Suku Uighur di Tiongkok: Kisah Penindasan Tak Henti Terhadap Minoritas Muslim - DEMOCRAZY News
AGAMA GLOBAL

Suku Uighur di Tiongkok: Kisah Penindasan Tak Henti Terhadap Minoritas Muslim

DEMOCRAZY.ID
Juli 04, 2024
0 Komentar
Beranda
AGAMA
GLOBAL
Suku Uighur di Tiongkok: Kisah Penindasan Tak Henti Terhadap Minoritas Muslim

Suku Uighur di Tiongkok: Kisah Penindasan Tak Henti Terhadap Minoritas Muslim


DEMOCRAZY.ID - Setelah Pakistan, Tiongkok adalah negara lain di Asia yang dengan keras mengubah norma-norma sosial untuk kaum minoritas dengan menghancurkan hak-hak mereka dan mereka melakukannya dengan acuh tak acuh tanpa membiarkan komunitas internasional menghalangi perlakuan mereka terhadap kaum minoritas seperti Uighur, yang tinggal di wilayah Xinjiang di negara Asia Timur itu.


Dilansir The Hongkong Post, Kamis 4 Juli 2024, dalam upaya terbarunya untuk merombak masyarakat secara radikal, otoritas Tiongkok telah mengubah sekitar 630 nama desa di Xinjiang yang memiliki konotasi keagamaan, sejarah, dan budaya bagi warga Uighur, yang merupakan sekitar 12 juta dari total populasi Tiongkok, kata Human Rights Watch.


Perubahan-perubahan ini, menurut Human Rights Watch, telah dilakukan secara nyata dalam tiga bidang seperti agama, sejarah, dan budaya. 


Misalnya, istilah-istilah Islam seperti 'Hoja', sebutan untuk guru agama, 'Haniqa', sejenis bangunan keagamaan Sufi, dan 'Baxshi', seorang spiritualis, telah dihapus.


Sejarah yang berkaitan dengan suku Uighur, termasuk nama-nama kerajaan, republik, dan pemimpin lokal mereka yang ada sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 – telah dihapus. 


Istilah-istilah yang menunjukkan praktik budaya suku Uighur, seperti 'Mazar,' (kuil), dan 'Dutar,' (kecapi bersenar dua)—juga telah diubah.


Selain Xinjiang, Muslim Uighur tinggal di daerah seperti Qinghai, Gansu, dan Ningxia di Tiongkok. 


Namun, sebagian besar penggantian nama daerah Uighur terjadi antara tahun 2017 dan 2019 – periode ketika pemerintah Tiongkok meningkatkan tindakan keras terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang, yang juga dibanjiri oleh migran Tiongkok Han dari Tiongkok daratan dalam upaya untuk mengubah profil demografi provinsi tersebut. 


Dari hampir 6 persen dari populasi pada saat berdirinya Republik Rakyat pada tahun 1949, suku Han Tiongkok sekarang menjadi sekitar 44 persen dari populasi.


Pada tahun 2018, dunia dikejutkan dan trauma ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sedikitnya satu juta Muslim Uighur dan minoritas Turki lainnya ditahan di kamp-kamp interniran di Tiongkok. 


Meskipun negara Asia Timur yang menjadi pembela HAM itu mengatakan kamp-kamp ini dimaksudkan untuk pelatihan kejuruan, pengajaran bahasa Mandarin dan keterampilan lainnya, mereka gagal meyakinkan masyarakat internasional.


BBC dalam sebuah laporan pada tahun 2022, yang didasarkan pada serangkaian berkas polisi, mengungkap rincian tentang keberadaan kamp-kamp interniran yang tersebar di wilayah Xinjiang di mana berlaku kebijakan tembak mati bagi mereka yang mencoba melarikan diri.


Lembaga penyiaran publik Inggris dalam laporannya mengatakan "sistem kontrol yang sangat memaksa dan berpotensi mematikan" digunakan terhadap warga Uighur di kamp-kamp interniran di Tiongkok. 


Laporan BBC lebih lanjut mengatakan sistem kontrol ini "dirancang untuk menargetkan hampir semua aspek identitas warga Uighur, dan menggantinya dengan kesetiaan yang dipaksakan kepada Partai Komunis."


South China Morning Post dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2023 mengakui bahwa Beijing melakukan “tindakan keras yang kejam, yang berdampak pada sebagian besar penduduk Uighur.” 


