Jokowi Geram: Regulasi & Birokrasi RI Masih Ruwet! - DEMOCRAZY News
POLITIK

Jokowi Geram: Regulasi & Birokrasi RI Masih Ruwet!

DEMOCRAZY.ID
Juli 08, 2024
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Jokowi Geram: Regulasi & Birokrasi RI Masih Ruwet!

Jokowi Geram: Regulasi & Birokrasi RI Masih Ruwet!


DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti perihal masih adanya tumpang tindih regulasi dan rumitnya prosedur birokrasi lapangan. 


Kondisi ini, menurutnya, masih kerap terjadi meskipun pemerintah telah melakukan deregulasi dan berbagai upaya lainnya.


"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat dan daerah," ujarnya dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP TA 2023 dan IHPS II Tahun 2023, Senin (8/7/2024).


Hal seperti ini, menurut Jokowi, mudah disalahkan di lapangan dan menjadi sumber ketakutan. Oleh karena itu, dia meminta agar reformasi struktural penting untuk terus dilakukan.


"Lanjutkan sinkronisasi, lanjutkan deregulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah lebih efektif, agar pemerintah lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," ujarnya.


Dalam kesempatan ini, dia pun menitip pesan kepada Prabowo. Dia berharap ke depannya pemerintah baru bisa lebih akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.


"Pemerintah presiden terpilih bapak Prabowo Subianto akan memberi perhatian serius rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dikelola dengan baik," katanya.


"Kepada menteri kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK agar pengelolaan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," tegas Jokowi.


Jokowi ke Prabowo: Jaga Uang Rakyat, Tindak Lanjuti Temuan BPK!


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjaga uang rakyat secara akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. 


Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga merasa yakin Prabowo bisa menjalankan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK," ujar Kepala Negara pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (8/7/2024).


"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," sambung dia.


Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa saat ini sedang berada dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuju pemerintahan berikutnya dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


"Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto," imbuh Mantan Walikota Solo ini.


Presiden Jokowi pun mengharapkan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan Negara.


Kepala Negara juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil.


Agar pengelolaan APBN-APBD semakin baik dari tahun ke tahun, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.


BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.


Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016.


"Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Ketua BPK Isma Yatun.


LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).


Sumber: CNBC

Penulis blog