinggung besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk mengadakan perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, pemborosan anggaran ini mengabaikan kondisi ekonomi rakyat yang tengah berjuang menghadapi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan subsidi BPJS.

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?,”kata Netty dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Netty mengatakan pembengkakan biaya ini juga disebabkan karena penyelenggaraan yang diadakan di dua tempat, yakni IKN dan Istana Negara. 

Tentu, masih terbatasnya infrastruktur di IKN membuat pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.

“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran,” ujarnya.

Jika pemerintah peka, ujar Netty, seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi. 

Bukan dengan mengalokasikan anggaran ke perayaan hari kemerdekaan yang belum tentu berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

"Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?" ucapnya.

Oleh karena itu, Netty menilai, kritik yang datang dari masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN merupakan keniscayaan. 

Seharusnya, pemerintah mampu menampung aspirasi tersebut, bukan sibuk dengan euforia membuat acara di IKN.

“Sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna,” ujarnya.

Sumber: Inilah