Namun surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di Hong Kong mengatakan “tindakan keras” dilakukan untuk menghentikan teror dan mendapatkan kembali kendali atas wilayah Xinjiang.


Pada tahun 2019, menyusul kecaman internasional, Tiongkok mengatakan pihaknya menutup sebagian besar kamp internirannya, yang disebut sebagai pusat pendidikan ulang oleh otoritas Tiongkok. 


Namun, laporan media menunjukkan bahwa kamp-kamp ini tetap beroperasi atau telah diubah namanya menjadi penjara atau pusat penahanan formal.  


Berbagai unggahan di media sosial mengenai warga Uighur yang tinggal di berbagai belahan dunia juga berbicara tentang keberadaan kamp-kamp tersebut, di mana, berdasarkan unggahan tersebut, warga Uighur disiksa, perempuan diperkosa, laki-laki disterilkan, dan mengalami penderitaan psikologis dan mental melalui tindakan tersebut.  berbagai cara.


Kebetulan, tindakan keras Tiongkok terhadap warga Uighur terjadi tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar batas negara. 


Dalam bukunya “Tembok Besar Baja: Kampanye Global Tiongkok untuk Menekan Uighur,” Bradly Jardine, seorang jurnalis yang berbasis di Washington mengatakan lebih dari 5.500 warga Uighur yang tinggal di luar negeri, telah menjadi sasaran Beijing dalam beberapa waktu terakhir.  


Buku tersebut, yang diterbitkan oleh Kissinger Institute milik Woodrow Wilson Centre mengenai Tiongkok dan Amerika Serikat, menyatakan bahwa penargetan warga Uighur dilakukan secara metodis – melalui serangan siber, ancaman terhadap anggota keluarga yang tetap tinggal di Tiongkok.


Dengan cara ini, lebih dari 1.500 warga Uighur telah ditahan atau dipaksa kembali ke Tiongkok untuk menghadapi hukuman penjara dan penyiksaan di tahanan polisi, ungkap buku tersebut. 


Buku tersebut menjelaskan tentang putusnya pemulangan paksa warga Uighur dari tahun 1997 hingga 2007, sebanyak 89 warga Uighur dideportasi dari Asia Selatan dan Tengah;  dari tahun 2008 hingga 2013, 126 warga Uighur diekstradisi dari Asia Tenggara dan dari tahun 2014 hingga sekarang, 1.364 warga Uighur telah dideportasi dari 18 negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.


Buku tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa pemulangan paksa ke Tiongkok sedang berlangsung. 


Dalam hal ini, laporan ini mengutip insiden tanggal 13 April 2022 ketika Arab Saudi mendeportasi seorang wanita Uighur dan putrinya yang berusia 13 tahun ke Tiongkok, di mana penahanan mereka di kamp konsentrasi yang luas tidak dapat dikesampingkan.


Dengan memberikan daya tarik dalam hal membangun infrastruktur dan memberikan bantuan ekonomi – di bawah judul Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) – Tiongkok menekan negara-negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk tidak memberikan dukungan kepada warga Uighur.


Berdasarkan laporan Institut Kebijakan Strategis Australia tahun 2020, warga Uighur bekerja di berbagai rantai pasokan termasuk elektronik, tekstil, dan otomotif di bawah kebijakan pemerintah pusat yang dikenal sebagai ‘Bantuan Xinjiang’. 


Laporan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa warga Uighur tidak hanya bekerja di Xinjiang, mereka bekerja di 27 pabrik yang tersebar di sembilan provinsi di Tiongkok.


South China Morning Post dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2023 mengakui bahwa Beijing melakukan “tindakan keras yang kejam, yang berdampak pada sebagian besar penduduk Uighur.” 


Namun surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di Hong Kong mengatakan “tindakan keras” dilakukan untuk menghentikan teror dan mendapatkan kembali kendali atas wilayah Xinjiang.


Pada tahun 2019, menyusul kecaman internasional, Tiongkok mengatakan pihaknya menutup sebagian besar kamp internirannya, yang disebut sebagai pusat pendidikan ulang oleh otoritas Tiongkok.


Namun, laporan media menunjukkan bahwa kamp-kamp ini tetap beroperasi atau telah diubah namanya menjadi penjara atau pusat penahanan formal.  


Berbagai unggahan di media sosial mengenai warga Uighur yang tinggal di berbagai belahan dunia juga berbicara tentang keberadaan kamp-kamp tersebut, di mana, berdasarkan unggahan tersebut, warga Uighur disiksa, perempuan diperkosa, laki-laki disterilkan, dan mengalami penderitaan psikologis dan mental melalui tindakan tersebut.  berbagai cara.


Kebetulan, tindakan keras Tiongkok terhadap warga Uighur terjadi tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar batas negara.   


Dalam bukunya “Tembok Besar Baja: Kampanye Global Tiongkok untuk Menekan Uighur,” Bradly Jardine, seorang jurnalis yang berbasis di Washington mengatakan lebih dari 5.500 warga Uighur yang tinggal di luar negeri, telah menjadi sasaran Beijing dalam beberapa waktu terakhir.  


Buku tersebut, yang diterbitkan oleh Kissinger Institute milik Woodrow Wilson Centre mengenai Tiongkok dan Amerika Serikat, menyatakan bahwa penargetan warga Uighur dilakukan secara metodis – melalui serangan siber, ancaman terhadap anggota keluarga yang tetap tinggal di Tiongkok.


Dengan cara ini, lebih dari 1.500 warga Uighur telah ditahan atau dipaksa kembali ke Tiongkok untuk menghadapi hukuman penjara dan penyiksaan di tahanan polisi, ungkap buku tersebut.  


Buku tersebut menjelaskan tentang putusnya pemulangan paksa warga Uighur dari tahun 1997 hingga 2007, sebanyak 89 warga Uighur dideportasi dari Asia Selatan dan Tengah; dari tahun 2008 hingga 2013, 126 warga Uighur diekstradisi dari Asia Tenggara dan dari tahun 2014 hingga sekarang, 1.364 warga Uighur telah dideportasi dari 18 negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.


Buku tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa pemulangan paksa ke Tiongkok sedang berlangsung.  Dalam hal ini, laporan ini mengutip insiden tanggal 13 April 2022 ketika Arab Saudi mendeportasi seorang wanita Uighur dan putrinya yang berusia 13 tahun ke Tiongkok, di mana penahanan mereka di kamp konsentrasi yang luas tidak dapat dikesampingkan.


Dengan memberikan daya tarik dalam hal membangun infrastruktur dan memberikan bantuan ekonomi – di bawah judul Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) – Tiongkok menekan negara-negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk tidak memberikan dukungan kepada warga Uighur.


Berdasarkan laporan Institut Kebijakan Strategis Australia tahun 2020, warga Uighur bekerja di berbagai rantai pasokan termasuk elektronik, tekstil, dan otomotif di bawah kebijakan pemerintah pusat yang dikenal sebagai ‘Bantuan Xinjiang’. 


Laporan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa warga Uighur tidak hanya bekerja di Xinjiang, mereka bekerja di 27 pabrik yang tersebar di sembilan provinsi di Tiongkok.


Pada tahun 2021, AS meluncurkan undang-undang yang melarang impor produk buatan China dengan melakukan kerja paksa di Xinjiang, wilayah yang terkenal dengan kapas dan panel suryanya. 


Menyusul protes besar-besaran oleh aktivis hak asasi manusia, Parlemen Eropa pada bulan April 2024 menyetujui aturan untuk melarang penjualan, impor, dan ekspor barang yang dibuat menggunakan kerja paksa.


Apa pun reaksi dunia terhadap pelanggaran yang dilakukan China terhadap warga Uighur, China tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk menutupi karakternya yang bermuka dua. 


China mengajukan protes diplomatik kepada AS dan Uni Eropa setelah kedua pihak dalam dialog mereka menyuarakan keprihatinan tentang Xinjiang dan isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan.


“Tiongkok dengan tegas menolak campur tangan tak berdasar AS dan Uni Eropa terhadap urusan dalam negeri Tiongkok, serta pencemaran nama baik dan fitnah yang tak beralasan terhadap Tiongkok,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin.


Artinya, Tiongkok dapat mencampuri urusan internal negara mana pun dan dapat meminta Swedia untuk "menghormati keyakinan agama Muslim dan kelompok minoritas lainnya, melindungi hak dan kepentingan sah mereka," tetapi jarang akan mengikuti prinsip yang sama saat memperlakukan warga Uighur. 


Negara yang bercita-cita menjadi negara adikuasa pada tahun 2047 ini tidak memiliki keberanian moral untuk mengakui kesalahannya.


Sumber: VIVA

Penulis blog